Anggota DPR AS Desak Trump untuk Akui Palestina Merdeka!

NarayaPost – Sekelompok anggota DPR AS (Amerika Serikat) dari Partai Demokrat menyerukan kepada Presiden Donald Trump agar secara resmi mengakui negara Palestina. Mereka menyatakan bahwa hak-hak Palestina “sebagai sebuah bangsa dan rakyat” harus segera ditegakkan.

Lebih dari selusin legislator Demokrat menandatangani surat tersebut seperti dalam laporan Axios pada Senin (4/8/2025), dikutip dari Anadolu Agency dan The Guardian pada Selasa (5/8/2025).

Surat itu digagas oleh Ro Khanna, anggota DPR dari California, dan ditujukan kepada Presiden Trump serta Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Beberapa tokoh lain yang turut membubuhkan tanda tangan di antaranya Greg Casar (Texas), Pramila Jayapal (Washington), dan Maxwell Frost (Florida).

BACA JUGA: Hutan Lereng Gunung Tambora Dibabat, Sumber Air dan Kebun Kopi Terancam Hilang

Anggota DPR AS Ingin Rakyat Palestina Dilindungi

“Momen tragis ini telah menyoroti bagi dunia mengenai kebutuhan yang telah lama tertunda untuk mengakui hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri,” demikian tertulis dalam surat tersebut.

“Sebagaimana nyawa rakyat Palestina harus dilindungi segera, hak-hak mereka sebagai sebuah bangsa dan rakyat juga harus segera diakui dan ditegakkan,” bunyi bagian lain dari isi surat.

Para legislator juga merujuk pada komitmen Presiden Prancis Emmanuel Macron yang berjanji akan mengakui negara Palestina secara resmi dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan September mendatang, sebuah sikap yang sebelumnya dikritik oleh Rubio.

Pemerintah Negara Lainnya Didorong Mendukung Palestina

“Kami mendorong pemerintah negara-negara lainnya yang belum mengakui negara Palestina, termasuk Amerika Serikat, untuk melakukannya juga,” tegas para anggota DPR tersebut dalam surat yang ditujukan kepada Trump.

Surat itu disampaikan di tengah kekhawatiran para pakar hak asasi manusia mengenai bencana kelaparan yang melanda Gaza, serta meningkatnya dukungan dari negara-negara Barat seperti Prancis dan Kanada untuk pengakuan terhadap negara Palestina di forum PBB.

Inggris pun menyatakan akan melakukan hal serupa bila Israel tidak menyepakati gencatan senjata di Gaza sebelum tenggat waktu bulan September.

Selain itu, surat tersebut juga menyampaikan bahwa negara Palestina yang sah harus “sepenuhnya mengakui Israel dan mengadopsi kerangka kerja untuk menjamin keamanan Israel, termasuk perlucutan senjata dan pelepasan kekuasaan oleh Hamas agar dapat diterima secara luas oleh komunitas bangsa-bangsa.” Kerangka tersebut merupakan usulan dari Presiden Macron yang disampaikan bulan lalu.

Kantor Ro Khanna menjelaskan bahwa surat itu akan dikirimkan secara resmi usai 16 September, bertepatan dengan Sidang Majelis Umum PBB yang berlangsung pada 8-23 September.

“Inilah saatnya bagi Amerika Serikat untuk secara resmi mengakui negara Palestina,” kata Khanna kepada The Guardian. Ia menambahkan bahwa meskipun baru mulai menghubungi sesama anggota DPR “pekan lalu”, tanggapan yang diperoleh “luar biasa”.

Khanna juga menekankan bahwa “lebih dari 147 negara telah mengakui negara Palestina”, dan menyatakan bahwa “Kita tidak dapat terisolasi dari dunia bebas lainnya.”

BACA JUGA: Mensesneg Pastikan Belum Ada Jatah Kursi untuk PDIP

Pemerintahan Trump Menolak

Namun demikian, pemerintahan Trump tetap menolak meningkatnya jumlah negara yang mengakui Palestina. Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan pekan lalu bahwa Trump menganggap pengakuan kenegaraan terhadap Palestina pada akhirnya “memberikan hadiah bagi Hamas”.

Penutup: Dukungan Anggota DPR AS Picu Tekanan Baru untuk Akui Palestina

Desakan dari sejumlah anggota DPR AS menambah tekanan diplomatik terhadap pemerintahan Donald Trump untuk mempertimbangkan pengakuan resmi atas negara Palestina. Di tengah tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung di Gaza dan meningkatnya dukungan dari komunitas internasional, seruan ini mencerminkan perubahan sikap sebagian kalangan politik Amerika terhadap isu Palestina-Israel.

Meski Gedung Putih masih menolak langkah tersebut dengan alasan keamanan dan posisi terhadap Hamas, gerakan ini menandai babak baru dalam wacana politik luar negeri AS. Dengan lebih dari 147 negara telah mengakui Palestina, para anggota DPR Demokrat menilai sudah saatnya Amerika Serikat tidak lagi berdiri sendiri dan ikut bergabung dalam dorongan global untuk keadilan dan perdamaian yang setara.