NarayaPost – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memberikan apresiasi keterlibatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat, khususnya dalam proses penguatan kedisiplinan siswa. Menurutnya, peran Polri bersama TNI telah memberikan dampak nyata terhadap perubahan perilaku dan kesiapan belajar peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Apresiasi itu disampaikan Gus Ipul saat menghadiri Rapat Pimpinan Polri 2026 yang digelar di The Krakatau Grand Ballroom Pintu 1 Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Rabu (11/2/2026). Dalam forum tersebut, Gus Ipul menyampaikan langsung rasa terima kasihnya kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jajaran atas dukungan yang telah diberikan selama enam bulan pelaksanaan Sekolah Rakyat.
“Saya kembali kepada apa yang ada di Sekolah Rakyat, tentu di sana ada penguatan kedisiplinan. Hari ini, enam bulan kemudian, Pak Kapolri, saya ingin berterima kasih, teman-teman polisi banyak membantu kami di lapangan bersama TNI dalam rangka penguatan kedisiplinan (siswa),” ujar Gus Ipul.
BACA JUGA: Persoalan Sampah Diminta Tangani dengan Cepat, Ajak Pihak Kampus!
Usai memberikan apresiasi, penguatan kedisiplinan merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran di Sekolah Rakyat. Program ini tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan kemandirian siswa. Pada tahap awal, banyak peserta didik yang belum terbiasa dengan pola belajar teratur, jadwal padat, serta ritme kegiatan yang disiplin.
“Yang awalnya anak-anak itu sungguh tidak tertib, tidak terbiasa dengan jadwal yang padat, kemudian mudah mengantuk, dan seterusnya. Sekarang alhamdulillah, lewat proses penguatan kedisiplinan, semuanya sudah lebih nyaman dan bisa mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul.
Dalam paparannya, Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang untuk menghadirkan pendidikan berkualitas secara gratis bagi keluarga-keluarga yang selama ini belum terjangkau proses pembangunan. Sasaran utama program ini adalah keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk dalam Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ia menyebut kelompok sasaran tersebut sebagai “The Invisible People”, istilah yang kerap digunakan Presiden Prabowo Subianto untuk menggambarkan masyarakat yang kerap luput dari perhatian negara. Gus Ipul menilai Polri memiliki pemahaman yang kuat terhadap kelompok ini karena memiliki jaringan hingga ke tingkat paling bawah melalui Bhabinkamtibmas.
“Inilah sebenarnya yang mendapatkan atensi khusus dari Bapak Presiden, agar mereka juga mendapatkan pendidikan yang memadai dan menjadi generasi tangguh menuju Indonesia Emas yang akan datang,” ungkapnya.
Gus Ipul juga memaparkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan hampir 4 juta anak usia sekolah berada dalam kondisi tidak sekolah, belum sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah. Dalam konteks tersebut, Sekolah Rakyat menjadi bentuk nyata pelaksanaan mandat konstitusi, yakni kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.
“Ini adalah salah satu cara Bapak Presiden Prabowo untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar, khususnya Pasal 34,” ujar Gus Ipul.
Lebih lanjut, Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga menjadi miniatur program pengentasan kemiskinan yang terintegrasi. Orang tua siswa mendapatkan program pemberdayaan ekonomi, rumah keluarga diperbaiki, didorong menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih, serta memperoleh bantuan sosial lengkap termasuk PBI Jaminan Kesehatan.
BACA JUGA: Apa yang Dilakukan Pandji hingga Terkena Sanksi Adat?
“Intinya, anaknya sekolah sampai lulus, lalu keluarganya akan naik kelas menjadi keluarga yang lebih mandiri,” tegas Gus Ipul.
Selain itu, Sekolah Rakyat juga mempersiapkan hilirisasi lulusan melalui tes DNA talent berbasis kecerdasan artifisial (AI) untuk memetakan minat dan bakat siswa. Hasilnya digunakan untuk mengarahkan pembinaan sesuai cita-cita siswa. Gus Ipul pun berharap Polri dapat turut membuka ruang kerja sama dalam penyerapan lulusan Sekolah Rakyat.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri untuk terus berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga dalam mendukung program prioritas pemerintah tahun 2026, termasuk Sekolah Rakyat. Ia menekankan bahwa dukungan Polri merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan dan direktif Presiden secara menyeluruh.