Gus Ipul Sebut WFH Tak Boleh Ganggu Pelayanan

NarayaPost – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa transformasi budaya kerja dan kebijakan efisiensi energi di lingkungan Kementerian Sosial tidak boleh berdampak pada penurunan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini ia sampaikan saat memimpin rapat dinas bersama jajaran pimpinan kementerian di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2026).

Rapat tersebut dihadiri oleh para pejabat Eselon I dan II, kepala biro, kepala sentra dan balai dari seluruh Indonesia, baik secara langsung maupun daring. Turut mendampingi Gus Ipul dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono serta Sekretaris Jenderal Robben Rico. Pertemuan ini menjadi tindak lanjut dari kebijakan pemerintah terkait transformasi budaya kerja nasional, termasuk penerapan skema bekerja dari mana saja (work from anywhere) pada hari Jumat dan penghematan energi di lingkungan instansi pemerintah.

Dalam arahannya, Gus Ipul menekankan bahwa negara saat ini sedang bergerak menuju sistem kerja yang lebih produktif dan efisien. Oleh karena itu, Kementerian Sosial harus menjadi bagian dari perubahan tersebut dengan memulai pembenahan dari internal, baik dalam pola kerja, penggunaan sumber daya, hingga kedisiplinan aparatur.

BACA JUGA: Masyarakat Diimbau Tak Berlebihan Beli BBM, Ini Alasannya

“Negara sedang bertransformasi, menuju produktivitas yang efisien,” ujar Gus Ipul.

Efisiensi Bukan Berarti Mengurangi Komitmen

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa efisiensi tidak boleh dimaknai sebagai pengurangan komitmen dalam pelayanan publik. Prinsip utama yang harus dipegang, menurutnya, adalah memastikan bahwa penghematan berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas layanan.

“Prinsip kita adalah Kemensos hemat, layanan tetap hebat. Jangan ada layanan yang libur ketika WFH,” tegasnya.

Gus Ipul juga menyoroti pentingnya menjaga keberlangsungan program-program prioritas kementerian. Berbagai layanan seperti penyaluran bantuan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, penanganan bencana, operasional Sekolah Rakyat, hingga layanan pengaduan masyarakat harus tetap berjalan optimal tanpa gangguan, meskipun terdapat penyesuaian pola kerja.

Gus Ipul Minta Seluruh Unit Kerja Tetap Adaptif

Untuk itu, ia meminta seluruh unit kerja melakukan penyesuaian sistem kerja secara adaptif. Pimpinan unit diminta segera mendesain ulang pola kerja dengan memilah aktivitas yang dapat dilakukan secara digital dan aktivitas yang tetap membutuhkan kehadiran fisik.

Secara khusus, Gus Ipul memperkenalkan konsep “Jumat Produktif Digital”, yakni pemanfaatan hari Jumat sebagai momentum untuk menyelesaikan pekerjaan administratif. Kegiatan seperti penyusunan laporan, evaluasi kinerja, rapat daring, serta konsolidasi internal diharapkan dapat dilakukan secara optimal melalui sistem digital.

Selain transformasi pola kerja, perhatian juga diberikan pada efisiensi penggunaan sumber daya. Gus Ipul meminta agar perjalanan dinas dikurangi secara signifikan dan hanya dilakukan untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak. Penggunaan kendaraan dinas juga harus dibatasi, sementara pemakaian listrik, air, pendingin ruangan, dan perangkat elektronik perlu dikendalikan dengan lebih disiplin.

Kebijakan Efisiensi Harus Punya Indikator Jelas

Ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi harus memiliki indikator yang jelas dan dapat diukur. Setiap unit kerja diminta menyusun rencana penghematan lengkap dengan target, mekanisme pelaksanaan, serta sistem evaluasi berkala.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Robben Rico menambahkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan sistem pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif. Salah satu langkah yang disiapkan adalah penyempurnaan sistem absensi berbasis lokasi, termasuk penambahan titik pemeriksaan di tengah hari kerja guna memastikan pegawai tetap bekerja sesuai ketentuan.

BACA JUGA: Tak Dibantu Lawan Iran, Amerika Pertimbangkan Tinggalkan NATO

Menurutnya, langkah ini penting agar kebijakan bekerja dari rumah tidak disalahartikan sebagai kesempatan untuk memperpanjang akhir pekan, melainkan tetap menjadi bagian dari sistem kerja yang produktif dan akuntabel.

“Supaya nanti saat evaluasi kita bisa menunjukkan hasil. Tidak hanya kualitatif, tetapi kuantitatifnya juga bisa ditampilkan dengan cukup baik,” ujarnya.

Melalui rapat dinas ini, Kementerian Sosial menegaskan komitmennya dalam mendukung transformasi budaya kerja nasional. Kebijakan efisiensi tidak hanya dipandang sebagai langkah penghematan anggaran, tetapi juga sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.