Ini Insentif dan Fasilitas untuk Dokter Spesialis di Daerah Terpencil

NarayaPost – Dokter spesialis yang bersedia bertugas di daerah terpencil, bakal mendapatkan insentif tambahan hingga Rp30 juta per bulan.

Hal ini dilakukan pemerintah sebagai langkah percepatan pemerataan layanan kesehatan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, kebijakan ini mulai diterapkan pada Januari 2026.

Insentif diberikan di luar gaji, jasa pelayanan, dan tunjangan lainnya, sehingga total penghasilan dokter spesialis di daerah dapat mencapai Rp40 juta hingga Rp50 juta per bulan.

“Dokter spesialis yang mau bekerja di daerah terpencil kita beri tambahan Rp30 juta per bulan,” kata Budi di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (22/1/2026).

Kebijakan ini menyasar wilayah yang selama ini kekurangan dokter spesialis, seperti Nias, Maluku, Papua, dan daerah terpencil lainnya.

BACA JUGA: Kasus Superflu di Indonesia Menurun di Awal 2026

Selain insentif finansial, pemerintah juga menyiapkan fasilitas pendukung berupa rumah dan kendaraan dinas.

“Kita tidak hanya kasih uang, tapi juga rumah dan fasilitas supaya mereka nyaman bekerja di daerah,” ungkapnya.

Budi menilai distribusi dokter spesialis masih menjadi tantangan serius.

Dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa, lulusan dokter spesialis per tahun yang hanya sekitar 2.700 orang dinilai belum mencukupi kebutuhan nasional.

Untuk mempercepat pemenuhan tenaga medis, pemerintah juga mendorong program fellowship dan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit.

“Kalau menunggu pendidikan normal bisa 4 sampai 8 tahun.”

“Kita percepat melalui fellowship satu tahun,” jelasnya.

Ia menegaskan, penempatan dokter spesialis harus dibarengi dengan ketersediaan alat kesehatan agar layanan dapat berjalan optimal.

“Percuma kita kirim dokter spesialis kalau alatnya tidak ada.”

“Jadi alat dan SDM harus jalan bareng,” tegas Budi.

Berbasis Rumah Sakit

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, pembukaan jalur pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit merupakan kebijakan afirmatif untuk memperluas akses putra-putri daerah terhadap pendidikan spesialis, sekaligus mendorong pemerataan layanan kesehatan nasional. 

Melalui penetapan Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama, pemerintah menargetkan peningkatan signifikan jumlah dokter spesialis yang berasal dan kembali mengabdi ke daerah.

Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi sistem pendidikan kedokteran, guna meningkatkan jumlah lulusan dokter spesialis dari sekitar 2.700 menjadi 10.000 orang per tahun.

Menurutnya, peningkatan tersebut diperlukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dibandingkan negara maju, dalam rasio dokter spesialis terhadap jumlah penduduk.

“Kalau kita produksi 2.700 dengan populasi 280 juta, kemudian Inggris produksi 12.000, pasti ada yang salah.”

“Harusnya kita naikkan minimal 4 kali lipat,” ulas Budi.

Penetapan rumah sakit sebagai penyelenggara utama pendidikan membuka akses lebih luas bagi dokter umum untuk melanjutkan pendidikan spesialis, sekaligus mengatasi keterbatasan kuota universitas dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

Melalui model pendidikan berbasis rumah sakit (hospital-based), jalur pendidikan spesialis diharapkan lebih merata dan mudah diakses oleh dokter di seluruh Indonesia.

Program ini memprioritaskan putra-putri daerah, khususnya dokter umum yang telah mengabdi di RSUD, agar setelah lulus dapat kembali memperkuat layanan kesehatan di daerah asal.

Pemerintah juga memastikan mutu pendidikan tetap terjaga melalui penerapan standar global, termasuk pengaturan jam kerja dan sistem evaluasi yang transparan.

“Kita bisa memastikan standarnya ada, standar kualitasnya itu tadi.”

“Bukan hanya sekadar standar kelulusan,” tegasnya.

Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan Ockti Palupi Rahayuningtyas menambahkan, kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan distribusi tenaga medis secara sistemik, melalui sinergi pemerintah dan rumah sakit.

Butuh Langkah Luar Biasa

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional melalui pembangunan infrastruktur rumah sakit, penambahan fakultas kedokteran, serta percepatan pencetakan tenaga medis, khususnya dokter spesialis.

Bangsa Indonesia, katanya, masih menghadapi tantangan serius dalam ketersediaan tenaga kesehatan.

“Kita masih menghadapi kendala.”

“Bangsa kita sangat besar.”

“Kekurangan dokter, kekurangan spesialis, kekurangan tenaga paramedis terjadi di seluruh dunia.”

“Kita harus menggunakan segala kemampuan kita untuk mencapai cita-cita kita, yaitu kesehatan dengan pelayanan terbaik untuk seluruh rakyat Indonesia,” ucap Prabowo pada 26 Agustus 2025.

BACA JUGA: Diagnosis Jiwa Pakai AI Bisa Memperburuk Kesehatan Mental

Prabowo mengungkapkan, Indonesia masih kekurangan sekitar 70 ribu dokter spesialis, dengan produksi dokter spesialis hanya sekitar 2.700 per tahun.

Jika kondisi ini dibiarkan, menurut Prabowo, maka butuh waktu hingga 35 tahun untuk memenuhi kekurangan tersebut, sehingga dibutuhkan langkah-langkah luar biasa dan tidak bisa lagi dengan pola business as usual.

“Jadi kita harus berupaya dengan langkah-langkah yang tidak bisa normatif.”

“Mengejar pembangunan Indonesia, mengejar kesejahteraan Indonesia, tidak bisa business as usual, tidak bisa.”

“We have to work harder, we have to do our best,” tegasnya.

Pemerintah juga menargetkan pembangunan 500 rumah sakit berkualitas tinggi di seluruh kabupaten dalam empat tahun ke depan.

Pemerintah turut menyiapkan pembukaan 148 program studi baru di 57 fakultas kedokteran, termasuk spesialis dan subspesialis.

“Target saya akan ada 30 fakultas kedokteran baru, insyaallah, untuk mengejar tadi, 70 ribu spesialis dan dokter umum kekurangannya adalah 140 ribu.”

“Kalau tidak ya kita tunggu 35 tahun.”

“Di hati kita kalau kita punya niat, insyaallah kita akan mencapai itu.”

“We have the resources, we have to manage our resources,” imbuhnya. (*)