Dedi Mulyadi: Premanisme Harus Dilawan, Negara Tak Boleh Kalah
NarayaPost- Pasca insiden brutal pembakaran tiga mobil polisi di Depok, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan pernyataan tegas: “Premanisme harus dilawan, dan negara tak boleh tunduk.” Pernyataan itu menjadi sinyal keras dari pemerintah daerah untuk tidak memberi ruang sedikit pun bagi aksi anarkis dan intimidatif yang mengganggu ketertiban umum.
Kronologi Kejadian
Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat dini hari, 18 April 2025, sekitar pukul 01.30 WIB. Sebanyak 14 anggota kepolisian mendatangi kediaman TS, tersangka kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api ilegal, di kawasan Harjamukti, Cimanggis, Depok. Namun, saat hendak melakukan penangkapan, aparat mendapat perlawanan keras dari pelaku dan massa yang diduga kuat merupakan bagian dari sebuah organisasi masyarakat (ormas).
Situasi berubah panas. Aksi kekerasan meluas hingga mengakibatkan tiga mobil dinas milik kepolisian dirusak dan dibakar oleh massa. Video dan foto insiden ini kemudian viral di media sosial, memancing kemarahan publik sekaligus sorotan tajam terhadap aparat dan ormas yang terlibat.
Pernyataan Tegas Dedi Mulyadi
Dalam kunjungannya ke Tempat Kejadian Perkara (TKP), Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Dedi, menegaskan bahwa tindakan brutal seperti ini adalah bentuk nyata premanisme yang harus dilawan. Ia menolak menggeneralisasi tindakan pelaku sebagai representasi ormas secara keseluruhan, dan menyebut bahwa tanggung jawab harus ditujukan pada individu pelaku.
“Ini adalah tindakan pribadi. Jangan anggap ini mewakili organisasi. Tapi tetap, negara tidak boleh tunduk oleh aksi kekerasan yang membahayakan publik,” tegasnya.
Langkah Lanjutan: Satgas Anti-premanisme Bergerak
Dedi juga menjelaskan bahwa pemerintah provinsi telah mengaktifkan Satgas Anti-premanisme yang bertugas mengawasi, menindak, dan mencegah segala bentuk pemerasan dan intimidasi di masyarakat. Salah satu keberhasilan awal satgas ini adalah mengurangi praktik permintaan THR secara paksa oleh oknum ke berbagai perusahaan menjelang Lebaran.
Ia menargetkan satgas tersebut akan terus diperkuat hingga seluruh wilayah Jawa Barat bersih dari praktik premanisme dalam bentuk apa pun, baik yang dilakukan perorangan maupun berkelompok atas nama ormas.
Proses Penegakan Hukum: 9 Tersangka Ditetapkan
Pihak kepolisian kini bergerak cepat. Sebanyak sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka, dengan lima di antaranya sudah diamankan dan empat lainnya masih dalam pengejaran. Polisi menyebut bahwa mayoritas dari para tersangka memiliki afiliasi dengan salah satu ormas yang aktif di kawasan tersebut.
“Penegakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu. Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum,” ujar seorang perwira polisi dalam keterangan persnya.
BACA JUGA: Aksi Premanisme Menggila Ancaman Serius bagi Keamanan Publik
Kesimpulan: Negara Tak Boleh Kalah oleh Premanisme
Insiden di Depok bukan hanya menjadi alarm keras bagi aparat keamanan, tetapi juga bagi pemerintah daerah untuk mengintensifkan kebijakan penindakan terhadap premanisme. Dedi Mulyadi menunjukkan komitmen kuat untuk melindungi masyarakat dari ancaman jalanan yang mengganggu rasa aman.
Dengan semakin banyaknya laporan tentang tindakan kekerasan oleh kelompok tertentu, keberanian pemerintah daerah untuk berdiri di garis depan perlawanan terhadap premanisme menjadi langkah penting dalam menegakkan hukum dan menjaga marwah negara.
