Jejak Pasukan Garuda Jaga Perdamaian Dunia

NarayaPost – Sebuah tank Merkava milik Israel, menembaki pasukan sementara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di Lebanon Selatan (UNIFIL), Minggu (16/11/2025) waktu setempat.

“Peluru senapan mesin berat mengenai sasaran sekitar 5 meter dari personel penjaga perdamaian yang sedang berjalan kaki, sehingga mereka harus mencari perlindungan,” ungkap pihak UNIFIL.

Melalui saluran penghubung UNIFIL, pasukan penjaga perdamaian tersebut lantas meminta pasukan Israel berhenti menembak,

Insiden tersebut tidak menimbulkan korban.

UNIFIL menegaskan, serangan di dekat posisi yang didirikan Israel di wilayah Lebanon tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701.

Misi PBB itu juga mendesak tentara Israel menghentikan tindakan agresif dan serangan terhadap atau di dekat pasukan penjaga perdamaian, yang berupaya mendukung pemulihan stabilitas yang dituju bersama oleh Israel dan Lebanon.

BACA JUGA: TNI Siap Kirim Ambulans Hingga RS Lapangan ke Gaza

Resolusi DK PBB Nomor 1701 tersebut disahkan pada 11 Agustus 2006, untuk menghentikan permusuhan antara pasukan Israel dengan kelompok Syiah Lebanon Hizbullah, dan membentuk sebuah zona bebas senjata di antara Sungai Litani Lebanon dengan Garis Biru, yaitu garis demarkasi antara kedua negara.

Ketegangan di wilayah Lebanon selatan semakin buruk, menyusul serangan udara pasukan Israel ke wilayah Lebanon hampir setiap hari, dengan dalih menyerang infrastruktur dan anggota Hizbullah.

Pasukan Israel telah membunuh lebih dari 4.000 orang dan melukai hampir 17.000 lainnya dalam serangannya ke Lebanon, yang dimulai pada Oktober 2023, dan menjadi serangan penuh berskala besar pada September 2024.

Menurut kesepakatan gencatan senjata yang diteken pada November 2024, Israel seharusnya sudah menarik seluruh pasukannya dari Lebanon selatan sejak Januari lalu.

Namun, mereka hanya menarik separuh pasukannya, dan justru tetap mempertahankan posisi militernya di lima titik perbatasan.

Insiden tersebut bukanlah kali pertama UNIFIL menuduh Israel membahayakan pasukan penjaga perdamaiannya.

“Sekali lagi, kami menyerukan kepada IDF untuk menghentikan segala perilaku agresif dan serangan terhadap atau di dekat pasukan penjaga perdamaian,” tegas UNIFIL.

Sementara, militer Israel mengatakan mereka tidak bermaksud menembak ke arah pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon selatan, dan mengatakan pasukannya mengira mereka sebagai tersangka, sehingga melepaskan tembakan peringatan.

Insiden antara UNIFIL dan pasukan Israel itu terjadi saat Dewan Keamanan PBB hendak melakukan pemungutan suara pada Selasa (18/11/2025), atas rancangan resolusi Amerika Serikat (AS) yang memperkuat rencana perdamaian di Gaza, terutama terkait pengerahan pasukan internasional, di mana Indonesia bakal terlibat di dalamnya, dengan mengirim 20.000 personel TNI.

Pertimbangkan Dua Hal

Indonesia memiliki rekam jejak panjang dan konsisten dalam misi perdamaian sejak tahun 1957.

Per 5 Oktober 2025, tercatat 2.741 personel gabungan TNI (2.538) dan Polri (203), bertugas di enam misi PBB.

Indonesia juga aktif berperan dalam tataran kebijakan global, salah satunya melalui inisiasi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2358, yang mendorong peningkatan partisipasi personel perempuan.

Namun, ada rencana penutupan beberapa misi perdamaian PBB seperti UNIFIL pada 2026, dan krisis likuiditas yang dihadapi PBB.

Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta mengatakan, rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza harus ditempatkan dalam kerangka misi perdamaian, sebagaimana amanat pembukaan UUD NRI 1945, yang menyebutkan salah satu tujuan dibentuknya Negara Indonesia adalah menjaga ketertiban dunia.

Indonesia, kata Sukamta, selalu terlibat aktif dalam misi perdamaian di berbagai kawasan konflik.

“Termasuk rencana pengiriman 20.000 pasukan TNI ke Gaza yang pernah disampaikan Presiden Prabowo, hal ini perlu mempertimbangkan dua hal penting,” ujarnya di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Pertama, pengiriman pasukan harus berada dalam kerangka penjaga perdamaian, agar tidak dimanfaatkan oleh Israel untuk mencapai tujuan-tujuannya yang tidak berhasil dicapai melalui tindakan genosida selama dua tahun terakhir.

“Saya percaya kemampuan pemerintah dan TNI yang sudah teruji sebagai penjaga perdamaian di berbagai kawasan dalam waktu yang panjang.”

“Saya yakin tidak akan mudah dikecoh oleh kelicikan dan kelicinan Israel,” ujar politisi Fraksi PKS itu.

Kedua, pengiriman pasukan perlu memiliki mandat payung besar lembaga internasional, seperti PBB atau OKI Plus, sehingga operasi berlangsung aman dan legitimate.

Terkait matra yang perlu dikirim, Sukamta menjelaskan hal itu harus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan kesiapan TNI.

“Jika melihat kebutuhan, tentu matra AD, AL, dan AU diperlukan.”

“AD karena konflik banyak terjadi melalui serangan darat.”

“AL dan AU diperlukan untuk mengawal bantuan kemanusiaan yang masuk lewat jalur laut dan udara.”

“Jika dimungkinkan, satuan siber juga bisa dipertimbangkan untuk mengawasi serangan siber antara pihak-pihak yang bertikai,” ulasnya.

Berkiprah Sejak 1957

Pelibatan personel TNI dalam pasukan perdamaian dunia di sejumlah negara lain, sudah dimulai sejak 1957.

Saat itu, Kontingen Garuda (Konga) I yang kemudian lazim disebut Pasukan Garuda, dikirim ke Mesir sebagai respons atas keputusan Majelis Umum PBB menarik mundur pasukan Inggris, Prancis, dan Israel dari wilayah Mesir.

Kontingen Garuda I yang dikirim pada 8 Januari 1957 ke Mesir, terdiri dari gabungan personel dari Resimen Infanteri-15 Tentara Territorium (TT) IV/Diponegoro, serta 1 kompi dari Resimen Infanteri-18 TT V/Brawijaya di Malang.

Kontingen Indonesia itu berangkat dengan pesawat C-124 Globe Master dari Angkatan Udara Amerika Serikat menuju Beirut, Ibu Kota Lebanon.

Dari Beirut pasukan dibagi dua, sebagian menuju ke Abu Suweir dan sebagian ke Al Sandhira.

Selanjutnya pasukan di El Sandhira dipindahkan ke Gaza, daerah perbatasan Mesir dan Israel, sedangkan kelompok Komando berada di Rafah.

Kontingen berkekuatan 559 pasukan itu mengakhiri masa tugasnya pada 29 September 1957.

Selain pasukan teretorial dan infanteri, TNI juga pernah mengirimkan Kontingen Garuda yang personel intinya di antaranya berasal dari kesatuan Kostrad.

Pasukan yang tergabung dalam Konga VIII/2 itu dikirim ke Timur Tengah pada 1975.

Kemudian Kontingen Garuda XX/D, Konga XX/D, pernah diberangkatkan ke Republik Demokratik Kongo, pada 2006-2007.

Mereka berasal dari Kompi Zeni yang terdiri dari kelompok komando 27 orang, tim kesehatan 11 orang, ton bantuan 30 orang, ton 1 Zikon 22 orang, ton 2 Zikon 22 orang, ton 3 Zikon 22 orang, dan ton Alberzi 41 orang.

