Job Fair Sudah Tidak Efektif? Negara Lain Sudah Beralih ke Platform Digital

NarayaPost – Di era digital saat ini, sistem pencarian kerja terus berkembang dengan cepat. Namun, di tengah transformasi digital tersebut, pemerintah Indonesia masih mengandalkan metode konvensional seperti job fair berskala besar. Padahal, sejumlah negara telah meninggalkan pendekatan ini karena dianggap tidak efektif dalam menyerap tenaga kerja.

Isu ini kembali mencuat setelah sebuah video viral dari seorang HRD yang menyebut job fair hanya sekadar memenuhi target instansi, bukan sungguh-sungguh menjembatani pencari kerja dan pemberi kerja. Video tersebut menyulut diskusi luas di media sosial tentang efektivitas bursa kerja konvensional.

BACA JUGA : Dewas BPJS Prediksi PHK Tembus 280 Ribu, Buruh Merespon

Menanggapi isu tersebut, Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar, menyebut bahwa skema job fair besar-besaran sudah ditinggalkan di banyak negara, bahkan negara berkembang di Asia Selatan, Afrika, hingga Amerika Latin.

“Job fair berskala besar itu sudah tidak digunakan lagi. Negara-negara lain telah beralih ke sistem digital dan layanan ketenagakerjaan yang lebih terintegrasi,” ungkap Askar kepada narayapost.com, Selasa (3/6/2025).

Menurut Askar, sistem ketenagakerjaan di negara-negara tersebut sudah dibangun dengan lebih baik dan responsif terhadap dinamika pasar kerja. Oleh karena itu, penyelenggaraan job fair fisik dalam skala besar tidak lagi relevan.

Lebih lanjut, Askar menjelaskan bahwa job fair semestinya bukan menjadi strategi utama untuk mengurangi pengangguran. Berdasarkan data CELIOS yang ia sampaikan, pada tahun 2025 terdapat sekitar 883.000 lowongan kerja, namun hanya direspons oleh 400.000 pelamar. Artinya, lebih dari setengah lowongan tersebut tidak terisi.

“Fakta ini menunjukkan bahwa job fair tidak efektif sebagai instrumen utama penyerapan tenaga kerja,” tegas Askar.

Ia mendorong agar pemerintah lebih fokus mengembangkan platform digital pencarian kerja, baik yang dimiliki oleh swasta seperti Jobstreet dan LinkedIn, maupun yang dikembangkan oleh pemerintah sendiri.

“Kementerian Ketenagakerjaan sebenarnya sudah punya platform SIAPkerja, tinggal bagaimana optimalisasinya,” lanjutnya.

SIAPkerja adalah platform digital milik pemerintah yang bertujuan mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja secara langsung dan efisien. Namun hingga saat ini, platform tersebut belum banyak dimanfaatkan secara maksimal.

Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, juga menyoroti bahwa meskipun aturan mewajibkan pencari kerja mendaftar di SIAPkerja, kenyataannya masih banyak yang tidak melakukannya.

“Saya meragukan implementasi regulasinya. Masih banyak pencari kerja yang belum mengetahui atau tidak memahami penggunaan platform tersebut,” ujar Huda.

Dalam pandangan Huda, portal semacam SIAPkerja harus menjadi pintu utama untuk proses perekrutan kerja, termasuk ketika ada acara job fair. Dengan integrasi yang baik, proses rekrutmen bisa dilakukan lebih cepat dan efisien.

Masalah lainnya adalah tingginya tingkat pengangguran usia muda di Indonesia. Data CELIOS menunjukkan bahwa 44% pengangguran berasal dari kelompok usia 20–24 tahun, sementara 15% lainnya berada di atas usia 25 tahun.

“Pencari kerja saat ini bukan hanya fresh graduate. Banyak juga profesional usia 30-an ke atas yang mencari pekerjaan baru karena kebutuhan ekonomi dan perubahan karier,” tambah Askar.

BACA JUGA : Menaker Buka Job Fair, Ribuan Pencari Kerja Cari Lowongan

Tidak hanya itu, Huda juga menekankan bahwa tantangan besar dalam dunia kerja saat ini bukan hanya dari lulusan baru, tetapi juga dari para pencari kerja berpengalaman yang ingin beralih karier, termasuk mereka yang sudah berusia di atas 35 tahun.

Dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat pada teknologi, saatnya Indonesia mengalihkan fokus dari job fair yang konvensional ke pendekatan digital yang lebih tepat sasaran. Pemerintah perlu memperkuat dan mempromosikan platform seperti SIAPkerja, sekaligus menggandeng sektor swasta untuk memperluas jangkauan dan efektivitas penyediaan lapangan kerja.