Demo di Madagaskar Ambil Alih Pemerintahan

NarayaPost – Demo di Madagaskar pada Selasa (14/10/25) ambil alih pemerintahan melalui unit elit CAPSAT, militer mengumumkan pengambil alihan kekuasaan setelah parlemen mengimpeach Presiden Andry Rajoelina, yang kemudian melarikan diri dari negara tersebut. Menurut laporan dari Reuters, pemungutan suara pemakzulan menghasilkan 130 suara mendukung dan satu suara abstain. Parlemen mengesahkan pemakzulan meski Rajoelina sebelumnya membubarkan dewan perwakilan secara dekret tertapi langkah yang diambil dinilai ilegal oleh lawan politiknya. Setelah pengumuman tersebut, Kolonel Michael Randrianirina dari CAPSAT menyatakan bahwa militer akan menangguhkan sebagian besar institusi negara, kecuali Majelis Rendah Parlemen, dan membentuk pemerintahan transisi yang akan memerintah maksimal dua tahun menjelang pemilu.

Situasi ini bukanlah yang pertama di Madagaskar. CAPSAT pernah berperan penting dalam kudeta 2009 yang membawa Rajoelina ke tampuk kekuasaan. Dikutip dari Al Jazeera, sebelum pengambil alihan ini, terjadi gelombang unjuk rasa sejak 25 September 2025 yang dipimpin kelompok pemuda “Gen Z”, mengecam pemadaman listrik, krisis air, dan dugaan korupsi di pemerintahan Rajoelina. Ketika protes meluas, beberapa personel militer menyatakan tidak akan mematuhi perintah untuk membubarkan demonstrasi dan mendukung rakyat, yang menjadi momentum  untuk mengambil alih komando keamanan negara.

BACA JUGA: Senyuman Rakyat Indonesia Melihat Pembangunan Pemerintah

Dampak & Statistik Protes Demo di Madagaskar

Gelombang unjuk rasa yang dimulai sejak akhir September 2025 di berbagai kota besar Madagaskar telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Menurut laporan Kantor Hak Asasi Manusia PBB (UN OHCHR), sedikitnya 22 orang tewas dalam bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan, termasuk akibat tembakan langsung, gas air mata, serta aksi kekerasan massa seperti pembakaran dan penjarahan. Namun menurut News24/UN rights office, pemerintah membantah angka tersebut, dan mengklaim bahwa sebagian laporan berasal dari rumor yang belum diverifikasi secara resmi.

Kerusuhan juga menyebabkan kerusakan luas pada infrastruktur publik, termasuk gedung parlemen daerah, kantor wali kota, serta rumah-rumah pejabat yang menjadi sasaran kemarahan publik. Banyak toko dan usaha kecil tutup karena blokade jalan, aksi mogok, serta ketakutan akan eskalasi kekerasan. Perdagangan lokal di Antananarivo dan kota-kota besar lainnya dilaporkan mengalami penurunan tajam, dengan estimasi kerugian miliaran ariary. Sejumlah kelompok sipil dan LSM mendesak pemerintah transisi untuk menjamin keamanan, keadilan atas korban tewas, dan mengatur kembali ruang dialog antara rakyat dan negara.

Peryataan Pemerintah Serta Reaksi Militer

Pemerintah yang dipimpin oleh Andry Rajoelina mengecam aksi militer sebagai kudeta ilegal dan menyerukan persatuan nasional untuk mempertahankan kedaulatan konstitusional. Dalam pernyataan resminya, Rajoelina menyebut bahwa krisis ini telah dimanfaatkan oleh “kelompok oportunis” yang ingin mengambil alih kekuasaan dengan cara inkonstitusional, bukan melalui proses demokratis. Pemerintah juga menyatakan bahwa tindakan militer tersebut membahayakan stabilitas negara dan bertentangan dengan kehendak rakyat yang sah.

Di sisi lain, militer, khususnya unit elit CAPSAT, mengklaim bahwa langkah mereka merupakan respons terhadap ketidakpuasan publik terhadap kepemimpinan Rajoelina. Mereka menyebut intervensi ini sebagai bentuk pengembalian stabilitas nasional dan dukungan terhadap aspirasi rakyat. Selain itu juga menjanjikan masa transisi selama dua tahun menuju pemerintahan sipil, serta pemilu yang bebas dan adil. Walau beberapa kelompok warga menyambut baik perubahan ini, kekhawatiran terhadap potensi kembalinya kekuasaan militer tetap menjadi sorotan serius.

Tantangan Bagi Prospek ke Depan

Penanganan transisi kekuasaan di Madagaskar menghadapi tantangan kompleks, terutama dalam menentukan kerangka waktu yang realistis dan kredibel untuk menuju pemerintahan sipil. Legitimasi pemerintahan militer menjadi pertanyaan besar, terlebih di mata komunitas internasional yang menekankan pentingnya pemulihan tatanan konstitusional. Krisis ini juga membuka kembali luka lama instabilitas politik yang kerap terjadi di negara tersebut sejak merdeka, dan berpotensi memicu konflik baru jika tidak dikelola secara inklusif dan transparan. Selain itu, krisis ekonomi yang tengah melanda membuat transisi ini semakin berat.

BACA JUGA: Ratusan Ribu Fresh Graduate Sudah Daftar Magang Digaji UMP 2025

Komunitas internasional, termasuk Uni Afrika dan PBB, menyerukan agar proses transisi tidak berlangsung terlalu lama dan tetap mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi. Mereka mendesak agar pemilu bebas dan adil segera dijadwalkan, dan meminta semua pihak di Madagaskar untuk menahan diri dari aksi kekerasan lanjutan. Sementara itu, masyarakat sipil dalam negeri mulai menuntut kejelasan peta jalan transisi dan perlindungan atas hak-hak warga selama masa ketidakpastian ini. Jika tidak ditangani secara hati-hati, krisis ini dapat berdampak panjang terhadap stabilitas nasional dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

Situasi politik di Madagaskar saat ini berada dalam masa transisi yang sensitif dan penuh ketidakpastian. Pengambilalihan pemerintahan oleh militer, meski didukung sebagian masyarakat, tetap menimbulkan kekhawatiran akan stabilitas jangka panjang dan keberlanjutan prinsip-prinsip demokrasi. Banyak pihak, baik dari dalam negeri maupun komunitas internasional, menaruh harapan agar proses transisi ini dikelola secara inklusif, damai, dan transparan, dengan mengutamakan kepentingan rakyat serta menjamin terciptanya tatanan politik yang stabil dan sah secara konstitusional di masa mendatang.