NarayaPost – Pemerintah menyiapkan sejumlah skenario penyelenggaraan haji 2026, dengan tetap memprioritaskan keselamatan jemaah.
Pemerintah menegaskan, keselamatan jemaah menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, terutama di tengah dinamika konflik di kawasan Timur Tengah.
Skenario yang disiapkan antara lain pemilihan rute penerbangan yang lebih aman, hingga opsi penundaan keberangkatan, apabila kondisi dinilai berpotensi membahayakan jemaah.
“Misalnya jika situasi membahayakan keselamatan, maka skenario penundaan bisa saja muncul.”
“Apabila keselamatan warga negara kita terancam, kami akan membicarakannya dengan DPR dan menyesuaikan dengan arahan Presiden.”
“Pesan Presiden satu, fokus beliau adalah ingin memastikan keselamatan jemaah haji. Ini yang paling penting.”
BACA JUGA: Jadwal Rencana Perjalanan Ibadah Haji 2026, Dimulai 21 April
“Jadi, kita menyiapkan berbagai skenario dengan orientasi utama memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji pada Bulan April,” ujar Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Dahnil menuturkan, pemerintah tengah menyusun berbagai upaya dan skenario dalam penyelenggaraan haji yang dijadwalkan dimulai pada April mendatang.
Pemerintah akan terus memantau perkembangan konflik di Timur Tengah, dalam merumuskan langkah-langkah tersebut.
“Apabila tidak ada perubahan skenario atau eskalasi konflik menurun, dan hal itu menjamin keselamatan warga negara Indonesia yang berangkat haji, maka pada tanggal 22 April akan menjadi keberangkatan kloter pertama.”
“Namun, arahan Presiden jelas, semua kondisi dan semua skenario harus disiapkan,” tuturnya.
Pemerintah juga terus menjalin koordinasi intensif lintas kementerian, untuk memastikan penyelenggaraan haji dapat berjalan aman.
“Kami juga akan membahas berbagai skenario dengan DPR, apabila konflik menunjukkan tanda-tanda yang dapat membahayakan jemaah haji kita,” imbuhnya.
Prioritas pemerintah dalam menjamin keselamatan jemaah haji ini merupakan wujud komitmen untuk melindungi warga negara, sekaligus memastikan pelaksanaan ibadah haji dapat berlangsung dengan aman dan nyaman.
Kampung Haji di Makkah
Pendirian kampung haji di Makkah menjadi sebuah kehormatan bagi Bangsa Indonesia dari Kerajaan Arab Saudi.
“Saya mau melaporkan di sini, di hadapan para ulama, di hadapan keluarga besar NU.”
“Indonesia pertama kali kita mendapat kehormatan, mendapat hak untuk kita bisa memiliki lahan di Kota Suci di Makkah,” ungkap Presiden Prabowo Subianto di acara Mujahadah Kubro Satu Abad NU, di Stadion Gajayana, Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (8/2/2026).
Rencana pembangunan kampung haji tersebut menjadi bagian dari sejarah hubungan bilateral Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi, yang merupakan pertama kalinya bangsa lain memiliki tanah di Makkah.
“Ini adalah pertama kali dalam sejarah, pemerintah kerajaan Saudi mengizinkan bangsa lain memiliki tanah di Kota Suci Makkah.”
“Saudara-saudara sekalian, mereka mengubah undang-undang mereka khusus untuk memberi penghormatan kepada Bangsa Indonesia,” ucap Prabowo.
BACA JUGA: Biaya Haji 2026 Turun Rp 2Juta, Pemerintah dan DPR Janji Kualitas Pelayanan Jemaah Takkan Berkurang
Kampung haji tersebut nantinya diperuntukkan untuk memfasilitasi warga Indonesia yang akan melaksanakan haji dan umrah.
Hal ini menjadi upaya nyata pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di sana.
“Nanti dijamin semua jemaah akan mendapat hunian yang layak, tempat yang baik.”
“Tidak usah ragu-ragu lagi, tidak boleh ada macam-macam lagi,” imbuhnya.
Prabowo menargetkan, dalam tiga tahun ke depan, kampung haji tersebut telah terbangun dengan baik.
“Baru nanti berapa bulan lagi saya kira kita sudah akan punya kurang lebih seribu, seribu kamar.”
“Tapi terus akan kita bangun,” beber Prabowo.
Prabowo juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan haji bagi masyarakat, antara lain dengan menargetkan penurunan biaya haji.
“Pelayanannya akan terbaik, dan saya bertekad menurunkan biaya haji untuk rakyat Indonesia,” cetusnya. (*)