Ekonomi Kurang Kondusif, Kenaikan Tarif Transjakarta Ditunda

NarayaPost – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menunda kenaikan tarif Bus Transjakarta, demi menjaga daya beli masyarakat.

“Kenaikan itu ditunda karena atas permintaan pemerintah pusat.”

“Ini pasti lebih kepada pertimbangan situasi ekonomi yang kurang kondusif,” kata Nirwono Yoga, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota, dalam Diskusi Catatan Transportasi Awal Tahun 2026 “Menjaga Keberlanjutan Layanan Angkutan Umum di Tengah Efisiensi Anggaran” di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Nirwono menjelaskan, dengan turunnya kondisi ekonomi sosial, pemerintah pusat mempertimbangkan daya beli masyarakat, sehingga meminta Pemprov DKI Jakarta menunda kenaikan tarif Transjakarta.

Oleh karena itu, kenaikan tarif Transjakarta tergantung pada kebijakan pemerintah pusat.

“Tentu mesti ada pertimbangan, sampai kapannya sangat tergantung dengan kebijakan dari pemerintah pusat,” ucapnya.

BACA JUGA: 43 Persen APBD Jakarta 2026 untuk Infrastruktur Pelayanan Publik

Terkait anggaran, Nirwono menyebut subsidi Transjakarta pada 2026 dalam APBD murni disepakati sebesar Rp3,7 triliun, lebih rendah dibandingkan realisasi anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp4,1 triliun.

Padahal, untuk mempertahankan tingkat layanan yang sama dengan 2025, dibutuhkan anggaran sekitar Rp4,8 triliun.

“Kalau anggarannya hanya Rp3,7 triliun, maka ada dua pilihan, layanannya turun atau layanannya berhenti di tengah tahun.”

“Tentu ini tidak kita inginkan,” tuturnya.

Untuk memastikan layanan tetap berjalan hingga akhir 2026, Pemprov DKI berencana menambah anggaran melalui APBD Perubahan yang akan dibahas pada pertengahan tahun.

“Selisih anggaran sekitar Rp1,1 triliun akan dimasukkan dalam APBD Perubahan, sehingga layanan Transjakarta tetap sama dengan 2025 sampai akhir tahun,” ucapnya.

Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta menegaskan belum ada keputusan menaikkan tarif Transjakarta dari Rp3.500 menjadi Rp5.000.

Saat ini, kebijakan yang sedang dikaji adalah pengurangan subsidi, sebagai imbas dari pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.

Kebijakan tersebut masih sebatas kajian internal yang tengah dibahas bersama Dinas Perhubungan dan DPRD DKI Jakarta.

Tanggung Beban Subsidi Rp9.700 per Tiket

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menyesuaikan tarif Bus Transjakarta, karena beban subsidi yang cukup besar.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, beban subsidi transportasi yang ditanggung Pemprov DKI Jakarta saat ini sebesar Rp9.700 per tiket.

Meski demikian, Pramono menegaskan penyesuaian tarif transportasi ini tidak akan memberatkan 15 golongan masyarakat yang sebelumnya telah mendapatkan tarif gratis.

Ke-15 golongan masyarakat itu adalah:

• PNS Pemprov DKI Jakarta dan Pensiunan PNS
• Tenaga Kontrak Pemprov DKI Jakarta
• Siswa penerima KJP Plus
• Karyawan dengan penghasilan setara UMP melalui Bank DKI
• Penghuni rumah susun sederhana sewa (Rusunawa)
• Penduduk ber-KTP Kepulauan Seribu
• Penerima bantuan pangan (Raskin) berdomisili di Jabodetabek
• Anggota TNI/Polri
• Veteran Republik Indonesia
• Penyandang disabilitas
• Lansia usia di atas 60 tahun
• Pengurus rumah ibadah
• Pendidik PAUD
• Juru pemantau jentik (Jumantik)
• Tim Penggerak PKK.

Pramono juga memastikan, besaran tarif yang akan diputuskan nantinya sesuai kemampuan masyarakat.

“Kan terlalu berat kalau terus-menerus seperti itu, apalagi DBH-nya dipotong.”

“Maka untuk itu, kami akan melakukan penyesuaian, tetapi tidak memberatkan kepada 15 golongan karena tetap gratis, sehingga mereka tetap kita proteksi,” jelasnya, saat memimpin Rapat Koordinasi Transportasi Terintegrasi dan Terpadu di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Pramono menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan perbaikan fasilitas transportasi Bus Transjakarta.

Salah satunya, menambah armada bus listrik Transjakarta untuk mengurangi polusi udara di Jakarta.

“Fasilitasnya sekarang kita perbaiki.”

“Bahkan tahun ini untuk bus listrik Jakarta yang sebelumnya hanya beroperasi 200, sekarang akan beroperasi sampai dengan 500 bus listrik.”

“Sehingga ini secara signifikan akan mengurangi polusi,” beber Pramono, di M Bloc Space di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).

BACA JUGA: Cara Bikin Kartu Pekerja Jakarta Agar Bisa Naik TransJakarta, MRT, LRT, dan Mikrotrans Gratis

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa menanggung subsidi untuk seluruh masyarakat Jakarta dan Jabodetabek.

“Tentunya kan enggak bisa Pemerintah Jakarta menyangga semua penduduk yang ada di Jakarta dan Jabodetabek.”

“Kami sudah menghitung untuk Transjakarta, terutama juga untuk Transjabodetabek, supaya harga antara Jakarta dan daerah penyangga tidak berbeda.”

“Kan enggak mungkin kalau kemudian ini kita sangga sendirian terus-menerus.”

“Waktunya kapan, kami akan melakukan,” paparnya.

Meski demikian, Pramono menegaskan, tarif Transjakarta saat ini masih lebih murah dibandingkan transportasi di daerah manapun, termasuk Bogor, Bekasi, dan Tangerang.

Ia mencontohkan, tarif Transjakarta dari Bogor ke Jakarta pada pagi hari sebelum pukul 06.00, bahkan hanya dikenakan Rp2.000 dengan fasilitas yang sangat baik.

“Dengan demikian, nanti saatnya pada saat yang tepat kami akan umumkan mengenai hal itu,” ucapnya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menambahkan, kajian mengenai Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) masyarakat terkait penyesuaian tarif terus diperbarui setiap tahun, untuk mendapatkan angka ideal.

Ia juga mengungkapkan, saat ini tingkat cost recovery layanan Transjakarta hanya 14 persen, sehingga subsidinya mencapai 86 persen.

Kondisi ini dinilai akan berdampak pada kapasitas fiskal Pemprov DKI Jakarta.

“86 persen ini sekarang kita terkoreksi tadi dengan DBH, pemotongan DBH, sehingga ini berpengaruh terhadap kapasitas fisikal Jakarta,” terangnya. (*)