Deretan Negara Eropa yang Mulai Mengakui Palestina, Siapa Saja?
NarayaPost – Daftar negara Eropa yang mengecam tindakan Israel menewaskan banyak warga sipil di Gaza terus bertambah. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, total korban tewas akibat kelaparan dan malnutrisi sejak agresi Israel telah mencapai 227 orang, termasuk 103 anak-anak.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebelumnya juga melaporkan sekitar 12.000 anak di bawah usia lima tahun mengalami malnutrisi. Sementara, Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mencatat Israel telah menewaskan lebih dari 61.000 orang di Jalur Gaza, Palestina, sejak Oktober 2023.
Adapun, serangan-serangan tersebut juga melukai lebih dari 151.000 warga sipil. Selain itu, militer Israel disebut telah membunuh hampir 270 jurnalis dalam periode yang sama. Terbaru, lima kru liputan Al Jazeera tewas dalam serangan udara di dekat Rumah Sakit Al-Shifa, Kota Gaza, pada Minggu (10/8/2025).
BACA JUGA: 2.200 Rumah di Papua Pegunungan Akan Segera Dibangun
Total tujuh orang meninggal dalam serangan itu. Al Jazeera menyebut korban di antaranya adalah koresponden Anas Al-Sharif, Mohammed Qreiqeh, kamerawan Ibrahim Zaher, Moamen Aliwa, dan asisten Mohammed Noufal.
Genosida Israel Terhadap Warga Palestina
Tidak hanya melakukan serangan, Israel juga dituding melakukan genosida terhadap warga Palestina dengan memblokir bantuan dari berbagai negara. Kondisi ini menyebabkan banyak warga, termasuk anak-anak, meninggal perlahan akibat kekurangan gizi dan minimnya layanan kesehatan.
Negara-negara Eropa yang awalnya memandang situasi di Gaza sebagai konflik teritorial kini mulai mengecam tindakan Israel, karena korban di Palestina terus bertambah.
Awalnya, hanya lima hingga enam negara di Eropa yang secara terbuka mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Namun jumlah ini terus meningkat menjadi 11 negara, dan kini akan segera mencapai 12. Berdasarkan laporan Anadolu Ajansi, Rabu (13/8/2025), Prancis menjadi negara terbaru yang mengakui Palestina.
Negara Eropa Terbaru yang Mendukung Palestina
Presiden Prancis Emmanuel Macron bersama Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan bahwa pengakuan resmi akan dilakukan pada Sidang Umum PBB, September 2025. Langkah Prancis ini dinilai dapat mempengaruhi negara-negara Eropa Tengah dan Barat seperti Malta dan Luksemburg.
Adapun 12 negara Eropa yang kini mengakui Palestina adalah Polandia, Hongaria, Rumania, Slovakia, Bulgaria, Siprus (bagian Yunani), Spanyol, Irlandia, Norwegia, Slovenia, Swedia, dan Prancis. Sementara Belgia, Malta, dan Luksemburg masih mempertimbangkan langkah serupa.
Jika ketiganya ikut bergabung, maka lebih dari separuh anggota Uni Eropa akan mengakui Palestina. Secara global, dari 193 negara anggota PBB, sudah ada 142 negara yang mengakui Palestina, dan Prancis akan menjadi negara ke-143.
Negara yang Menolak Mengakui Palestina
Di sisi lain, masih ada negara-negara yang menolak mengakui Palestina. Kelompok ini mayoritas diisi oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Belanda, Italia, dan Austria. Meski menjadi donor terbesar kedua bagi UNRWA, Jerman tetap menolak pengakuan Palestina di PBB. Sementara Inggris belum memberikan pengakuan resmi, namun menyatakan dukungan pada solusi dua negara.
BACA JUGA: KPK Tangkap 2 Tersangka Kasus Korupsi Jual Beli Gas LPG Periode 2017-2021
Gelombang Dukungan Eropa untuk Palestina Menguat di Tengah Kecaman atas Agresi Israel
Meningkatnya jumlah negara Eropa yang mengakui Palestina dinilai sebagai sinyal politik yang kuat di tengah situasi kemanusiaan yang kian memburuk di Gaza. Langkah ini diharapkan mampu memberikan tekanan diplomatik terhadap Israel agar menghentikan serangan yang telah menewaskan puluhan ribu warga sipil.
Pengakuan resmi dari Prancis, yang akan diumumkan pada Sidang Umum PBB September 2025, menjadi momentum penting yang berpotensi mendorong negara-negara Eropa lain untuk mengambil sikap serupa. Dengan begitu, dukungan internasional terhadap kemerdekaan Palestina semakin solid dan meluas.
Di tengah penderitaan rakyat Gaza akibat blokade, kelaparan, dan minimnya bantuan kesehatan, konsolidasi dukungan global menjadi harapan agar solusi politik yang adil dapat terwujud. Dunia kini menanti langkah nyata dari negara-negara berpengaruh untuk memastikan penghentian kekerasan.
