ICW Gelar Diskusi Tolak Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto

NarayaPost – Indonesian Corruption Watch (ICW) menggelar diskusi dengan tajuk “Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Dua lembaga yang dikenal kritis terhadap isu demokrasi dan korupsi, yakni Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) serta Indonesia Corruption Watch (ICW), dengan tegas menolak gagasan tersebut.

Bagi mereka, mengangkat Soeharto sebagai pahlawan sama saja mengkhianati semangat reformasi dan menutup mata terhadap sejarah panjang pelanggaran demokrasi dan praktik korupsi di masa Orde Baru.

Kalau Soeharto Pahlawan, Itu Anti Demokrasi

Penolakan pertama datang dari Usep Hasan Sadikin, peneliti dari Perludem. Ia menegaskan bahwa menjadikan Soeharto sebagai pahlawan justru bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi oleh bangsa ini.

BACA JUGA: Sejarah Panjang Pembentukan IKN dari Gagasan ke Realitas & Tantangan

Kalau kita menjadikan Soeharto pahlawan, berarti anti demokrasi, tegas Usep dalam sebuah diskusi publik. Menurutnya, ukuran demokrasi sudah jelas: adanya pemilu yang bebas dan adil, supremasi hukum, serta transparansi dan akuntabilitas. Di era Soeharto, hal-hal mendasar itu justru absen.

“Yang ada bukan pemilu, tapi pemilu-pemilu-an. Semua dikendalikan. Politik dibungkam, masyarakat dibatasi,” ujar Usep seperti dilihat NarayaPost dalam akun YouTube ICW, Jumat, (31/10/2025).

Usep menilai, pembungkaman politik di masa itu bukan hanya merampas hak rakyat untuk bersuara, tetapi juga menciptakan sistem ekonomi yang hanya menguntungkan kelompok dekat kekuasaan — kroni Soeharto.

“Tidak ada negara besar yang bisa sukses hanya dengan ekonomi tanpa kebebasan politik. Akibatnya, yang marah banyak, karena tidak diberi akses ekonomi,” kata Usep menambahkan.

Ia juga mengingatkan bahwa indeks kebebasan dan demokrasi di Indonesia saat ini mengalami kemunduran, dan wacana seperti pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru memperburuk ingatan publik terhadap pentingnya demokrasi.

“Soeharto bisa disebut tokoh penting dalam sejarah Indonesia, tapi bukan pahlawan. Pahlawan sejati adalah mereka yang memerdekakan rakyat untuk bersuara, bukan yang membuat rakyat takut,” tutupnya.

ICW: Memberikan Gelar Sama Saja Memutihkan Dosa Orde Baru

Nada serupa datang dari Almas, peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Menurutnya, gagasan menjadikan Soeharto pahlawan bukan hanya keliru, tapi juga absurd.

“Dari kecil kita diajarkan bahwa gelar pahlawan adalah penghargaan tertinggi bagi mereka yang membawa bangsa ini maju. Memberikan gelar itu kepada Soeharto justru mengabaikan fakta mengapa kita dulu menuntut reformasi, kata Almas seperti dilihat NarayaPost.

Ia mengingatkan, Soeharto tidak turun karena kehendak rakyat dalam pemilu, melainkan karena krisis besar yang gagal ditanganinya, disertai tuntutan publik atas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Kalau bicara demokrasi dan pemilu yang fair, jelas tidak terjadi di masa itu. Semua dimanipulasi, media dibungkam, masyarakat diawasi,” ujarnya.

Almas juga menyoroti klaim “prestasi pembangunan” di era Orde Baru yang kerap dijadikan alasan pembelaan terhadap Soeharto. Menurutnya, pembangunan memang tanggung jawab dasar seorang pemimpin, bukan pencapaian luar biasa yang menutupi dosa politik dan korupsi.

Ketimpangan ekonomi sangat tinggi saat itu. Pejabat hidup nyaman, rakyat menderita. Kalau benar pemerintah mampu, tidak akan terjadi krisis sebesar 1998, ungkapnya.

Lebih lanjut, Almas menyebutkan bahwa kasus dugaan korupsi Soeharto tidak pernah benar-benar tuntas bukan karena ia tidak bersalah, melainkan karena hambatan hukum dan kekuasaan yang melindunginya.

“Soeharto tidak pernah masuk penjara bukan karena tidak terbukti, tapi karena proses hukum yang tersendat. Bahkan ketika sudah tersangka, muncul surat sakit permanen hingga kasus berhenti di 2008,” tegasnya.

Almas menambahkan, putusan Mahkamah Agung pada 2015 pun mengonfirmasi penyalahgunaan dana salah satu yayasan yang dipimpin Soeharto untuk kepentingan keluarganya.

“Kalau sekarang gelar pahlawan diberikan, itu sama saja memutihkan jejak pelanggaran masa lalu. Negara seolah menutup mata pada luka sejarah,” pungkas dia.

Antara Ingatan dan Amnesia Nasional

Polemik ini menunjukkan bagaimana bangsa ini masih bergulat dengan masa lalunya sendiri. Sebagian mungkin ingin mengenang Soeharto sebagai Bapak Pembangunan, tapi sebagian lain melihatnya sebagai simbol otoritarianisme dan korupsi terstruktur.

BACA JUGA: Pendapatan Negara yang Tergerus Rokok Ilegal

Perdebatan tentang gelar pahlawan bukan sekadar soal simbol, melainkan soal keberanian bangsa ini menghadapi sejarahnya sendiri — apakah memilih jujur pada luka masa lalu, atau menutupi dengan narasi nostalgia.

Seperti yang dikatakan Usep Hasan Sadikin, pahlawan sejati adalah mereka yang membuat rakyat merdeka bersuara, bukan yang membuat mereka takut.

Dan mungkin, dalam perdebatan ini, pertanyaan yang paling penting bukan lagi “Apakah Soeharto pantas jadi pahlawan?”, tapi apakah bangsa ini siap melupakan luka demi kenyamanan sejarah yang lebih manis?