BKSAP DPR Pastikan Bantuan dari Rakyat Indonesia Sampai kepada Warga Palestina

NarayaPost, Jakarta – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR menilai, perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Palestina, belum sepenuhnya adil dan masih berpihak pada kepentingan Israel.

Meski demikian, DPR mendukung langkah tersebut sebagai upaya sementara untuk menghentikan genosida dan membuka akses kemanusiaan di Jalur Gaza. 

Ketua BKSAP DPR Mardani Ali Sera mengatakan, DPR menaruh perhatian besar terhadap dinamika konflik yang terus berlangsung di Gaza, dan menyerukan agar gencatan senjata tidak berhenti pada tahap penghentian serangan, tetapi juga menjadi pintu menuju kemerdekaan Palestina.

“Sejak awal, kami memandang perjanjian damai Samusreh-Mesir itu tidak adil.”

“Kesepakatan tersebut sangat pro-Israel dan tidak berpihak pada rakyat Palestina.”

“Namun untuk menghentikan genosida, membuka isolasi, dan memastikan bantuan kemanusiaan bisa masuk ke Gaza, langkah ini tetap kita dukung sebagai bentuk kemanusiaan,” ujar Mardani dalam acara Pembukaan Bulan Solidaritas Palestina 2025 di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR, Sabtu (1/11/2025).

BACA JUGA: TNI Siapkan Satgas Gabungan untuk Jaga Perdamaian di Gaza

Meski gencatan senjata memberi ruang bagi penghentian kekerasan sementara, lanjut Mardani, perjuangan untuk kemerdekaan Palestina masih jauh dari kata selesai.

Ia menekankan, DPR melalui BKSAP akan terus menggunakan jalur diplomasi antar-parlemen, untuk menyuarakan keadilan dan kemerdekaan bagi Palestina di berbagai forum internasional.

“DPR RI akan terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui diplomasi parlemen.”

“Kami bekerja sama dengan parlemen negara-negara sahabat, agar dunia tidak hanya berhenti pada isu gencatan senjata, tetapi juga menegakkan keadilan dan hak rakyat Palestina untuk merdeka,” tegasnya.

Mardani menilai, komunitas internasional, terutama negara-negara besar, memiliki tanggung jawab moral untuk menghentikan penjajahan dan kekerasan terhadap rakyat Palestina.

Ia mengingatkan, penderitaan rakyat Gaza tidak akan berakhir hanya dengan penghentian serangan, tetapi harus diikuti dengan langkah nyata dalam penegakan hukum internasional. 

BACA JUGA: Israel Serang Gaza Lagi, AS Bilang Gencatan Senjata Masih Berlaku

“Gencatan senjata hanya akan bermakna jika diikuti dengan penghentian blokade, rekonstruksi Gaza, dan pengakuan terhadap kedaulatan Palestina.”

“Dunia harus bersatu menekan Israel agar menghormati hukum internasional dan resolusi PBB yang selama ini diabaikan,” papar Mardani.

Ia menegaskan, posisi Indonesia sejak awal kemerdekaan selalu konsisten mendukung Palestina, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia.

“Dukungan kepada Palestina bukan sekadar politik luar negeri, tetapi bagian dari jati diri bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan,” katanya.

Sebagai bentuk komitmen, DPR melalui BKSAP sedang berkoordinasi dengan KBRI Kairo dan berbagai organisasi kemanusiaan, termasuk Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) dan Aqsa Working Group (AWG), untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui pintu Rafah, Mesir.

Bantuan tersebut meliputi obat-obatan, bahan pangan, dan kebutuhan dasar lainnya yang akan disalurkan bersama lebih dari 125 organisasi kemanusiaan yang tergabung dalam Humanitarian Forum for Palestine.\

“Kami memastikan bantuan dari rakyat Indonesia akan sampai kepada rakyat Palestina.”

“Meski situasi di lapangan sangat sulit, koordinasi terus dilakukan agar bantuan kemanusiaan dapat disalurkan dengan aman dan tepat sasaran,” jelas Mardani.

Mardani mengajak masyarakat Indonesia tidak berhenti menunjukkan solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina, baik melalui doa, aksi kemanusiaan, maupun penyebaran informasi yang berimbang di media sosial.

“Jangan pernah lelah mencintai Palestina sampai Palestina merdeka.”

“Gencatan senjata bukan akhir dari perjuangan, tapi awal dari langkah baru menuju kebebasan yang sejati,” cetusnya.

Bulan Solidaritas Palestina

BKSAP DPR bersama Aqsa Working Group (AWG), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI), serta organisasi filantropi, membuka Bulan Solidaritas Palestina 2025 di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR, Sabtu (1/11/2025).

Kegiatan ini mengangkat tema ‘Bergerak Berjamaah Bangun Kembali Gaza, Demi Pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Kemerdekaan Palestina.’

Mardani menegaskan, Bulan Solidaritas Palestina bukan sekadar acara simbolis, melainkan wujud nyata kepedulian dan komitmen DPR untuk terus berdiri bersama rakyat Palestina yang masih menghadapi penindasan dan blokade berkepanjangan.

“Bulan Solidaritas Palestina adalah momentum kebersamaan dan komitmen kita terhadap perjuangan bangsa Palestina.”

“Melalui kegiatan ini, kita ingin menunjukkan Indonesia tidak akan pernah lelah membela Palestina, baik secara moral, diplomasi, maupun kemanusiaan,” terangnya.

Selama November 2025, berbagai kegiatan solidaritas akan digelar di seluruh Indonesia, di antaranya pengibaran bendera Palestina di puncak gunung, launching perkembangan pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza, serta kampanye edukatif di 50 kota besar yang melibatkan masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas pemuda.

Mardani menyebut, kerja sama lintas lembaga menjadi kunci dalam memperkuat gerakan solidaritas ini.

“Kita berkolaborasi dengan AWG, MUI, BSMI, dan banyak pihak lainnya.”

“Kolaborasi ini membuktikan semangat untuk membela Palestina tidak hanya datang dari satu golongan, tetapi dari seluruh elemen bangsa,” bebernya.

BKSAP juga akan menyelenggarakan Asia Africa  Conference for Palestine pada 8 November 2025 di kompleks DPR.

Konferensi ini diinisiasi bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan akan dihadiri oleh perwakilan dari 30 negara serta menghadirkan 120 makalah penelitian yang dikaji bersama Palestine Research Center.

 “Konferensi ini menjadi forum penting untuk memperkuat dukungan politik dan diplomasi antarparlemen bagi kemerdekaan Palestina.”

“Kami ingin menjadikan DPR sebagai rumah perjuangan Palestina, tempat di mana solidaritas dunia untuk rakyat Palestina bisa disatukan dan dikonsolidasikan,” jelas Mardani. (*)