NarayaPost – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengunggah gambar yang menunjukkan dirinya sedang menancapkan bendera AS di wilayah Greenland, di Truth Social, Selasa (20/1/2026).
Dalam gambar tersebut, Trump didampingi Wakil Presiden AS JD Vance dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, dengan sebuah papan di dekatnya yang bertuliskan “GREENLAND – US TERRITORY EST. 2026.”
Pada hari yang sama, Trump merilis gambar lainnya, yang menunjukkan dirinya bertemu para pemimpin Eropa di Ruang Oval, dengan sebuah peta yang ditampilkan di belakangnya, yang menunjukkan AS, Kanada, Greenland, dan Venezuela di bawah bendera AS.
Di Truth Social pada hari yang sama, Trump mengaku telah melakukan pembicaraan telepon dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte, mengenai Greenland.
“Seperti yang saya sampaikan kepada semua orang dengan sangat jelas, Greenland sangat penting untuk Keamanan Nasional dan Dunia.”
“Tidak ada jalan untuk mundur — Mengenai hal ini, semua orang setuju!” tulisnya.
Tidak Pantas
Perdana Menteri (PM) Greenland Jens-Frederik Nielsen menilai unggahan Donald Trump berupa gambar yang menyiratkan kendali AS atas Greenland, merupakan tindakan yang tidak pantas.
“Kami tentu mengikuti apa yang terjadi di media sosial, dan (unggahan) itu tidak pantas.”
“Kami menginginkan dialog melalui jalur yang semestinya, sehingga hal seperti ini tidak terjadi di pers dan media sosial,” kata Nielsen dalam sebuah konferensi pers di Nuuk, ibu kota Greenland, Selasa.
BACA JUGA: Trump Mau Rebut Greenland karena Tak Dapat Nobel Perdamaian
Nielsen menegaskan, Greenland harus siap menghadapi segala kemungkinan, karena Trump tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan.
Nielsen kembali menekankan, Greenland merupakan bagian dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization/NATO), dan operasi militer apa pun akan menimbulkan dampak luas yang melampaui batas wilayah Greenland.
“Di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Arktik, tidak diragukan lagi kita perlu memiliki kehadiran militer yang lebih besar,” ujar Nielsen.
Venezuela juga menolak peta dalam gambar modifikasi yang diunggah Donald Trump di akun media sosialnya, yang menunjukkan Venezuela sebagai bagian dari wilayah AS.
“Pemerintah Nasional menegaskan kembali bahwa Republik ini akan tetap menjadi Republik Bolivar Venezuela.”
Gambar tersebut menampilkan peta Amerika yang dimodifikasi menggunakan kecerdasan buatan (AI), di mana Venezuela, Greenland, dan Kanada tampak seperti bagian dari AS,” kata Kementerian Dalam Negeri, Kehakiman, dan Perdamaian Venezuela, di media sosial.

Di Balik Layar
Sekretaris Jenderal NATO Marc Rutte enggan mengomentari ketegangan yang terjadi antara AS dan Denmark terkait Greenland.
“Itulah mengapa Anda tidak akan mendengar saya berkomentar.”
“Anda bisa yakin saya sedang menangani isu ini di balik layar, tetapi saya tidak dapat melakukannya di depan umum.”
BACA JUGA: Ancaman Baru Trump Bagi yang Tak Dukung AS Rebut Greenland
“Tidak ada komentar dari saya soal isu Greenland,” kata Rutte di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Rabu (21/1/2026).
Rutte menilai diplomasi bijaksana merupakan satu-satunya solusi untuk ketegangan ini, dan perannya sebagai Sekjen NATO adalah untuk mengatasi ketegangan internal tersebut secara diam-diam, dengan tidak berkomentar di hadapan publik.
“Eropa aman karena hubungan transatlantik yang solid,” ucapnya.
Sementara, Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Annalena Baerbock, kembali menegaskan status Greenland sebagai bagian dari Denmark, di tengah diskusi geopolitik baru-baru ini yang melibatkan pulau tersebut.
“Terdapat kepentingan geopolitik dan kekhawatiran keamanan, tetapi ini sama sekali tidak berarti penduduk Greenland bukan bagian dari Greenland, dan bukan bagian dari warga negara Kerajaan Denmark.”
“Dengan demikian, warga negara Uni Eropa dan anggota NATO, mereka menikmati hak kedaulatan yang sama seperti siapa pun di dunia,” cetus Baerbock di Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos. (*)