Cak Imin Akan Bangun 1.001 Pasar Malam Tumbuhkan UMKM

NarayaPost – Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Cak Imin berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar tidak hanya tangguh di pasar domestik, tetapi juga mampu bersaing di tingkat internasional.

Melalui berbagai program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas, kementerian ini ingin menciptakan ekosistem usaha yang mendukung UMKM menjadi lebih inovatif, produktif, dan berdaya saing tinggi di kancah global.

Untuk itu, Cak Imin akan memberikan ruang serta tempat usaha untuk UMKM di gedung pemerintahan yang dalam posisi tidak terpakai. Cak Imin menyebut, pihaknya sudah mendapat izin dari Presiden Prabowo untuk memanfaatkan tempat-tempat milik pemerintah yang akan digunakan untuk UMKM.

BACA JUGA: Komnas HAM Merasa Ingin Disingkirkan Pemerintah

Cak Imin Dapat Restu dari Presiden Prabowo

“Saya sudah mendapat restu dari presiden untuk menjalankan dan memanfaatkan ruang-ruang dan tempat-tempat yang tidak digunakan oleh pemerintah, tetapi berposisi strategis di lokasi-lokasi yang strategis,” ujar Cak Imin kepada wartawan di Kantor Kemenko PM Jakarta, Jumat, (31/10/2025).

Paling tidak, pemerintah memasang target ada 1.001 titik untuk UMKM, baik itu disediakan di gedung milik pemerintah, maupun di gedung pemerintah daerah. Target itu juga memasang perempuan untuk menjadi salah satu piloting pelaku UMKM.

“Ditarget minimal 1.001 titik, maka disebutnya Pasar 1001 Malam. Perempuan akan masuk disitu menjadi salah satu piloting untuk pelaku UMKM perempuan, adalah pelaku UMKM terbesar,” terangnya.

Pasar 1001 Malam Tumbuhkan UMKM Akan Dimulai Bulan Depan

Cak Imin mengungkapkan bahwa rencana pembangunan tersebut akan segera dimulai dalam waktu dekat. Ia memastikan proses groundbreaking dijadwalkan berlangsung pada akhir November ini di Bandung, tepatnya di lahan milik PT KAI.

Proyek ini disebut sebagai langkah awal yang diharapkan dapat menjadi simbol nyata dari upaya pemerintah dalam memperkuat sektor ekonomi rakyat, khususnya di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Tak hanya berbicara soal pembangunan fisik, Cak Imin juga menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional.

UMKM Jadi Tulang Punggung Ekonomi Indonesia

Menurutnya, UMKM harus menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, dan hal itu hanya bisa terwujud apabila pemerintah pusat, daerah, serta lembaga legislatif saling berkolaborasi.

“Saya mengajak pemerintah daerah untuk bersama-sama membenahi regulasi yang ada,” ujarnya. Ia juga menyerukan kepada DPR agar menciptakan aturan yang benar-benar memberi ruang dan perlindungan bagi UMKM, sebagai bentuk nyata perhatian negara terhadap pembangunan ekonomi rakyat.

“Kita harus menunjukkan bahwa negara hadir dan berpihak pada pelaku usaha kecil yang menjadi kekuatan utama ekonomi bangsa,” pungkasnya.

Upaya Pemerintah Perkuat Sektor UMKM

Langkah pemerintah melalui Kemenko PM yang didukung oleh Cak Imin menunjukkan keseriusan dalam memperkuat sektor UMKM sebagai fondasi ekonomi nasional.

Dengan rencana groundbreaking di Bandung pada akhir November, inisiatif ini menjadi salah satu upaya konkret pemerintah dalam membangun ekosistem usaha yang lebih kokoh dan berdaya saing.

Pembangunan fasilitas di lahan milik KAI tersebut diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan dan kolaborasi bagi para pelaku usaha kecil, sehingga mereka tidak hanya bertahan di pasar domestik, tetapi juga mampu menembus pasar global.

BACA JUGA: Pohon Tumbang di Jakarta Renggut Korban Jiwa, Cuaca Ekstrem Jadi Biang Keladi

Penegasan Cak Imin mengenai pentingnya kerja sama lintas sektor menjadi pesan utama dari upaya ini. Ia menekankan bahwa regulasi yang berpihak dan koordinasi antar lembaga merupakan kunci dalam menciptakan ruang tumbuh bagi UMKM di seluruh Indonesia.

Ajakan kepada pemerintah daerah dan DPR untuk bersama-sama memperkuat kebijakan ini memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi rakyat tidak bisa berjalan sendiri, melainkan memerlukan sinergi dari seluruh pihak.

Adanya arah kebijakan yang semakin jelas, langkah ini menandai komitmen nyata pemerintah untuk menjadikan UMKM sebagai pilar utama dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan ekonomi bangsa.