Ekonomi India Terancam Akibat Perang Iran

NarayaPost – Pemerintah India mulai mewaspadai dampak lanjutan dari konflik geopolitik di Timur Tengah, khususnya perang Iran-Israel yang turut melibatkan Amerika Serikat (AS). Ketegangan tersebut dinilai berpotensi menekan kinerja ekonomi domestik India, mulai dari pelebaran defisit fiskal hingga perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat terganggunya pasokan energi dan distribusi barang lintas negara.

Mengutip laporan Bloomberg, pemerintah India telah memproyeksikan adanya penurunan ekspansi ekonomi dalam waktu dekat. Proyeksi ini disampaikan dalam tinjauan ekonomi bulanan edisi Maret 2026 yang dirilis oleh Departemen Urusan Ekonomi India. Dalam laporan tersebut, pemerintah menyoroti meningkatnya ketidakpastian akibat lonjakan biaya produksi dan gangguan rantai pasok global.

“Prospek jangka pendek tetap tidak pasti karena biaya input yang lebih tinggi dan kendala pasokan menimbulkan risiko penurunan terhadap ekspansi ekonomi,” tulis Departemen Urusan Ekonomi India dalam tinjauan tersebut.

BACA JUGA: Konten Negatif di Media Sosial Ancam Potensi Bonus Demografi

Konflik Timur Tengah Jadi Faktor Utama Ekonomi India

Konflik di Timur Tengah disebut menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan biaya impor, khususnya minyak bumi, serta meningkatnya ongkos logistik. Di sisi lain, ekspor India ke kawasan Timur Tengah justru mengalami penurunan. Kombinasi kedua faktor ini diperkirakan akan menekan neraca transaksi berjalan negara tersebut.

Gejala perlambatan ekonomi bahkan mulai terlihat dari sejumlah indikator makro. Salah satunya adalah pelebaran defisit neraca transaksi berjalan yang mencapai 1,3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada kuartal III tahun fiskal 2026, atau periode yang berakhir pada Desember. Angka ini meningkat dibandingkan 1,1 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Tekanan terhadap sektor eksternal diperkirakan akan semakin berat ke depan. Ekonom senior Bloomberg, Abhishek Gupta, memperkirakan tekanan terhadap neraca pembayaran India pada tahun fiskal mendatang bisa melampaui USD 130 miliar. Proyeksi ini mencerminkan besarnya dampak yang ditimbulkan oleh kenaikan harga energi dan terganggunya arus perdagangan global.

Pemerintah India Hadapi Tantangan Lain

Dari sisi fiskal, pemerintah India juga menghadapi tantangan tambahan berupa meningkatnya kebutuhan subsidi, terutama untuk sektor pupuk dan bahan bakar. Di saat yang sama, potensi penurunan penerimaan negara akibat perlambatan ekonomi dapat memperlebar defisit fiskal. Situasi ini menuntut pemerintah untuk lebih cermat dalam menentukan prioritas belanja agar stabilitas fiskal tetap terjaga.

Dalam laporan tersebut juga dijelaskan bahwa kenaikan harga impor yang diteruskan ke konsumen akhir berpotensi menekan daya beli masyarakat. Kondisi ini pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan permintaan domestik, yang merupakan salah satu motor utama ekonomi India.

“Jika permintaan melambat sebagai respons terhadap harga yang lebih tinggi, bank sentral akan lebih cenderung memperlakukan dampak inflasi sebagai guncangan pasokan. Jika tidak, bank sentral mungkin terpaksa mengamati efek putaran kedua dari biaya impor yang lebih tinggi terhadap inflasi,” tulis pemerintah India.

BACA JUGA: Profil Pendidikan Juwono Sudarsono Eks Menhan RI

Bank Sentral dalam Posisi yang Terancam

Situasi ini menempatkan bank sentral dalam posisi yang tidak mudah, karena harus menyeimbangkan antara menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Respons kebijakan moneter pun menjadi sangat bergantung pada dinamika inflasi dan permintaan domestik dalam beberapa bulan ke depan.

Pemerintah India menekankan pentingnya respons kebijakan yang terukur serta percepatan reformasi struktural guna menjaga momentum pertumbuhan. Pemantauan kondisi ekonomi secara berkelanjutan dan intervensi kebijakan yang tepat sasaran dinilai krusial untuk meredam risiko jangka pendek sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi.

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah telah meluncurkan sejumlah kebijakan stimulus, termasuk alokasi dana sebesar USD 6,2 miliar untuk menopang perekonomian. Selain itu, pemerintah juga menerapkan pajak atas impor bahan bakar sebagai upaya mengendalikan tekanan fiskal dan menjaga keseimbangan anggaran di tengah gejolak global.