Harga Mahal Nuklir Iran

NarayaPost – Dunia kembali dipertontonkan aksi koboi Amerika Serikat (AS) dan Israel yang melanggar hukum internasional, dengan Iran sebagai panggung utamanya.

Dua negara sekutu karib ini menyerang Iran di pengujung Februari, Sabtu (28/2/2026).

AS menyebut serangan ini sebagai Operasi Kemarahan Epik, dan Israel melabelinya dengan nama Operasi Singa Mengaum.

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei gugur dalam serangan brutal AS dan Israel ini.

Menteri Pertahanan Iran Amir Hatami dan Komandan Angkatan Bersenjata Korps Iran (IRGC) Mohammed Pakpour juga meninggal.

Amir Saeid Iravani, Perwakilan Tetap Iran untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menegaskan upaya AS dan Israel mengganti rezim di negaranya, sebagai bentuk pelanggaran kedaulatan.

BACA JUGA: Iran Takkan Berhenti Balas Serangan Sampai Musuh Kalah Telak

“Presiden AS dan Perdana Menteri rezim Israel mengaku bertanggung jawab atas agresi ini, dan menyatakan tujuan mereka adalah mengganti rezim.

“Pengakuan jelas untuk melanggar kedaulatan dan integritas wilayah Iran,” kata Iravani dalam rapat Dewan Keamanan PBB.

Ia menegaskan tindakan militer AS dan Israel itu tidak dapat dianggap sebagai pembelaan diri yang sah.

“Agresi militer yang dilakukan AS dan Israel tidak memenuhi kriteria sah untuk membela diri,” ujar Iravani.

Agresi AS bersama sekutu terdekatnya di Timur Tengah itu tidak hanya menimbulkan kerusakan, tetapi juga korban sipil.

Iran membalas agresi tersebut dengan serangan rudal ke wilayah Israel serta pangkalan militer AS di Timur Tengah.

Sekjen PBB Mengutuk

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk eskalasi militer di Timur Tengah.

“Saya mengutuk eskalasi militer yang terjadi hari ini di Timur Tengah.”

“Penggunaan kekuatan oleh AS dan Israel terhadap Iran, serta tindakan balasan Iran di seluruh kawasan, merusak perdamaian dan keamanan internasional,” ucap Guterres dari New York, AS, Sabtu.

Guterres meminta seluruh Negara Anggota menghormati kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, termasuk Piagam PBB.

Piagam tersebut secara tegas melarang ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara, atau dengan cara apa pun yang tidak sejalan dengan tujuan-tujuan PBB.

Guterres menyerukan penghentian segera permusuhan dan deeskalasi.

Kegagalan untuk melakukannya berisiko memicu konflik regional yang lebih luas, dengan konsekuensi serius bagi warga sipil dan stabilitas kawasan.

“Saya menyerukan semua pihak untuk segera kembali ke meja perundingan,” serunya.

Guterres juga menegaskan, tidak ada alternatif yang layak selain penyelesaian damai terhadap sengketa internasional, sesuai sepenuhnya dengan hukum internasional, termasuk Piagam PBB.

Piagam tersebut menjadi landasan bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, kata Guterres.

Guterres prihatina, karena serangan terhadap Iran membuat peluang diplomasi dari perundingan nuklir yang berjalan telah disia-siakan.

Serangan AS-Israel terjadi setelah putaran ketiga perundingan tak langsung antara AS dan Iran, yang dimediasi Oman.

“Saya sangat menyesalkan peluang diplomasi ini telah disia-siakan,” ucap Guterres.

Ia pun menyoroti adanya persiapan yang telah dilakukan untuk pembicaraan teknis di Wina, Austria, pada pekan depan, yang akan diikuti babak baru pembicaraan politik sebagai kelanjutan dari negosiasi AS-Iran itu.

Guterres juga meminta semua pihak menghormati dan melindungi warga sipil sesuai hukum humaniter internasional, serta memastikan keselamatan fasilitas nuklir.

“Mari bertindak secara bertanggung jawab dan bersama-sama untuk menarik kawasan ini, dan dunia kita, menjauh dari jurang konflik,” imbuhnya.

Menggempur Saat Berunding

Program nuklir yang dikembangkan Iran adalah alasan AS dan Israel membombardir negeri Bangsa Persia itu, sebha program yang harus dibayar mahal dengan nyawa.

Alasan yang sama pula dipakai saat dua ‘negara preman’ tersebut menyerbu Iran pada perang 12 hari, Juni 2025.

Dua peristiwa ini punya kesamaan, yakni AS dan Israel menggempur Iran di tengah perundingan soal nuklir Iran.

Serangan dilakukan setelah AS tak puas dengan hasil perundingan, karena Iran menolak tunduk atas kemauan Donald Trump, yakni menghentikan total program nuklir negara tersebut.

Perundingan antara AS dan Iran sebenarnya tak layak disebut sebagai perundingan, karena AS cuma punya satu kemauan yang mereka diktekan, yakni Iran tak boleh punya senjata nuklir.

