Cak Imin Sebut Ponpes Al-Khoziny Sidoarjo Layak Dibantu APBN

NarayaPost – Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai pembangunan kembali atau renovasi bangunan yang ambruk di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, layak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menanggapi pihak-pihak yang memprotes rencana penggunaan dana APBN untuk proyek tersebut.

“Al Khoziny ini layak dibantu APBN karena ya kalau jumlah santrinya 1.900 mau sekolah di mana? Mau dibiarkan di tenda? Pemerintah mau diam saja? Kepada teman-teman yang memprotes menggunakan APBN, apa solusi Anda? Kepada DPR yang ada satu dua orang yang memprotes, apa solusi Anda? Dengan 1.900 santri yang sedang belajar,” kata Cak Imin usai acara penandatanganan kesepakatan bersama di kantornya, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

Cak Imin Minta Semua Pihak Taruh Perhatian pada Kondisi Santri

Ia meminta semua pihak menaruh perhatian pada kondisi 1.900 santri di Ponpes Al Khoziny, serta menilai aneh jika kritik justru dialamatkan kepada pemerintah yang berusaha melindungi para santri.

BACA JUGA: Presiden Klaim Tertibkan Praktik Ilegal 5 Juta Lahan Sawit-1000 Tambang

“Jadi tolong dibuka mata bahwa yang kita tolong adalah anak-anak negeri yang sedang belajar sehingga saya sangat tidak habis pikir yang dikritik kok upaya pemerintah yang sedang melindungi anak yang sedang belajar dan tidak ada tempat belajar. Nanti kalau kita tidak melakukan sesuatu marah juga, kan aneh ya. Makanya itu harus menjadi kesadaran kita bersama,” ujarnya.

Sebelumnya, bangunan Ponpes Al Khoziny ambruk dan menyebabkan 67 orang meninggal dunia. Bupati Sidoarjo Subandi menyebutkan bahwa pihak ponpes tidak memiliki izin pembangunan untuk gedung tersebut. Polisi kini tengah menyelidiki penyebab runtuhnya bangunan itu.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan perbaikan ponpes tersebut akan dilakukan dengan dana APBN. “Insyaallah cuma dari APBN ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan nanti kita juga ada bantuan dari swasta kita pasti bantu. Cuma sementara waktu dari APBN,” jelas Dody dalam konferensi pers di kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Anggota DPR Sempat Minta Kaji Ulang Soal Penggunaan APBN

Namun, rencana tersebut menuai protes. Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Golkar, Atalia Praratya, meminta pemerintah mengkaji ulang penggunaan APBN dalam perbaikan ponpes tersebut. “Usulan penggunaan APBN ini harus dikaji ulang dengan sangat serius, sambil memastikan proses hukum berjalan dan kebijakan ke depan lebih adil, lebih transparan, dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” ujarnya.

Atalia menambahkan bahwa pemerintah perlu menegakkan proses hukum terlebih dahulu dan memastikan keadilan bagi korban. “Proses hukum harus ditegakkan dengan serius. Kalau memang ada unsur kelalaian, harus ada pihak yang bertanggung jawab. Keadilan bagi korban lebih utama,” tegasnya.

Minta Terlebih Dahulu Lakukan Investigasi 

Senada, Ketua Komisi V DPR Lasarus menekankan perlunya investigasi menyeluruh atas tragedi tersebut agar kejadian serupa tidak terulang. “Saya pikir diinvestigasi dulu ya. Ini sebabnya apa gitu lho. Jadi jangan sampai nanti ke depan kejadian yang serupa, semua negara yang ambil alih,” ujarnya.

BACA JUGA: Jay Idzes Respon Pernyataan Negatif Netizen ke Federasi

Lasarus mengakui banyak ponpes memang dibangun menggunakan APBN, tetapi menegaskan kasus Al Khoziny perlu dikaji lebih hati-hati. “Misal, kalau terjadi kelalaian, ini kelalaian mesti diproses dulu, bahwa nanti kita bangun ponpes, bangunan ponpes memang banyak kita bangun pakai APBN, banyak kita bangun. Tapi tidak kasus yang seperti ini,” tuturnya.

Wakil Ketua DPR sekaligus Waketum Partai NasDem, Saan Mustopa, turut menyoroti rencana tersebut dan meminta pemerintah melakukan pembahasan mendalam. “Karena itu menggunakan dana APBN, tentu itu harus dibicarakan dulu dengan minimal di tingkat kementerian, di tingkat pemerintahan,” kata Saan.

Kebijakan Harus Berpijak pada Rasa Empati-Keadilan

Polemik penggunaan dana APBN untuk renovasi Ponpes Al Khoziny memperlihatkan dilema antara kebutuhan kemanusiaan dan prinsip keadilan anggaran. Di satu sisi, pemerintah ingin memastikan 1.900 santri tetap bisa belajar dengan layak, sementara di sisi lain, transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik tetap harus dijaga. Perdebatan ini menjadi pengingat penting bahwa setiap kebijakan mesti berpijak pada rasa empati, keadilan, dan tanggung jawab bersama demi kepentingan masyarakat luas.