NarayaPost – Badan Gizi Nasional (BGN) menekankan bahwa penyandang disabilitas termasuk dalam kelompok prioritas dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan tersebut mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan pentingnya memastikan seluruh warga rentan memperoleh akses makanan sehat dan bernutrisi setiap hari.
Wakil Kepala BGN Bidang Investigasi dan Komunikasi Publik, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa pemerintah memperluas cakupan penerima manfaat MBG, mencakup lansia, pemulung, anak jalanan, hingga penyandang disabilitas. Semua kelompok tersebut dipastikan berhak mendapatkan makanan bergizi, pada Sabtu, (6/12/2025).
“Ketika program MBG ini dirancang, Pak Prabowo ingin seluruh siswa bisa makan makanan bergizi agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Jangan sampai ada anak Indonesia yang tidak bisa makan. Beliau bahkan menginginkan agar semua orang miskin, disabilitas, para lansia, anak-anak putus sekolah, anak jalanan, anak-anak pemulung, semua menjadi penerima MBG,” kata Nanik dalam keterangan resmi di Jakarta.
BACA JUGA: Manga Terlaris 2025: One Piece Kembali Jadi Jawara
Penerima MBG Diperluas Hingga Guru
Tidak hanya kelompok rentan, BGN juga menambah sasaran penerima MBG kepada tenaga pendidik. Guru sekolah negeri, tenaga honorer, guru swasta, ustaz, hingga santri di pesantren salaf yang tidak berada di bawah Kementerian Agama turut akan menerima layanan tersebut.
“Kader PKK dan posyandu juga menjadi penerima manfaat MBG,” lanjut Nanik.
Untuk menjamin pemerataan distribusi makanan sehat, BGN membangun ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah, termasuk daerah-daerah yang sulit dijangkau.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa sejauh ini terdapat 8.200 SPPG yang telah teridentifikasi di wilayah terpencil, dengan 4.700 lainnya sedang dalam tahap pembangunan.
“Jumlah penerima manfaat MBG di daerah terpencil tidak lebih dari 3 juta orang di seluruh Indonesia,” ujar Dadan.
Percepatan Pembangunan SPPG
Dadan menegaskan bahwa pembangunan SPPG akan terus dikebut agar masyarakat di seluruh penjuru negeri dapat menikmati makanan bergizi secara merata.
Ia juga menyebutkan bahwa hingga Maret atau April 2026, pemerintah menargetkan 82,9 juta penduduk dapat memperoleh manfaat dari program MBG. Penguatan infrastruktur gizi juga dilakukan melalui penambahan 20 ribu SPPG di kawasan aglomerasi.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa program MBG telah memproduksi lebih dari 2 miliar porsi makanan, melampaui target awal sebanyak 1,8 miliar porsi.
“Tiap hari menerima makan, sudah 2 miliar makanan yang kita produksi dan sudah kita sampaikan ke penerima manfaat. Saya kira ini prestasi yang cukup membanggakan,” ucapnya.
BGN kembali menegaskan komitmennya bahwa seluruh kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, tidak akan dikesampingkan dalam upaya meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat Indonesia.
BACA JUGA: Tiga Pantun Prabowo di HUT ke-61 Partai Golkar
Upaya pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memperluas cakupan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan arah kebijakan yang menitikberatkan pada pemerataan akses pangan sehat bagi seluruh kelompok rentan. Penegasan bahwa penyandang disabilitas, lansia, anak jalanan, pemulung, hingga kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi prioritas memastikan bahwa tujuan utama program ini tetap konsisten: menjangkau mereka yang paling membutuhkan.
Langkah BGN memperluas penerima manfaat hingga tenaga pendidik, kader PKK, dan posyandu sekaligus memperkuat posisi MBG sebagai program nasional yang tidak hanya berfokus pada siswa, tetapi juga pada ekosistem sosial yang berperan dalam pendidikan dan kesehatan masyarakat. Pembangunan ribuan SPPG, termasuk yang berada di wilayah terpencil, menjadi bagian penting dalam menjamin distribusi makanan bergizi agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Dengan capaian produksi lebih dari 2 miliar porsi makanan, melampaui target awal, program ini menunjukkan progres signifikan dalam pelaksanaannya. Target 82,9 juta penerima manfaat pada 2026 serta pembangunan tambahan 20 ribu SPPG di kawasan aglomerasi menggambarkan arah penguatan infrastruktur gizi nasional. Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan tidak ada kelompok rentan yang tertinggal dalam pemenuhan gizi di seluruh Indonesia.