NarayaPost – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau para kepala daerah untuk tidak menggelar perayaan pergantian tahun baru secara berlebihan. Imbauan Kemendagri itu disampaikan sebagai bentuk solidaritas terhadap masyarakat di sejumlah daerah yang tengah terdampak bencana alam.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyampaikan bahwa kondisi nasional saat ini sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta meningkatkan kepekaan, kewaspadaan, serta empati terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah.
“Situasinya hari ini memang sedang tidak baik-baik saja bagi bangsa Indonesia. Banyak saudara-saudara kita sedang dihadapkan pada ujian yang sangat berat dan mungkin juga masih harus waspada dan siaga semuanya,” ujar Bima saat dihubungi, Minggu (21/12).
BACA JUGA: Pengacara Ronald Tannur Tetap Dihukum 14 Tahun Usai Kasasi Ditolak
Bima menuturkan bahwa hingga kini masih banyak kepala daerah, khususnya di wilayah terdampak bencana, yang fokus pada upaya pemulihan serta distribusi bantuan logistik. Menurutnya, daerah yang tidak terdampak dapat turut menunjukkan solidaritas dengan membantu wilayah yang sedang menghadapi bencana.
“Amatlah tidak bijak dan tidak tepat ya, apabila ada perayaan di tengah penderitaan. Sangatlah tidak pas apabila ada yang bersuka di tengah situasi duka,” tegasnya.
Ia menambahkan, momen pergantian tahun sebaiknya diisi dengan kegiatan yang lebih bersifat reflektif dan sosial. “Kami melihat bahwa pergantian tahun itu bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendoakan, merefleksi, dan bahkan juga menggalang solidaritas sosial dan menahan diri untuk tidak melakukan perayaan dengan cara-cara yang tidak berempati dan berlebihan,” lanjut Bima.
Selain itu, Bima juga meminta para kepala daerah untuk tetap berada di wilayah masing-masing guna mengantisipasi berbagai kemungkinan, termasuk melarang perjalanan ke luar negeri.
“Kami meminta agar seluruh kepala daerah tetap siaga di kotanya masing-masing, apalagi ke luar negeri, ya jangan. Jangan sampai nanti kemudian timbul masalah karena tidak berada di kotanya masing-masing,” ucapnya.
Sejalan dengan Kemendagri, Komisi II DPR juga mendorong pemerintah daerah agar menahan diri dalam merayakan tahun baru. Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, menyebut perayaan sebaiknya dilakukan secara sederhana sebagai bentuk penghormatan terhadap kondisi masyarakat yang terdampak bencana.
“Rasanya kita harus menghargai, menghormati kondisi itu dengan tidak berlebih-lebihan. Nah, saya rasa tahun baru untuk pemda-pemda lain tidak usahlah merayakan secara berlebihan,” kata Dede Yusuf.
Ia menyarankan agar perayaan diganti dengan kegiatan bernuansa doa, sosial, seni, maupun keagamaan. “Pemda bisa menggantinya dengan kegiatan seperti Pray for Sumatera, Pray for Aceh, atau apa pun juga yang bentuknya juga ya bisa saja seni dan budaya. Bisa juga hal-hal yang terkait dengan pengajian, tablig akbar,” ujarnya.
Dede Yusuf juga mengingatkan kepala daerah untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana, mengingat curah hujan tinggi masih diperkirakan terjadi hingga awal tahun.
“Prinsipnya saat ini curah hujan agak berlebihan. Karena itu, kita harus waspada, tingkatkan kewaspadaan. Ada yang namanya jalur-jalur air, jalur banjir, hindari,” tuturnya.
Sejumlah kepala daerah pun mulai mengambil langkah konkret imbas adanya imbauan Kemendagri. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengimbau agar perayaan tahun baru di Ibu Kota tidak menampilkan kemewahan berlebihan, termasuk meniadakan pesta kembang api.
“Kembang api menurut saya juga tidak perlu ada, jadi pakai drone saja cukup. Karena bagaimana pun Jakarta sebagai Ibu Kota negara akan dilihat negara-negara lain. Maka saya akan meminta tim khusus untuk menyiapkan itu,” kata Pramono di Ancol Barat, Jakarta Utara, Jumat (19/12).
BACA JUGA: Jelang Akhir Tahun, Harga Kebutuhan Pokok Turun Serentak!
Pramono menegaskan bahwa konsep perayaan Tahun Baru di Jakarta akan mengedepankan kesederhanaan dan empati terhadap masyarakat terdampak bencana.
“Jadi saya sudah memikirkan. Yang pertama, yang paling utama adalah tidak ada kemeriahan yang berlebihan atau yang bersifat mewah-mewah, saya enggak mau itu,” ujarnya.
Selain Jakarta, Pemerintah Kota Denpasar, Bali, juga menetapkan kebijakan serupa dengan tidak menggelar pesta kembang api maupun konser musik pada malam pergantian tahun, sebagai wujud empati terhadap kondisi Indonesia yang tengah dilanda bencana.