Eropa Siapkan Usulan Damai Tandingan untuk Rusia-Ukraina

NarayaPost – Para pemimpin Eropa menyiapkan usulan tandingan untuk menyelesaikan perang Rusia versus Ukraina, karena tidak puas dengan usulan Amerika Serikat (AS).

Mengutip sumber-sumber terpercaya, Wall Street Journal (WSJ) melaporkan pada Jumat (21//11/2025), para pejabat Eropa berupaya membujuk Ukraina agar mendukung rencana mereka, yang dinilai menawarkan persyaratan yang lebih menguntungkan bagi Kiev.

Eropa berharap dapat merampungkan rencana tersebut dalam beberapa hari, namun Ukraina belum menyatakan komitmen untuk mengikutinya.

Pada Rabu (19/11/2025), Axios melaporkan Washington mengadakan konsultasi rahasia dengan Moskow, untuk menyusun rencana perdamaian baru, guna mengakhiri konflik Rusia-Ukraina.

Surat kabar Financial Times melaporkan, rencana perdamaian AS yang terdiri dari 28 poin tersebut mencakup pengurangan bantuan militer AS, pengakuan resmi Gereja Ortodoks Ukraina yang kanonik, pemberian status bahasa negara Rusia di Ukraina, pengurangan angkatan bersenjata Ukraina, dan pelarangan pasukan asing serta senjata jarak jauh di wilayah Ukraina.

Menurut Axios, rencana tersebut mengasumsikan AS dan negara-negara lain mengakui Krimea dan Donbas sebagai wilayah sah Rusia.

BACA JUGA: Donald Trump Setujui 28 Poin Perdamaian Rusia-Ukraina

Pada Jumat, Axios melaporkan AS juga mengajukan rancangan perjanjian lain kepada Kiev, yang menyatakan kemungkinan serangan terhadap Ukraina akan dianggap sebagai serangan yang mengancam perdamaian dan keamanan komunitas transatlantik.

Perjanjian tersebut dilaporkan akan berlaku selama 10 tahun pertama, dan membutuhkan tanda tangan dari Ukraina, AS, Uni Eropa, NATO, dan Rusia.

Terima Rancangan

Kantor Kepresidenan Ukraina dalam pernyataannya di Telegram, Kamis (20/11/2025) mengungkapkan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menerima rancangan baru AS, untuk menghidupkan kembali pembicaraan damai yang mandek antara Kyiv dan Moskow,

“Presiden Ukraina secara resmi menerima draf rencana dari pihak Amerika, yang menurut mereka dapat mempercepat diplomasi,” sebut pernyataan itu.

Zelensky menyampaikan prinsip-prinsip dasar yang penting bagi Kyiv ,dan sepakat menindaklanjuti poin-poin rencana tersebut, sesuai hasil pertemuan sebelumnya pada Kamis.

Tidak ada rincian tambahan mengenai pertemuan itu.

Pernyataan tersebut lebih lanjut menyebutkan, sejak awal tahun Kyiv telah mendukung usulan Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung lebih dari tiga setengah tahun, dan siap bekerja dengan Washington serta mitra di Eropa dan dunia.

Zelensky dijadwalkan membahas peluang diplomatik yang tersedia, dan poin utama yang diperlukan untuk perdamaian dengan Trump dalam beberapa hari mendatang.

BACA JUGA: Pentagon Kasih Lampu Hijau Donald Trump Kirim Rudal Tomahawk untuk Ukraina

Sekitar satu jam sebelum pernyataan itu dirilis, sejumlah media Ukraina, termasuk media publik Suspilne, melaporkan Zelensky bertemu delegasi Angkatan Darat AS yang dipimpin Sekretaris Angkatan Darat Dan Driscoll di Kyiv.

Zelensky kemudian mengonfirmasi pertemuan tersebut melalui pernyataan di platform X, dan menggelar pembicaraan dengan Menteri Pertahanan Denys Shmyhal.

Ia juga bertemu Perdana Menteri Yulia Svyrydenko pada Kamis.

Pernyataan Kantor Kepresidenan Ukraina itu muncul dua hari setelah Axios melaporkan Washington, bersama Moskow, secara diam-diam menyusun rencana 28 poin untuk mengakhiri perang.

Meski rincian lengkap belum dipublikasikan, beberapa media termasuk Financial Times melaporkan rencana itu mencakup desakan agar Kyiv menyerahkan sisa wilayah Donbas, dan memangkas setengah kekuatan militernya.

Seorang pejabat senior AS membenarkan kepada Anadolu, Utusan Khusus Steve Witkoff telah menyusun proposal tersebut selama sebulan terakhir, dan menerima masukan dari Ukraina dan Rusia.

Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, Moskow tidak memiliki tambahan komentar selain yang dibahas Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin, dalam KTT di Alaska pada Agustus.

Ia menegaskan, kontak Rusia–AS tetap berlangsung, namun tidak ada proses konsultasi penuh mengenai Ukraina. (*)