Tangga Karier

Sejumlah nama petinggi militer di Tanah Air, pernah menorehkan kariernya sebagai pimpinan pasukan perdamaian PBB.

Di antaranya, Mantan Gubernur Jawa Barat Letjen (Purn) Solichin GP, yang semasa berpangkat Kolonel memimpin Konga II ke Kongo pada 1960.

Lalu ada nama Brigjen Kemal Idris yang memimpin Konga III ke Kongo pada 1962 di bawah misi UNOC.

Kemal menyandang pangkat terakhir sebagai Letnan Jenderal, dan menjabat sebagai Pangkostrad pada 1967.

Ada pula nama mantan Mendagri Kabinet Pembangunan V Jenderal (Purn) Rudini, yang saat berpangkat Kolonel memimpin Konga VI ke Timur Tengah pada 1973, di bawah misi UNEF.

Ada juga nama mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto yang memimpin Konga IX/1 ke Iran-Irak pada 1988 di bawah misi UNIIMOG dengan pangkat Letkol.

Kemudian mantan Menteri Agama Fahrul Razi yang memimpin Kontingen Garuda IX/2 ke Iran-Irak pada 1989, saat berpangkat Letkol.

Jhony Lumintang juga pernah mendapatkan tugas ke Iran-Irak pada 1900 sebagai pemimpin Kontingen Garuda IX/3.

Mantan Panglima Komando Strategi dan Cadangan Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal (Purn) Erwin Sujono, pernah memimpin Konga XII/A yang bertugas di Kamboja pada 1992.

Melanjutkan Erwin, Konga XII/B yang dikirim ke Kamboja pada 1992 dan berada di bawah misi UNTAC, dipimpin oleh mantan Menhan Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu saat masih berpangkat Letkol.

Pada 2007-2008, Kontingen Garuda XXIII-B/UNIFIL bertugas di Lebanon Selatan di bawah komando Letkol Inf AM Putranto, yang purna tugas dengan menyandang bintang tiga bahunya, sebagai Komandan Pendidikan dan Latihan TNI-AD.

Jejak Kontingen Garuda

• Kongo (1961- 1963)
• Vietnam (1973-1975)
• Irak (1989)
• Namibia (1989)
• Kuwait (1992)
• Kamboja (1993)
• Somalia (1993)
• Bosnia (1993-1996)
• Macedonia (1997)
• Slovenia (1997)
• Kroasia (1995)
• Mozambik (1994)
• Filipina (1999)
• Tajikistan (1998)
• Sierra Leone (1999)
• Nepal (2007)
• Darfur (2007).
• Haiti
• Sudan
• Lebanon
• Liberia
• Sudan Selatan

Polri Siap Terlibat 

Pasukan Korps Brimob (Brigade Mobile) Polri siap terlibat dalam misi perdamaian internasional, jika Indonesia diminta berkontribusi pada upaya kemanusiaan di Gaza.

Komandan Korps (Dankor) Brimob Polri Komisaris Jenderal Ramdani Hidayat mengtakan, sebanyak 350 personel terlatih kini menjalani latihan dasar penugasan penjaga perdamaian PBB.

Ramdani menjelaskan, pelatihan tersebut meliputi perlindungan warga sipil, respons kemanusiaan, aturan keterlibatan, hingga kemampuan adaptasi pada dinamika operasi global.

Polri, katanya, menyiapkan pasukan secara fleksibel sesuai kebutuhan negara.

“Jumlah pasukan yang disiapkan dapat bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan negara, sehingga Polri selalu fleksibel dan responsif terhadap perkembangan situasi global,” kata Ramdani.

Ia menilai rekam jejak Brimob dalam berbagai operasi internasional menjadi modal penting, jika Indonesia mendapatkan mandat resmi membantu misi kemanusiaan di Gaza.