Putaran ketiga pembicaraan nuklir secara tidak langsung antara Iran dan AS digelar pada 26 Februari, di Jenewa, Swiss, tanpa menghasilkan terobosan.

Iran dan AS sebelumnya sudah menggelar lima putaran perundingan pada Mei 2025, namun tidak membuahkan kemajuan.

Putaran keenam yang dijadwalkan berlangsung pada Juni 2025 dibatalkan, setelah Israel melancarkan serangan mendadak, yang memicu konflik 12 hari.

Saat itu, AS menggempur tiga lokasi nuklir utama Iran.

Iran membantah berupaya membangun bom nuklir, tetapi banyak negara, serta Badan Energi Atom Internasional (IAEA), meragukannya.

Nasib program nuklir Iran tak jelas, setelah serangan atas situs-situs nuklir utama mereka dalam perang 12 hari antara Israel dan Iran, Juni tahun lalu.

AS menyerang tiga situs nuklir, yakni kompleks penelitian nuklir terbesar Iran di Isfahan, serta fasilitas di Natanz dan Fordo.

BACA JUGA: Bahrain Hingga Arab Saudi Jadi Sasaran Serangan Balasan Iran

Situs-situs itu diyakini digunakan Iran untuk memperkaya uranium, sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar nuklir.

Setelah serangan tersebut, Trump mengatakan fasilitas tersebut telah ‘diratakan.’

Direktur IAEA Rafael Grossi mengatakan, serangan tersebut mengakibatkan kerusakan serius, tapi tidak total.

Beberapa pengayaan nuklir dapat dimulai kembali dalam sekian bulan kemudian.

IAEA memperkirakan, ketika Israel melancarkan serangan udara pada 13 Juni 2025, Iran memiliki persediaan 440kg uranium yang diperkaya hingga kemurnian 60%, mendekati 90% yang dibutuhkan untuk penggunaan senjata.

Grossi mengatakan kepada Associated Press pada Oktober 2025, jika jumlah ini diperkaya lebih lanjut, itu akan cukup untuk 10 bom nuklir.

Pada November 2025, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan kepada mingguan Inggris The Economist, pengayaan uranium sudah dihentikan.

Bulan lalu, Araghchi mengatakan kepada Fox News, “mereka menghancurkan fasilitas, mesin-mesin, tapi teknologi tidak dapat dibom, dan tekad juga tidak dapat dibom.”

Grossi mengatakan, pada Januari IAEA telah memeriksa 13 situs nuklir di Iran yang tidak dibom, tetapi tidak untuk tiga situs utama yang dibom.

Dia mengataku sudah tujuh bulan sejak IAEA terakhir kali memeriksa persediaan uranium yang diperkaya tinggi, milik Iran.

Pemerintah Iran bersikeras, aktivitas nuklirnya semata-mata untuk tujuan sipil.

Negara tersebut menandatangani Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), yang mengizinkan teknologi nuklir untuk tujuan sipil, seperti kedokteran, pertanian, dan energi, tetapi melarang pengembangan senjata nuklir.

Namun, investigasi IAEA menemukan, Iran melakukan “berbagai aktivitas yang relevan dengan pengembangan alat peledak nuklir,” dari akhir 1980-an hingga 2003.

IAEA menyatakan, informasi tersebut menunjukkan, program ini, yang dikenal sebagai Proyek Amad, dihentikan saat itu.

Namun, pada 2009, badan intelijen Barat mengidentifikasi fasilitas Fordo.

Pada 2015, IAEA menyatakan dalam sebuah laporan, mereka tidak memiliki “indikasi yang kredibel tentang aktivitas di Iran, yang relevan dengan pengembangan alat peledak nuklir setelah 2009.”

Juga pada 2015, Iran menandatangani perjanjian dengan enam negara kekuatan dunia, dan menerima batasan ketat pada aktivitas nuklirnya, sebagai imbalan atas pencabutan sanksi.

Perjanjian tersebut membatasi pengayaan hingga 3,67%, yang sesuai untuk produksi tenaga nuklir, dan menghentikan pengayaan di Fordo di bawah pengawasan yang lebih ketat.

Namun pada 2018, Presiden Trump menarik diri dari perjanjian tersebut, dengan alasan perjanjian itu tidak menghalangi jalan Iran menuju bom nuklir, dan memberlakukan kembali sanksi.

Iran merespons dengan melanggar batasan perjanjian, mereka memperkaya uranium hingga 60%, mengerahkan sentrifugal canggih, dan melanjutkan pengayaan di Fordo.

Pada 12 Juni 2025, Dewan Gubernur IAEA menyatakan Iran melanggar kewajiban non-proliferasi untuk pertama kalinya dalam dua dekade. Besoknya, Israel memulai serangan udara.

Citra satelit memperlihatkan pekerjaan telah dilakukan di lokasi Natanz dan Isfahan dalam beberapa bulan terakhir.

