Cucun Sebut Tantangan Baru Menteri Keuangan, Apa Saja?

NarayaPost – Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut salah satu masalah klasik dalam sejarah ekonomi Indonesia adalah ketidakselarasan antara kebijakan fiskal dan moneter. Padahal, secara teori, keduanya seharusnya saling melengkapi.

Cucun: Koordinasi Fiskal & Moneter Seringkali Masih Timpang

Kebijakan fiskal bertugas mengatur penerimaan dan belanja negara, sementara moneter fokus pada stabilitas harga, likuiditas, dan nilai tukar. Namun dalam praktik, Wakil Ketua Umum PKB itu menegaskan koordinasi keduanya kerap berjalan timpang.

Cucun mencontohkan paling nyata bisa dilihat saat pemerintah meningkatkan belanja demi mendorong aktivitas industri, sementara Bank Indonesia justru menaikkan suku bunga dengan alasan menahan inflasi. Alih-alih saling menguatkan, kebijakan ini malah saling menekan.

“Belanja modal mendorong uang beredar, tapi bunga tinggi menurunkan minat investasi dan kredit. Akhirnya, beban fiskal meningkat, inflasi pun tetap tidak sepenuhnya terkendali. Sebaliknya, ketika BI melonggarkan moneter dengan menurunkan suku bunga atau menambah likuiditas, realisasi belanja modal pemerintah sering terlambat akibat hambatan birokrasi. Uang tersedia, proyek infrastruktur tidak jalan, dan stimulus moneter kehilangan momentum,” kata Cucun dalam keterangan resminya.

BACA JUGA: Budi Gunadi Menkes Ajak Warga Sarapan Sehat Pakai Telur Rebus

Sebagian Besar Inflasi Berasal dari Sisi Pasokan

Situasi makin rumit ketika muncul kebijakan yang disebut “offside” antara BI dan pemerintah, terutama dalam pengendalian inflasi. Selama ini publik mengira inflasi hanya bisa dikendalikan bank sentral, padahal sebagian besar inflasi di Indonesia bersumber dari sisi pasokan. Harga beras, cabai, bawang, telur, hingga BBM sering melonjak karena masalah produksi atau distribusi, bukan karena permintaan berlebih.

“Ketika pasokan pangan terganggu karena gagal panen, perubahan iklim, atau distribusi yang mahal akibat infrastruktur logistik yang lemah, harga-harga melonjak. Bank Indonesia kemudian menaikkan suku bunga, tetapi langkah ini tidak serta-merta menambah pasokan pangan,” demikian bunyi analisis yang menyebut kebijakan itu masuk kategori “offside”.

Krisis harga beras 2023–2024 menjadi contoh nyata. Produksi menurun akibat El Niño, pemerintah berusaha menambal dengan impor, tapi koordinasi antar kementerian berjalan lambat. Dalam kondisi itu, pengetatan moneter jelas tidak menyelesaikan akar masalah. Justru kebijakan fiskal seperti subsidi pupuk, perbaikan irigasi, atau manajemen cadangan beras pemerintah lebih menentukan.

Cucun Sebut Tantangan Besar Menkeu

Tantangan besar kini menanti Menteri Keuangan baru. Pertama, memperkuat koordinasi dengan BI yang selama ini lebih simbolis ketimbang substantif. Diperlukan mekanisme berbasis data real-time agar respons fiskal dan moneter bisa cepat menghadapi gejolak harga maupun arus modal.

Kedua, fokus pada inflasi pangan dan energi, mengingat lebih dari 40 persen inflasi berasal dari volatile food. Ketiga, mengelola utang dan defisit di tengah moneter yang mengetat. Belanja produktif yang punya efek ganda harus diperbesar, sementara belanja konsumtif ditekan. Keempat, menjaga kewaspadaan terhadap dinamika global, terutama potensi capital outflow yang bisa mengguncang stabilitas ekonomi.

“Langkah teknis yang bisa diambil antara lain menghidupkan kembali forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) agar koordinasi fiskal-moneter lebih proaktif, tidak sekadar pertemuan triwulanan. Belanja fiskal juga sebaiknya diarahkan pada sisi produksi, seperti perbaikan irigasi, pembangunan pelabuhan logistik, insentif pajak untuk industri pupuk, hingga program hilirisasi pertanian,” urai Wakil Ketua DPR RI itu.

“Integrasi data dan digitalisasi belanja pemerintah akan membantu mempercepat penyerapan anggaran dan memudahkan BI menyesuaikan likuiditas. Subsidi energi pun perlu dibuat adaptif dengan mekanisme automatic stabilizer, menurun ketika harga global turun, dan naik saat harga melonjak,” tambahnya.

Menkeu Harus Perkuat Komunikasi Publik

Selain itu, Menteri Keuangan baru harus memperkuat komunikasi publik. Selama ini sering muncul kebingungan karena BI dan Kemenkeu mengirim pesan berbeda. Ke depan, komunikasi satu suara akan lebih meyakinkan pasar dan investor.

BACA JUGA: Tutut Soeharto Gugat Menkeu Purbaya ke PTUN Soal KMK Pencegahan

Koordinasi fiskal dan moneter ibarat dua sisi mata uang: tak ada moneter yang berhasil tanpa fiskal, dan sebaliknya. Negara seperti Korea Selatan dan Singapura menunjukkan bahwa sinkronisasi keduanya menjadi kunci stabilitas ekonomi. Indonesia pun perlu menempuh jalur yang sama, apalagi tantangan semakin kompleks.

Menkeu Kini Tak Sekadar Kelola APBN

“Menteri Keuangan baru dituntut lebih dari sekadar mengelola APBN. Ia harus menjadi jembatan utama antara fiskal dan moneter. Dengan kepemimpinan kuat, komunikasi yang jelas, dan keberanian mengambil langkah strategis, sinkronisasi kedua kebijakan bisa menopang pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif,” tutup dia.

Dukungan politik Presiden Prabowo yang menekankan program kerakyatan juga harus diterjemahkan tepat ke dalam prioritas anggaran, sembari memangkas belanja tidak produktif. Dengan begitu, kebijakan fiskal benar-benar menjadi alat negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar instrumen teknokratis di atas kertas.