AS Salurkan Bantuan Militer Bernilai Miliaran ke Israel

NarayaPost – AS Salurkan Bantuan militer bernilai miliaran ke Israel. Pemerintah Amerika Serikat kembali menjadi sorotan internasional setelah terungkap bahwa sejak pecahnya perang antara Israel dan Hamas pada 7 Oktober 2023, Washington telah menyalurkan bantuan militer kepada Israel dalam jumlah yang besar. Menurut laporan dari beberapa lembaga resmi dan media internasional, total bantuan mencapai setidaknya US$ 21,7 miliar (sekitar Rp347 triliun) dalam kurun waktu dua tahun.

Bantuan tersebut disalurkan melalui berbagai mekanisme, termasuk Foreign Military Financing (FMF), Presidential Drawdown Authority, dan pengiriman langsung persenjataan dari stok militer AS. Pemerintah AS juga menyetujui pembelian senjata jangka panjang oleh Israel, termasuk sistem pertahanan udara, rudal presisi, dan kendaraan tempur taktis. Dukungan ini berlangsung lintas pemerintahan, baik di era Presiden Joe Biden maupun pada masa transisi pemerintahan Donald Trump sebelumnya.

Sebagian besar bantuan telah dikirim atau tengah dijadwalkan pengirimannya dalam beberapa tahun ke depan, sejalan dengan komitmen pertahanan strategis AS-Israel yang tertuang dalam perjanjian bilateral jangka panjang. Data dari Kongres AS dan laporan audit anggaran Departemen Pertahanan menunjukkan bahwa dalam tahun pertama perang saja, AS mencatat rekor pengeluaran US 17,9 miliar untuk mendukung militer Israel dengan jumlah yang disebut sebagai salah satu alokasi tercepat dan terbesar dalam sejarah bantuan militer modern AS kepada sekutu non-NATO.

Langkah ini menuai sorotan tajam dari berbagai pihak, mengingat situasi kemanusiaan di Gaza yang terus memburuk akibat serangan udara dan operasi darat berkepanjangan. Kendati AS mengklaim bantuan tersebut ditujukan untuk “hak bela diri” Israel, sejumlah kalangan menilai bahwa besarnya dukungan ini turut memperpanjang siklus kekerasan dan memperkecil peluang tercapainya gencatan senjata jangka panjang.

BACA JUGA: Banjir di Thailand Sebabkan 22 Orang Tewas

Laporan Resmi Terkait AS Salurkan Bantuan Ke Israel

Laporan terbaru yang dirilis oleh Watson Institute for International and Public Affairs di Brown University melalui proyek Costs of War mengungkap bahwa Amerika Serikat telah menyalurkan bantuan militer senilai US$ 21,7 miliar (sekitar Rp 347 triliun) kepada Israel sejak pecahnya konflik Gaza pada 7 Oktober 2023 hingga akhir 2025. Angka ini mencakup berbagai bentuk dukungan, mulai dari pengiriman sistem pertahanan udara seperti Iron Dome, amunisi presisi, tank, hingga jet tempur.

Proyek Costs of War dikenal luas karena metodologi analisisnya yang independen dan telah digunakan oleh pembuat kebijakan serta akademisi global untuk menilai dampak ekonomi dari perang. Temuan ini juga diperkuat dalam laporan CNBC Indonesia, yang menyoroti besarnya skala bantuan dan menyebutnya sebagai salah satu investasi militer terbesar AS di kawasan Timur Tengah dalam dua dekade terakhir.

Lebih lanjut, laporan tersebut menyatakan bahwa dukungan AS terhadap Israel selama konflik di Gaza tidak hanya bersifat teknis dan logistik, tetapi juga mencerminkan kedalaman hubungan strategis antara kedua negara. Dana tersebut sebagian besar dialokasikan melalui mekanisme Foreign Military Financing (FMF) dan drawdown authority, yakni otorisasi untuk mengambil langsung dari stok senjata militer AS tanpa perlu persetujuan baru dari Kongres.

Meski pemerintahan Presiden Joe Biden dan beberapa anggota Kongres dari Partai Republik maupun Demokrat mendukung langkah ini sebagai bentuk “komitmen terhadap keamanan Israel,” kritik dari sejumlah kelompok HAM, organisasi internasional, dan legislator progresif terus meningkat. Mereka menuntut transparansi penggunaan dana dan menyerukan agar sebagian besar bantuan dialihkan untuk tujuan kemanusiaan serta mendorong gencatan senjata jangka panjang di Gaza.

Kritikan Berbagai Negara Terkait Tindakan AS

AS salurkan bantuan militer besar-besaran ke Israel mendapat respons beragam dari komunitas internasional. Di satu sisi, pemerintah AS berargumen bahwa dukungan ini penting untuk menjamin keamanan sekutunya di Timur Tengah yang terus menghadapi ancaman dari kelompok bersenjata seperti Hamas dan Hizbullah, maupun dari negara-negara seperti Iran.

Namun, di sisi lain, sejumlah negara, termasuk sekutu Eropa dan negara-negara anggota OKI (Organisasi Kerja Sama Islam), mengkritik bantuan ini karena dinilai memperburuk eskalasi dan menghambat upaya diplomasi damai. Beberapa perwakilan PBB juga menyuarakan keprihatinan bahwa bantuan bersenjata tanpa syarat jelas dapat melanggar prinsip-prinsip hukum internasional, terutama jika digunakan dalam operasi militer yang berdampak pada warga sipil.

Kritik juga muncul dari dalam negeri AS. Sejumlah legislator dari Partai Demokrat progresif dan kelompok masyarakat sipil mempertanyakan transparansi alokasi dana, efektivitas penggunaannya, serta dampaknya terhadap stabilitas kawasan. Mereka menuntut agar pemerintahan Biden memberikan perhatian seimbang terhadap bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina yang terdampak, bukan hanya memperkuat aspek militer Israel.

Organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) internasional seperti Human Rights Watch dan Amnesty International bahkan menyerukan agar ada pengawasan ketat terhadap penggunaan senjata-senjata buatan AS dalam konflik Gaza, guna mencegah pelanggaran HAM lebih lanjut. Di tengah tekanan global, AS menghadapi tantangan diplomatik besar dalam mempertahankan komitmen strategisnya sambil berupaya tidak kehilangan legitimasi moral di mata dunia.