Anggota DPR Fraksi PKB Setujui Tuntutan Rakyat soal 17+8
NarayaPost – DPR RI menerima tuntutan rakyat ’17+8′ yang sebelumnya ramai di media sosial. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberi apresiasi atas langkah Anggota DPR yang terus membuka ruang audiensi dengan masyarakat.
“Kita sambut baik keterbukaan DPR saat ini karena itu sejalan dengan perintah DPP PKB kepada seluruh anggota Fraksi PKB untuk segera melakukan dialog dan menyerap aspirasi rakyat yang ada,” ujar Ketua DPP PKB Daniel Johan kepada wartawan pada Jumat (5/9/2025).
Daniel menyampaikan bahwa hari ini PKB akan menerima langsung masyarakat guna mendengarkan masukan yang disampaikan. PKB akan terus bersama-sama elemen masyarakat mengawal aspirasi tersebut.
BACA JUGA: “Dualisme BEM UI: ‘Kuning’ vs ‘Ungu’, Konstitusionalitas Dipertanyakan”
Anggota DPR Ingin Dorong Reformasi & Transparansi
“Termasuk mendorong reformasi dan transparansi DPR RI serta partai politik, dan yang penting juga kita memastikan adanya keadilan bagi korban dengan mengupayakan pembentukan tim investigasi independen dan berkeadilan atas insiden yang menyebabkan korban jiwa dan luka,” tambahnya.
“Termasuk juga pemberian akses bantuan kesehatan medis bagi korban luka yang masih mengalami kendala, serta segera membebaskan mahasiswa dan warga yang berjuang menyampaikan aspirasi dalam aksi kemarin,” lanjutnya.
Selain itu, Daniel menegaskan PKB mengecam segala bentuk kekerasan dalam demonstrasi sehingga perlu adanya reformasi aparat agar penanganan demonstrasi bisa lebih humanis dan persuasif. Dia juga menyoroti pentingnya penerapan reformasi pajak yang berkeadilan.
PKB Sampaikan Permohonan Maaf
“PKB juga menyampaikan permohonan maaf atas kegelisahan publik yang muncul dan berkomitmen penuh untuk mendorong perbaikan demi terwujudnya kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi,” ujarnya.
“PKB bersama rakyat dan Presiden Prabowo akan berkomitmen serius menyelesaikan persoalan korupsi, penegakan hukum, dan keadilan ekonomi sesuai Pasal 33 UUD 1945,” tambah Daniel.
Sebelumnya, sejumlah aktivis dan influencer menyerahkan tuntutan rakyat ’17+8′ yang berisi 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang kepada DPR RI. Penyerahan ini dilakukan oleh perwakilan Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah.
Perwakilan yang Sampaikan Tuntutan ke Anggota DPR
Para perwakilan tersebut antara lain Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Jerome Polin, Andhyta F. Utami (Afu), Fathia Izzati, dan Jovial da Lopez.
Penyerahan berlangsung secara resmi di gerbang Pancasila gedung DPR RI pada Kamis siang (4/9/2025). Tuntutan ’17+8′ ini diminta agar dapat diselesaikan paling lambat pada tanggal 5 September 2025.
Surat tuntutan tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, dan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka. Dalam kesempatan tersebut, Andre menandatangani surat serah terima tuntutan ’17+8′.
Tuntutan 17+8
Sebagaimana diketahui, tuntutan rakyat ’17+8′ ini viral di media sosial, disuarakan oleh beberapa aktivis dan influencer di Indonesia. Unggahan tuntutan ini dibuat oleh Jerome Polin dan Salsa Erwina Hutagalung serta mendapat respons luas dari pengguna media sosial.
Tuntutan itu bertuliskan ’17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empat’ dengan teks berwarna pink dan hijau di latar hitam.
Mencari Keadilan Melalui Tuntutan Rakyat
Langkah DPR yang membuka ruang dialog dan mendengarkan aspirasi masyarakat mendapat apresiasi dari berbagai elemen, khususnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berkomitmen untuk terus mengawal tuntutan tersebut demi terwujudnya transparansi, keadilan, dan reformasi yang sesungguhnya.
BACA JUGA: WHO Segerakan Deklarasi Bencana Pangan di Gaza, Kondisinya Makin Parah
Namun, tantangan terbesar kini ada pada implementasi dari tuntutan tersebut. Berbagai aspirasi yang disampaikan, mulai dari reformasi aparat hingga pemerataan akses kesehatan bagi korban demonstrasi, harus diwujudkan secara konkret dan berkeadilan.
Rakyat berharap agar DPR dan pemerintah tidak hanya menjadikan tuntutan ini sebagai agenda retorika, tetapi benar-benar mengambil langkah nyata demi perubahan yang lebih baik dan menjamin hak-hak warga negara tanpa diskriminasi.
Dengan semangat kebersamaan antara rakyat, DPR, dan partai politik seperti PKB, harapan akan Indonesia yang lebih demokratis dan berkeadilan masih terbuka lebar. Proses reformasi yang diarahkan oleh tuntutan ’17+8′ menjadi fondasi bagi kemajuan bangsa yang berkelanjutan.
