Erick Thohir Respon Soal IKN Akan Jadi Kantor BUMN
NarayaPost – Isu soal Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali jadi sorotan, kali ini terkait usulan agar kawasan tersebut segera dihidupkan dengan kehadiran kantor kementerian dan BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir yang ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (23/7/2025), memberikan respons singkat mengenai hal ini.
Erick Thohir Tak Banyak Komentar
“Nanti BUMN statement sendiri,” ujar Erick tanpa menjelaskan lebih lanjut, termasuk apakah ia sepakat dengan ide tersebut atau tidak.
Kala Erick Thohir masih menahan komentar, sejumlah anggota dewan memberikan respons positif. Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda, misalnya, menyambut baik gagasan pengisian IKN dengan berbagai institusi negara. “Bagus usul itu,” kata Rifqinizamy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari yang sama.
BACA JUGA: Konsumsi Ikan Kecil Bisa Buat Hidup Jadi Lebih Lama
Anggota DPR Sebut IKN Siap Huni
Ia memaparkan bahwa IKN telah menyedot anggaran APBN sekitar Rp 130 triliun, dengan tambahan investasi sekitar Rp 59 triliun. Menurutnya, dari sisi infrastruktur, kawasan tersebut sebenarnya sudah siap dihuni.
“Kesiapan IKN untuk menjadi Ibu Kota Negara sekarang itu bisa menampung lebih kurang 15 ribu aparatur sipil negara. Dengan konsep semuanya difasilitasi rumah atau rusunnya secara gratis oleh negara. Kantor-kantornya sudah siap,” jelasnya.
Rifqinizamy juga menilai langkah pemerintah mengaktifkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk BUMN, sejalan dengan aspirasi berbagai fraksi di DPR. “Karena itu pilihan Presiden, pemerintah untuk mengaktifkan sejumlah kementerian lembaga termasuk BUMN, sebagaimana usul dari beberapa fraksi saya kira itu positif dan itu senapas dengan keinginan Partai NasDem,” tambahnya.
Ia menyebut, usai masa reses DPR pada 24 Juli–15 Agustus 2025, pihaknya akan memanggil Otorita IKN (OIKN) untuk membahas lebih lanjut kesiapan tersebut. “Kami akan panggil IKN setelah masa reses nanti, dan kami ingin IKN sekali lagi menegaskan kesiapannya untuk menjadi Ibu Kota Negara yang aktif,” ujarnya.
IKN Bakal Jadi Kantor Apa?
Gagasan pengisian IKN dengan aktivitas BUMN pertama kali dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima. Ia mengingatkan pentingnya memastikan kawasan IKN tidak terbengkalai.
“Kalau begitu, saya mengusulkan misalnya aktivitas di sana tidak boleh kosong, harus ada. Kalau pemerintahnya belum, bisa diusahakan bagaimana seluruh BUMN itu bisa berkantor di OIKN. Bisa menjadi prioritas,” tuturnya, Senin (21/7).
Hal senada disampaikan anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron. Ia menyebut kemungkinan kementerian-kementerian, termasuk Kementerian Kehutanan, mulai beraktivitas di IKN sangat terbuka. “Ya mungkin saja, bisa saja. Bisa saja tentu ini menjadi domain dan menjadi kewenangannya pemerintah. Bisa saja memindahkan misalkan Kementerian Kehutanan bisa. Atau kementerian-kementerian yang betul-betul sekiranya bisa memulai beraktivitas di sana,” ujar Herman, Selasa (22/7).
NasDem Usul Gibran Berkantor di IKN
Sebelumnya, Partai NasDem juga telah memberikan saran untuk menghentikan perdebatan soal masa depan IKN. Salah satunya adalah dengan menempatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming berkantor di sana. “
“Jadi biar IKN ada aktivitas dan biar gedung-gedung yang sudah dibangun itu tidak telantar. Jadi kan nanti biaya pemeliharaannya mahal kalau tidak ada aktivitas kan. Jadi kita meminta supaya ada aktivitas dengan cara Wapres berkantor di IKN,” ungkap Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, dalam konferensi pers di NasDem Tower, Jakarta, Jumat (18/7/2025).
BACA JUGA: Bahlil Minta Sabar Soal IKN, Bangun Kota Nggak Cepat
Lebih lanjut, Saan juga mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pengalihan fungsi ibu kota negara. “Pemerintah segera menerbitkan Keputusan Presiden tentang Pengalihan Kedudukan, Fungsi dan Peran Ibu Kota Negara dari provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dan Keputusan Presiden tentang Pemindahan Kementerian atau Lembaga dan Pemindahan ASN secara bertahap ke IKN dimulai dari Wakil Presiden dan beberapa kementerian/lembaga prioritas,” pungkasnya.
Nasib Kantor IKN, Apakah Jadi Tempat Erick Thohir?
Di tengah berbagai dorongan dan usulan agar IKN segera dihidupkan dengan aktivitas kementerian dan BUMN, tanggapan Erick Thohir yang masih tertutup justru menambah rasa penasaran. Sementara para wakil rakyat meyakini IKN sudah layak ditempati dan siap menampung ribuan ASN, publik masih menunggu langkah konkret dari pemerintah pusat.
Apakah kantor-kantor kementerian, termasuk BUMN, akan segera meramaikan lanskap Nusantara? Ataukah, seperti yang diusulkan NasDem, dimulai dari Wakil Presiden Gibran berkantor di sana? Semua masih dalam proses. Yang jelas, IKN kini menanti bukan hanya gedung-gedung megah, tapi juga denyut kehidupan birokrasi yang membuatnya benar-benar layak disebut Ibu Kota Negara.
