Donald Trump: Iran Tidak Boleh Punya Nuklir!

NarayaPost – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengingatkan Iran, pelanggaran terhadap larangan melanjutkan kembali program nuklir, bisa memicu tindakan militer.

Trump mengatakan Washington akan memastikan posisi Teheran terkait aktivitas nuklirnya, dan tidak akan menoleransi upaya apa pun untuk mengembangkan senjata nuklir.

“Itu tempat yang keras.”

“Itu tempat yang kami serang sangat keras (Juni lalu), mengakhiri program nuklir,” kata Trump kepada CNBC, di sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Rabu (21/1/2026).

Ia menyebut serangan itu dilakukan dengan pesawat pengebom siluman B-2.

Trump menambahkan, Iran seharusnya sudah memiliki senjata nuklir jika serangan tersebut tidak dilakukan.

BACA JUGA: Israel Tak Siap, Amerika Batal Serang Iran

“Mereka akan punya senjata nuklir sejak lama, bahkan mungkin sebulan setelah kami menyerang, seandainya kami tidak menghantam mereka.”

“Dan kami menghantam mereka dengan keras, dengan B-2,” ujarnya.

Pemerintah AS, lanjut Trump, akan memantau langkah Teheran selanjutnya.

“Kami akan mencari tahu di mana posisi mereka sekarang, dan apa yang akan mereka lakukan soal nuklir.”

“Mereka tidak boleh melakukan nuklir.”

“Satu hal yang selalu saya tekankan, mereka tidak boleh melakukan nuklir,” tegasnya.

Trump juga mengeklaim Iran menghentikan rencana mengeksekusi para pengunjuk rasa setelah ia mengeluarkan peringatan militer pekan lalu.

“Mereka akan menggantung 837 orang pada Kamis.”

“Saya bilang kepada mereka, ‘Kalian tidak bisa melakukan itu,’” ungkapnya.

3.117 Orang Tewas

Sebanyak 3.117 orang tewas dalam kerusuhan di Iran.

IRIB, stasiun televisi milik Pemerintah Iran, mengutip Organisasi Kedokteran Forensik negara itu melaporkan, angka tersebut merupakan jumlah resmi korban tewas pertama yang dirilis oleh otoritas Iran, sejak berbagai aksi unjuk rasa meletus pada akhir Desember 2025.

Sebelumnya, para pejabat telah mengakui beberapa ribu kematian, tanpa memberikan angka pasti. 

Menurut laporan tersebut, 2.427 orang dari korban tewas digambarkan sebagai warga sipil dan aparat keamanan yang tidak bersalah.

Kantor Berita Aktivis Hak Asasi Manusia (Human Rights Activists News Agency/HRANA) yang berbasis di AS memperkirakan, jumlah korban tewas mencapai 4.560 orang, meskipun angka ini belum diverifikasi secara independen.

Terpisah, kantor berita semiresmi Iran, Tasnim, mengatakan lebih dari 460 gedung pemerintah rusak atau dibakar selama berbagai aksi unjuk rasa tersebut, sementara lebih dari 700 bank diserang atau dibakar.

BACA JUGA: Menlu Iran: Fasilitas Bisa Dihancurkan, tapi Tekad Tak Bisa Dibom

Tasnim menambahkan lebih dari 480 masjid juga menjadi sasaran.

Gelombang aksi unjuk rasa meletus di puluhan kota di Iran pada akhir Desember akibat depresiasi tajam mata uang rial Iran.

Otoritas Iran menyatakan kesiapan enangani keluhan ekonomi masyarakat, sembari memperingatkan agar aksi kekerasan dan vandalisme tidak terjadi.

Demonstrasi tersebut awalnya berlangsung damai, namun kemudian berubah menjadi rusuh, sehingga menimbulkan korban jiwa serta kerusakan luas pada fasilitas umum, masjid, gedung pemerintah, dan bank, terutama pada 8 dan 9 Januari.

Pejabat Iran menuding AS dan Israel sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerusuhan tersebut.

Dalam sebuah artikel opini yang diterbitkan pada Selasa (20/1/2026) di Wall Street Journal, Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi mengatakan, fase kekerasan dari kerusuhan berlangsung kurang dari 72 jam, sebelum pasukan keamanan berhasil mengendalikan aksi protes tersebut.

“Ancaman AS terhadap Iran memberi dorongan kepada para perencana untuk mengejar apa yang dia gambarkan sebagai strategi pertumpahan darah maksimal,” katanya Araghchi.

Araghchi mengatakan, meskipun Iran akan selalu memilih perdamaian daripada perang, namun jika negara itu menghadapi serangan baru, angkatan bersenjata Iran yang kuat tidak akan ragu membalas dengan semua yang kami miliki, kontras dengan sikap menahan diri yang ditunjukkan Iran pada Juni 2025. (*)