Di Isfahan, semua pintu masuk ke kompleks terowongan sekarang tampak tertutup tanah, dan atap baru telah dibangun, menurut citra satelit yang ditinjau oleh Institute for Science and International Security (ISIS), sebuah lembaga riset yang berbasis di AS.

Foto-foto tersebut menunjukkan, atap baru juga telah dibangun di lokasi Natanz.

Citra satelit terbaru, yang pertama kali dianalisis oleh ISIS, juga menunjukkan Iran sedang memperkuat kompleks bawah tanah, Gunung Kolang Gaz La.

Dikenal pula sebagai Gunung Puncak, lokasi tersebut belum diserang oleh Israel atau AS, dan terletak sekitar 2km di selatan fasilitas nuklir Natanz.

Memproduksi uranium yang diperkaya untuk senjata nuklir tidak sama dengan membangun senjata nuklir yang dapat digunakan.

Ini membutuhkan langkah-langkah teknis tambahan.

Penilaian Badan Intelijen Pertahanan AS (DIA) pada Mei tahun lalu, sebelum serangan Israel dan AS, menyimpulkan Iran dapat memproduksi uranium tingkat senjata yang cukup untuk perangkat nuklir pertama dalam “kemungkinan kurang dari seminggu.”

Namun, ada penilaian bervariasi mengenai apakah Iran telah berupaya menciptakan kemampuan untuk mempersenjatai uranium yang diperkaya.

Penilaian DIA juga mengatakan, Iran hampir pasti tidak memproduksi senjata nuklir, tetapi telah melakukan aktivitas dalam beberapa tahun terakhir yang menempatkannya pada posisi yang lebih baik untuk memproduksinya, jika memilih untuk melakukannya.

Militer Israel mengatakan pada Juni 2025, mereka telah mengumpulkan intelijen yang menunjukkan upaya rezim Iran memproduksi komponen senjata yang diadaptasi untuk bom nuklir, telah membuat kemajuan nyata.

“Iran telah mengembangkan beberapa kemampuan dalam desain hulu ledak hingga 2003, ketika tampaknya menghentikan program tersebut,” klaim Patricia Lewis, ahli pengendalian senjata independen.

Ketika ditanya pada 18 Februari apakah IAEA telah melihat tanda-tanda pengembangan senjata aktif, Grossi mengaku tidak melhatnya.

Dia mengaku melihat kemauan dari pihak AS dan Iran untuk mencapai kesepakatan.

Ambiguitas Nuklir Israel

Saat melarang Iran punya senjata nuklir, kemunafikan AS menutup mata terhadap nuklir Israel.

Israel diketahui memiliki senjata nuklir, meskipun mereka tidak mengonfirmasi atau membantah hal ini.

Nuclear Threat Initiative (NTI) meyakini Israel mengembangkan program senjata nuklir, tak lama setelah deklarasi berdirinya negara Yahudi tersebut pada 1948.

Namun, Israel terus mempertahankan kebijakan kerahasiaan nuklir, sehingga tidak pernah secara resmi mengonfirmasi keberadaan program nuklirnya.

Terlepas dari kerahasiaan itu, Israel disebutkan setidaknya memiliki perkiraan hulu ledak nuklir mencapai 90.

Tel Aviv juga punya 750-1110 kilogram persediaan plutonium yang bisa menjadi bahan membuat 187-277 senjata nuklir.

Israel juga termasuk negara non-penandatangan Perjanjian Nonproliferasi Senjata Nuklir (NPT).

Perdana Menteri David Ben Gurion disebut membuat program nuklir, sebagai pertahanan utama Israel terhadap musuh-musuh Arab-nya.

Namun, Israel menolak disebut negara pertama yang memperkenalkan senjata nuklir ke Timur Tengah.

Mereka masih mempertahankan kebijakan ambiguitas nuklir, dengan tidak mengakui secara terbuka mereka memiliki senjata nuklir.

Informasi lain yang dilaporkan Arms Control mengungkapkan, Israel pernah mengoperasikan reaktor nuklir dan pabrik pemisahan plutonium bawah tanah di Dimona sejak 1960-an.

Meski tidak pernah mengungkapnya, Israel secara umum diyakini punya senjata nuklir yang disimpan dalam keadaan dibongkar sebagian.

Pada Juni 2024, Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI) melaporkan Israel telah berupaya memodernisasi sistem senjata nuklirnya dalam beberapa bulan terakhir.

Israel juga meningkatkan fasilitas produksi di Israel selatan, di tengah tren melemahnya diplomasi nuklir di seluruh dunia.

Masih dari sumber yang sama, SIPRI memperkirakan persenjataan nuklir Israel dapat dikerahkan melalui jet tempur, kapal selam, hingga rudal Jericho yang berbasis di darat.

Salah satu contohnya adalah kapal selam kelas Dolphin-I dan Dolphin II yang diyakini mampu meluncurkan rudal jelajah nuklir. (*)