DPR Minta Naiknya BBM Subsidi Jadi Opsi Akhir

NarayaPost – Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, meminta pemerintah menjadikan opsi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi sebagai langkah paling akhir dalam menghadapi potensi lonjakan harga minyak dunia. Menurutnya, kebijakan tersebut harus benar-benar dipertimbangkan secara matang karena dapat berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Misbakhun menanggapi kemungkinan kenaikan harga minyak dunia yang dipicu oleh meningkatnya tensi konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran. Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kerap berdampak pada fluktuasi harga energi global, termasuk harga minyak mentah yang menjadi acuan bagi banyak negara.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai simulasi untuk mengantisipasi kemungkinan lonjakan harga minyak dunia. Dalam simulasi tersebut, disebutkan bahwa jika harga minyak rata-rata mencapai USD 92 per barel sepanjang tahun, maka defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpotensi melebar.

BACA JUGA: Klarifikasi dari BGN Soal Viral Video MBG di Sekolah Jatim

DPR Sebut Pemerintah Harus Utamakan Langkah Lain

Menanggapi hal tersebut, Misbakhun menegaskan bahwa pemerintah harus mengutamakan langkah-langkah lain sebelum mempertimbangkan penyesuaian harga BBM subsidi.

“Saya minta kalau bisa opsi itu (kenaikan harga BBM subsidi) paling akhir. Bukan terakhir, paling akhir. Paling akhir,” kata Misbakhun di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (10/3).

Ia menjelaskan bahwa pernyataan Menteri Keuangan mengenai potensi penyesuaian harga BBM merupakan hal yang lazim dalam perencanaan fiskal. Setiap pemerintah, menurutnya, memang perlu menyiapkan berbagai skenario ketika menghadapi kenaikan harga minyak dunia yang dapat memengaruhi kondisi anggaran negara.

Ada Beberapa Pilihan Kebijakan Lain dari Pemerintah

Dalam situasi seperti itu, Misbakhun mengatakan ada beberapa pilihan kebijakan yang dapat diambil pemerintah. Salah satunya adalah membagi beban antara negara dan masyarakat melalui mekanisme subsidi atau penyesuaian harga secara terbatas.

“Apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya itu adalah exercise yang sangat lazim. Kalau minyak mengalami kenaikan, pasti akan ada dua pilihannya. Kalau ada pilihan moderat, pemerintah akan absorb atau dibagi dua, dibagi sebagian ke konsumen atau sebagian bagian ke negara,” ujarnya.

Namun demikian, ia menilai negara sebaiknya tetap berupaya menahan kenaikan harga selama kemampuan fiskal masih memungkinkan. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan potensi lonjakan inflasi.

“Tapi pada tingkat tertentu kalau itu masih bisa diabsorbs oleh negara, maka negara akan mengambil alih supaya masyarakat tetap terjaga daya belinya. Kemudian tidak menyebabkan inflasi,” lanjutnya.

Persiapkan Berbagai Skenario Hadapi Ketidakpastian Global

Anggota DPR itu juga meminta pemerintah menyiapkan berbagai skenario kebijakan guna menghadapi ketidakpastian global, terutama yang berkaitan dengan harga minyak dunia. Hal ini penting karena asumsi harga minyak telah ditetapkan dalam APBN sejak awal tahun, sehingga perubahan harga yang signifikan dapat memengaruhi kondisi fiskal.

“Skenario-skenario yang sifatnya memberikan bantalan terhadap APBN kita. Karena di dalam APBN kita itu ada beberapa asumsi yang berkaitan dengan harga minyak itu sudah ditetapkan harganya di awal. Sehingga ketika terjadi gejolak itu juga memberikan risiko terhadap fiskal kita,” katanya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menjelaskan bahwa jika harga minyak dunia rata-rata mencapai USD 92 per barel, maka defisit APBN berpotensi meningkat melampaui batas yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kalau harga minyak naik ke USD 92 dolar per barel apa dampaknya ke defisit? Kalau nggak melakukan apa-apa defisit kita naik ke 3,6-3,7 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto),” kata Purbaya dalam acara Buka Bersama di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/3).

BACA JUGA: OTT Bupati Rejang Lebong Terkait Suap Proyek Pemkab

Langkah DPR untuk Hadapi Pelebaran Defisit

Meski demikian, pemerintah masih memiliki sejumlah langkah untuk menahan pelebaran defisit agar tetap berada di bawah batas 3 persen dari PDB. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah melakukan penyesuaian pada belanja negara.

Purbaya juga mengingatkan bahwa Indonesia pernah menghadapi lonjakan harga minyak yang jauh lebih tinggi di masa lalu. Ia mencontohkan bahwa harga minyak dunia sempat mencapai sekitar USD 150 per barel, namun perekonomian tetap mampu bertahan.

Namun, jika tekanan terhadap APBN menjadi terlalu besar, pemerintah kemungkinan harus berbagi beban dengan masyarakat melalui penyesuaian harga BBM, sambil tetap menjaga stabilitas ekonomi nasional.