NarayaPost – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menyatakan Indonesia berpeluang keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) paling cepat pada 2038 dan paling lambat pada 2045.
Sekretaris Kemenko Perekonomian (Sesmenko) Susiwijono Moegiarso menjelaskan, middle income trap berpotensi membuat laju peningkatan pendapatan suatu negara menjadi melambat.
“Kita terjebak pada negara berpendapatan menengah atau middle income trap sudah 33 tahun, karena sejak tahun 1993 kita memasuki ke lower middle income,” ujarnya dalam acara Laporan Hasil Kajian Sistemik Ombudsman RI, Rabu (17/12).
BACA JUGA: UMP Jakarta Akan Naik, Gubernur Segera Umumkan!
Menurut Susiwijono, tidak semua negara mampu keluar dari kategori negara berpendapatan menengah. Ia mencontohkan sejumlah negara Asia yang berhasil melampaui fase tersebut. Jepang tercatat menjadi negara berpendapatan tinggi pertama di Asia pada sekitar 1960-an, disusul Singapura pada 1979, Hong Kong pada 1988, serta Korea Selatan pada sekitar 1995.
Ia juga menyebutkan, berdasarkan data Asian Development Bank (ADB), beberapa negara di kawasan ASEAN berpotensi keluar dari middle income trap. Malaysia, dengan pendapatan per kapita saat ini sebesar USD 11.670, diperkirakan bisa keluar pada 2028. Sebab, sudah sejak 10 tahun lalu pendapatan per-kapita Malaysia berada di angka lebih dari USD 10.000.
“ADB kemarin menyampaikan kira-kira Malaysia akan bisa keluar di tahun 2028, karena memang sudah 10 tahun yang lalu (pendapatan per kapita) mereka sudah di atas USD 10.000,” jelasnya.
Sementara itu, Thailand dengan pendapatan per kapita USD 7.120 diproyeksikan menjadi negara maju pada 2037. Indonesia sendiri, dengan pendapatan per kapita USD 4.910, diperkirakan dapat mencapai status negara maju pada periode 2038 hingga 2045, bergantung pada kinerja pertumbuhan ekonomi.
“Indonesia, pada beberapa perhitungan kemarin sebenarnya masih bisa kita percepat misalkan di 2038, dengan berbagai persyaratan yang pertumbuhan ekonomi harus 7-8 persen dan sebagainya, atau sesuai dengan program Indonesia Emas kita di 2045,” kata Susiwijono.
Dalam kerangka visi Indonesia Emas 2045, pemerintah menargetkan pendapatan atau Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar USD 30.300. Saat ini, ambang batas negara berpendapatan tinggi berada di kisaran USD 15.000 dan diperkirakan akan terus meningkat. Ke depan, peningkatan pendapatan negara tentu akan terus terjadi seiring berjalannya waktu.
“Threshold untuk naik ke high income itu kan naik terus. Kemarin-kemarin masih USD 12.000, sekarang sudah hampir USD 15.000. Nanti pada saat kita bicara di 2045 mungkin sudah di atas USD 25.000 untuk disebut sebagai high income country,” tuturnya.
Susiwijono menambahkan, salah satu strategi untuk keluar dari middle income trap adalah melalui aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dengan berkaca pada pengalaman sejumlah negara Eropa yang menjadi negara maju setelah bergabung dengan Uni Eropa.
BACA JUGA: Bibit Siklon 93S Aktif, Waspada Cuaca Ekstrem Jawa–NTT
“Kalau mau betul-betul mendorong kita bisa menjangkau ke high income country upayanya harus terstruktur, karena itu salah satu upaya yang kita dorong melakukan aksesi ke OECD,” tegasnya.
Ia menilai, keanggotaan OECD berpotensi mendorong peningkatan investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI). Meski demikian, Susiwijono mengingatkan masih terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi, mulai dari produktivitas yang cenderung stagnan, kelemahan kelembagaan, persoalan sumber daya manusia, hingga keterbatasan kapasitas ekonomi.
“Kalau kita aksesi OECD, di mana kita semakin dipercayai dengan negara lain, maka yang naik duluan adalah FDI, Foreign Direct Investment,” pungkasnya.