BACA JUGA: Dua Jalan Indonesia Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza

Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri Inspektur Jenderal Amur Chandra menambahkan, kontribusi Polri dalam misi global sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945.

Ia memastikan seluruh personel harus memenuhi standar PBB, bukan hanya standar nasional.

“Keikutsertaan Polri dalam misi PBB bukan sekadar penugasan, tetapi merupakan wujud nyata dari upaya menolong sesama, terutama saudara-saudara kita di Gaza yang membutuhkan perlindungan di tengah situasi konflik,” tutur Amur.

Lima tahun terakhir, lanjutnya, Polri mencatat sejumlah keberhasilan di berbagai operasi perdamaian.

Kontingen Formed Police Unit (FPU) di MINUSCA, Republik Afrika Tengah, mendapat apresiasi PBB berkat patroli malam, perlindungan warga, serta stabilisasi keamanan.

Indonesia juga menerima penghargaan dari Sekjen PBB atas kontribusinya dalam misi perdamaian, termasuk peningkatan signifikan personel polisi wanita (Polwan).

Melalui Police Peacekeeping Training Center, Polri terus memperkuat kapasitas personelnya di tingkat internasional.

Amur menilai dedikasi para anggota satgas telah mengharumkan nama bangsa.

“Indonesia akan terus berkomitmen mengirimkan pasukan terbaik dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia,” imbuhnya.

Pasukan Garuda

Pasukan Garuda atau juga dikenal dengan Kontingen Garuda, merupakan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang pada dasarnya memiliki tugas utama sebagai pasukan perdamaian di negara lain.

Indonesia turut mengirim pasukan TNI sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB, sejak 1957.

Pasukan Garuda menjadi pasukan khusus PBB yang sering disebut topi baja biru, yang bertugas memantau dan mengawasi proses perdamaian di wilayah pasca-konflik.

Pasukan Garuda bertugas dengan beberapa cara, mulai dari membangun rasa percaya diri, dukungan proses pemilu, membantu penegakan hukum, pembangunan sosial, serta membantu perekonomian korban.

TNI tidak asal mengirim anggotanya saja, melainkan melalui beberapa tahap seleksi, yang meliputi tes pemeriksaan kesehatan umum, tes kesegaran jasmani, tes Bahasa Inggris, tes mengemudi, serta tes komputer.

Setelah anggota dinyatakan lolos serangkaian tes tadi, maka ia akan mengikuti kegiatan pratugas atau disebut Pre Deployment Training (PDT) selama 30 hari di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Pelatihan ini dilaksanakan sebagai syarat yang ditetapkan oleh PBB, kepada personel yang akan dikirim.

Dalam kurun waktu tersebut, TNI juga menyiapkan alutsista atau sistem persenjataan yang nantinya digunakan selama menjadi Pasukan Garuda.

Manfaat

Prajurit TNI bisa mengambil manfaat secara optimal dari misi pengiriman pasukan penjaga perdamaian PBB, ke daerah-daerah konflik di berbagai negara.

Di antara manfaat yang akan diperoleh Indonesia jika aktif dalam pengiriman pasukan perdamaian, adalah tambahan pengetahuan dan pengalaman bagi personel militernya, kesempatan untuk membangun jaringan kerja internasional, dan meningkatkan citra bangsa di dunia internasional.

Prajurit TNI yang menjadi pasukan perdamaian, mendapat manfaat kesejahteraan, karena akan mendapat gaji dari PBB.

Namun, risiko kehilangan nyawa juga sangat tinggi.

Faktor kebutuhan personel untuk keamanan dalam negeri jika mengirim pasukan ke luar negeri dalam jumlah besar, juga perlu dipertimbangkan.

Masalah biaya persiapan juga menjadi pertimbangan, karena meskipun ditanggung oleh PBB, biaya baru dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

Sehingga, masing-masing negara harus membiayai persiapan pasukannya lebih dahulu. (*)