Anggaran MBG Capai 300 Triliun, SPPG Dapat 1 M per Bulan

NarayaPost – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 335 triliun, terdiri atas Rp 268 triliun yang telah dialokasikan serta dana cadangan sebesar Rp 67 triliun. Dana cadangan tersebut disalurkan langsung oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Dadan menjelaskan, sekitar 93 persen dari total anggaran MBG mengalir langsung ke SPPG melalui KPPN. Skema ini dirancang agar dana segera sampai ke unit pelaksana di tingkat provinsi hingga kampung-kampung, sehingga pelaksanaan program tidak terhambat oleh birokrasi yang panjang. “Sehingga total anggaran mencapai sekitar Rp 335 triliun, dan sebagian besar dialirkan langsung ke setiap SPPG,” ujarnya, Sabtu (14/2).

Anggaran MBG untuk SPPG Hampir 1 Miliar per Bulan

Menurut Dadan, setiap SPPG menerima alokasi dana rata-rata hampir Rp 1 miliar per bulan. Dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan operasional, dengan porsi 70 persen dialokasikan untuk pembelian bahan baku pangan, 20 persen untuk biaya operasional termasuk gaji relawan, serta 10 persen sebagai insentif bagi pihak yang membangun dan mengelola SPPG di masing-masing lokasi. Pola pembagian ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan operasional dapur MBG sekaligus mendorong partisipasi masyarakat.

BACA JUGA: Menteri Diminta Rutin ke Luar Negeri, Sampaikan Kebijakan di RI

Dengan skema tersebut, perputaran uang dari program MBG dalam sebulan terakhir telah mencapai sekitar Rp 29 triliun. Dadan mencontohkan, di Provinsi Aceh terdapat 608 SPPG, sementara di Jawa Barat jumlahnya mencapai 5.295 SPPG. Angka tersebut menunjukkan skala program MBG yang sangat luas dan berdampak langsung pada aktivitas ekonomi di daerah.

Sepanjang awal 2026, BGN juga telah mencairkan anggaran sebesar Rp 32,1 triliun. Dadan menilai, pencairan ini merupakan salah satu yang terbesar dan tercepat dalam sejarah pengelolaan anggaran pemerintah. “Belum pernah ada kementerian atau lembaga yang mencairkan Rp 32,1 triliun dalam waktu satu setengah bulan,” tegasnya. Ia menambahkan, alokasi belanja tersebut tetap mengikuti komposisi yang sama, yakni 70 persen bahan baku, 20 persen operasional, dan 10 persen insentif.

MBG Mampu Tumbuhkan Ekonomi Tujuh Kali Lipat

Dari sisi dampak ekonomi, Dadan mengutip perhitungan Badan Pusat Statistik yang menunjukkan setiap Rp 1 anggaran yang dikeluarkan BGN mampu menumbuhkan ekonomi hingga tujuh kali lipat. Temuan ini, menurutnya, sejalan dengan prediksi World Bank bahwa investasi di sektor nutrisi memberikan imbal hasil ekonomi yang besar, bahkan bisa mencapai puluhan kali lipat dalam jangka panjang.

BACA JUGA: Menteri Diminta Rutin ke Luar Negeri, Sampaikan Kebijakan di RI

Belanja MBG juga mendorong peningkatan permintaan bahan pangan. Setiap SPPG, misalnya, membutuhkan sekitar 1,5 hektare kebun pisang, 32 kolam lele, empat kandang dengan total 4.000 ayam petelur, serta satu cold storage untuk 450 liter susu. Kebutuhan tersebut berdampak positif pada sektor pertanian dan peternakan, hingga mampu meningkatkan nilai tukar petani menjadi 125.

Selain pangan, efek berantai program MBG juga terlihat pada sektor industri dan transportasi. Dadan menyebut penjualan sepeda motor meningkat, salah satunya berdasarkan data PT Astra Honda Motor. Pada 2025, penjualan motor mencapai 4,9 juta unit, yang sebagian terdorong oleh kebutuhan operasional SPPG. “Sekitar 60 persen pegawai SPPG membeli motor untuk menunjang aktivitas kerja,” katanya.

Permintaan kendaraan roda empat juga meningkat. Setiap SPPG membutuhkan setidaknya dua mobil untuk distribusi makanan ke sekolah-sekolah. Dengan jumlah SPPG yang kini mencapai 23.000 unit, dibutuhkan sekitar 46.000 mobil, sehingga beberapa jenis kendaraan yang sebelumnya kurang diminati kini justru menjadi langka di pasaran.