Direksi Himbara Tak Akan Dirombak, Ini Kata Rosan

NarayaPost – CEO Danantara Rosan Roeslani menegaskan hingga saat ini tidak ada rencana perombakan jajaran direksi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Penegasan ini disampaikan Rosan untuk merespons pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang sebelumnya menyebut Presiden Prabowo Subianto berencana merombak direksi bank-bank pelat merah karena dinilai merugikan negara. Danantara sendiri merupakan lembaga yang memegang seluruh saham bank-bank Himbara, sehingga memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan terkait tata kelola dan kepemimpinan perbankan milik negara.

Direksi Himbara Tak Dirombak

“Kami di Danantara, sebagai pemegang saham di seluruh Bank Himbara, sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu,” ujar Rosan saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu (31/1). Menurut Rosan, sampai saat ini tidak ada agenda resmi maupun diskusi internal yang mengarah pada perubahan jajaran direksi bank-bank milik negara tersebut. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan strategis, termasuk perombakan direksi, harus melalui pembahasan yang matang dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Rosan juga memastikan Danantara secara rutin melakukan koordinasi dengan kementerian dan pemangku kepentingan lainnya terkait perkembangan kinerja perusahaan negara. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan BUMN, termasuk perbankan Himbara, dapat terus meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional. Menurutnya, evaluasi kinerja merupakan hal yang wajar, namun tidak serta-merta berarti akan berujung pada perombakan direksi.

BACA JUGA: Ini Kunci Agar Indonesia Siap Hadapi Potensi Ancaman Virus Nipah

“Dan tentunya kami akan selalu berkonsultasi apabila memang perlu ada perbaikan. Tetapi pada intinya sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu (perombakan direksi Himbara). Sampai sejauh ini belum ada pembicaraan mengenai itu,” tegas Rosan. Ia menambahkan, fokus utama Danantara adalah mendorong tata kelola yang baik, efisiensi, serta keberlanjutan bisnis bank-bank milik negara agar tetap sehat dan kompetitif.

Ada Wacana Direksi Akan Dirombak Presiden

Pernyataan Rosan ini muncul setelah sebelumnya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana mengganti seluruh jajaran direksi Bank Himbara. Sjafrie menilai kebijakan tersebut diperlukan karena kinerja perbankan milik negara dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan nasional, khususnya dalam mendukung pengusaha kecil dan sektor produktif.

BACA JUGA: Arab Saudi Cemas Iran Makin Kuat Jika Amerika Tak Menyerang

“Bank Himbara itu lebih menguntungkan pengusaha besar daripada pengusaha kecil untuk dikasih kredit. Oleh karena itu, Presiden akan memutuskan ganti semua direksi Bank Himbara,” kata Sjafrie saat memberikan materi kepada anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang mengikuti retreat di fasilitas Pusat Kompetensi Bela Negara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan (BPSDM) di Cibodas, Kabupaten Bogor, seperti dikutip dari Antara, Minggu (1/2).

Sjafrie juga menyoroti kinerja sejumlah bank negara dan BUMN lain yang dinilai belum optimal dalam memberikan keuntungan bagi negara. Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari kinerja jajaran direksi yang dianggap kurang maksimal dalam menjalankan amanah, bahkan dalam beberapa kasus dinilai lebih menguntungkan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, ia menilai perlu adanya langkah tegas untuk memperbaiki manajemen BUMN agar sejalan dengan visi penguatan kedaulatan ekonomi nasional.

Meski demikian, hingga kini belum ada keputusan resmi terkait perombakan direksi Himbara. Pernyataan Rosan Roeslani menegaskan bahwa sebagai pemegang saham, Danantara masih berpegang pada proses evaluasi dan konsultasi yang terstruktur sebelum mengambil kebijakan besar. Perbedaan pernyataan antara pejabat negara tersebut menunjukkan dinamika dalam pembahasan arah kebijakan BUMN ke depan, khususnya sektor perbankan yang memiliki peran vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses pembiayaan di Indonesia.