Istana Respon Tudingan Minyak Babi Ompreng pada Makanan MBG

NarayaPost – Perbincangan hangat mengenai dugaan bahwa ompreng, yaitu tempat penyajian menu program makan bergizi gratis (MBG), mengandung minyak babi. Pihak Istana pun turun tangan memberikan tanggapan terkait isu tersebut.
Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), menyatakan bahwa pemerintah siap melakukan pengujian guna memastikan bahwa ompreng MBG tidak mengandung minyak babi.
Pengujian akan dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) maupun laboratorium independen agar dapat dipastikan bahwa ompreng MBG benar-benar bebas dari minyak babi.
BACA JUGA: Remaja 13 Tahun Meninggal Setelah Makan Tiga Bungkus Mi Mentah
Istana Tegaskan Akan Uji Ompreng ke BPOM
“Sejauh ini kita tidak menemukan. Kalau memang ada Kekhawatiran soal itu, kita uji saja. Bisa diuji di BPOM,” ujar Hasan saat berbincang dengan wartawan di kantornya, Gedung Kwartir Nasional, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2025).
“Kita bisa uji kok tadi saya sudah ketemu sama Kapala BPOM. Jadi itu pentingnya kita tidak gampang termakan isu yang sensitif, dan itu kan perlu diperiksa,” lanjut Hasan Nasbi.
Respons dari Badan Gizi Nasional (BGN)
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) sudah memberikan respons terkait dugaan bahwa ompreng MBG impor dari Chaoshan, China, mengandung bahan berbahaya dan minyak babi. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan pengecekan atas dugaan tersebut dan menegaskan bahwa BGN belum pernah melakukan pengadaan ompreng MBG dari China.
“Sedang check and recheck (diperiksa kembali). BGN kan belum pernah mengadakan,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana seperti dikutip dar Antara, Selasa (26/8/2025).
Dugaan bahwa ompreng MBG mengandung minyak babi pertama kali beredar di media sosial, yang memuat laporan dari Indonesia Business Post. Laporan tersebut melakukan investigasi di wilayah Chaoshan, Provinsi Guangdong bagian timur, China, yang diduga sebagai importir ompreng untuk program MBG di Indonesia.
Dugaan Awal Ditemukannya Ompreng Minyak Babi pada MBG
Dalam informasi itu disebutkan, tim Indonesia Business Post menemukan sekitar 30-40 pabrik yang memproduksi ompreng makanan untuk pasar global, dan salah satunya diduga untuk program MBG di Indonesia.
Laporan tersebut mengklaim adanya praktik pemalsuan label ‘Made in Indonesia’ dan logo SNI pada ompreng yang sebenarnya dibuat di China. Selain itu, ditemukan penggunaan ompreng tipe 201 yang diduga mengandung mangan tinggi (logam berwarna putih keabu-abuan) yang kurang cocok untuk makanan asam.
Lebih lanjut, ditemukan indikasi penggunaan minyak babi atau lard dalam ompreng produksi tersebut. Namun demikian, Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebelumnya telah menyatakan bahwa mereka telah menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 9369:2025 yang mengatur tentang wadah bersekat (food tray) dari baja tahan karat untuk makanan, yang mendukung Program MBG.
BACA JUGA: China Bangun Rig Gas di Laut China Timur, Jepang Protes Keras
Upaya Istana Jaga Kepercayaan Publik Lewat MBG
Isu terkait dugaan kandungan minyak babi dalam ompreng program makan bergizi gratis (MBG) menimbulkan perhatian luas dari masyarakat. Respons cepat dari pemerintah melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Badan Gizi Nasional menunjukkan komitmen untuk memastikan kualitas dan keamanan bahan yang digunakan dalam program ini. Langkah pengujian oleh BPOM dan laboratorium independen menjadi bukti transparansi serta keseriusan pemerintah dalam menyikapi isu yang sensitif.
Penting bagi semua pihak untuk tidak langsung mempercayai isu yang belum terverifikasi dan memberikan ruang bagi proses pemeriksaan yang objektif. Pengawasan ketat terhadap produk yang beredar, terutama yang ditujukan untuk program sosial seperti MBG, adalah kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah diterapkan juga menjadi landasan kuat untuk memastikan kualitas ompreng sesuai dengan aturan dan aman dikonsumsi.
Ke depan, komunikasi yang terbuka dan koordinasi antar lembaga terkait perlu terus ditingkatkan agar informasi yang beredar tidak menimbulkan kebingungan dan kepanikan di masyarakat. Pada akhirnya, program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat tanpa keraguan akan keamanan produk yang disajikan. Kepercayaan publik adalah fondasi utama yang harus dijaga bersama demi keberhasilan program ini di masa mendatang.