Ini Isu yang Bakal Diusung BEM SI Kerakyatan pada Aksi 20 Oktober 2025

NarayaPost, Jakarta – BEM SI Kerakyatan bakal menggelar aksi unjuk rasa pada 20 Oktober 2025, untuk mengevaluasi kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Konsolidasi nasional lantas mereka lakukan untuk mematangkan rencana aksi itu, yang digelar secara daring dan luring pada Selasa (15/10/2025) malam.

Aksi pada 20 Oktober 2025 bakal digelar di Jakarta dan berbagai daerah.

Pada konsolidasi nasional yang dihadiri lebih dari 50 mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia itu, ditampung berbagai macam isu yang akan diusung dalam tuntutan aksi unjuk rasa pada Senin (20/10/2025) pekan depan tersebut.

Beberapa isu yang disepakati bakal diangkat dalam aksi 20 Oktober nanti adalah soal program makan bergizi gratis (MBG), yang membuat ratusan siswa dan siswi di beberpa daerah mengalami keracunan massal.

Kriminalisasi aktivis yang ditangkap pasca-demonstrasi pada akhir Agustus 2025 juga menjadi isu yang bakal diangkat.

BACA JUGA: Senyuman Rakyat Indonesia Melihat Pembangunan Pemerintah

“Kami minta aktivis yang ditangkap saat menyuarakan aspirasi dan kini masih ditahan aparat, segera dibebaskan,” kata Muhammad Ikram, Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan.

Pendidikan yang belum merata juga menjadi concern BEM SI Kerakyatan.

Mereka meminta pemerintah menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, salah satunya dengan menaikkan gaji guru.

Kinerja Kabinet Merah Putih juga menjadi sorotan BEM SI Kerakyatan.

Mereka meminta sejumlah menteri yang tidak berkinerja optimal, segera dievaluasi dengan melakukan reshuffle.

Sejumlah menteri yang mereka anggap berkinerja buruk adalah Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

BACA JUGA: STY Respon Rumor Kembali Melatih Indonesia Usai Gagal ke Piala Dunia 2026

BEM SI Kerakyatan pun mengkritik swasembada energi yang masih jauh panggang dari api.

Salah satu penyebabnya adalah regulasi pusat dan daerah yang tidak sinkron.

“Kami minta penyederhanan regulasi di sektor energi,” ujar salah satu peserta konsolidasi.

Monopoli bisnis energi yang dilakukan Pertamina, juga menjadi sorotan mahasiswa.

SPBU swasta yang dipaksa membeli bahan bakar minyak dari Pertamina meski bercampur dengan etanol, dianggap merugikan hak rakyat untuk mendapatkan pilihan produk BBM yang berkualitas dan aman untuk kendaraan.

Deforestasi atau penggundulan hutan juga menjadi isu yang bakal diusung BEM SI Kerakyatan pada aksi 20 Oktober 2025.

BACA JUGA: BMKG Serukan Pencegahan Karhutla Berbasis Data Ilmiah Presisi

Proyek strategis nasional (PSN) yang kerap menabrak regulasi dan mengkriminalisasi masyarakat adat, juga menjadi isu yang disorot mahasiswa, termasuk program food estate yang dilakukan dengan cara menggunduli hutan.

Berbagai rencana revisi sejumlah undang-undang bermasalah juga bakal disuarakan mahasiswa, seperti RUU KUHAP, RUU Polri, RUU Perampasan Aset, hingga RUU Masyarakat Adat.

Semakin mendominasinya peran militer sejak Prabowo-Gibran memerintah, tak lepas dari pengamatan BEM SI Kerakyatan.

Rencana penambahan 22 ribu personel TNI untuk batalion teritorial pembangunan, dirasa bakal semakin memberatkan keuangan negara, di tengah semakin sulitnya masyarakat sipil mendapatkan pekerjaan.

Di sektor hubungan luar negeri, BEM SI Kerakyatan menuntut pemerintah memutuskan hubungan diplomatik dengan negara yang menolak Palestina Merdeka, dan menolak kedatangan atlet Israel ke Indonesia dalam event olahraga apa pun.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2025.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program andalan Prabowo-Gibran.

Ada juga program Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta program FLPP di sektor perumahan, yang dikalim telah merealisasikan lebih dari 196 ribu unit rumah subsidi dengan bunga KPR tetap sebesar 5 persen. (*)