JPPI Minta Presiden Prabowo Hentikan Sementara Program MBG

NarayaPost – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) merilis laporan terbaru mengenai kasus keracunan massal yang diduga terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga pertengahan September 2025, JPPI mencatat sedikitnya 5.360 anak di berbagai daerah mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.

“Jumlah ini bisa dipastikan lebih besar, sebab banyak sekolah dan pemerintah daerah justru memilih menutupi kasus,” ujar Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, dalam keterangan tertulis yang dikutip NarayaPost, Jumat (19/9/2025).

Ia menilai temuan ini menunjukkan lemahnya tata kelola MBG di bawah Badan Gizi Nasional (BGN). “Kalau hanya sekali, mungkin bisa disebut kesalahan teknis. Tapi bila ribuan anak menjadi korban di banyak tempat, ini jelas kesalahan sistemik,” tambahnya.

BACA JUGA: ISEI Sebut Ekonomi RI Harus Tumbuh Paling Tidak 7% Per Tahun

JPPI Sebut Makan Bergizi Gratis Ancaman Nyata bagi Siswa

JPPI menekankan bahwa insiden berulang tersebut telah menjadikan MBG sebagai ancaman nyata bagi keselamatan siswa. Alih-alih meningkatkan gizi, program ini justru menjerumuskan anak-anak pada penderitaan dan risiko kehilangan nyawa.

“Kami tidak tega melihat anak-anak yang harus dilarikan ke rumah sakit, berjuang dengan selang infus di tangan mungil mereka. Presiden dan BGN jangan sekali-kali bermain-main dengan nyawa anak-anak bangsa,” kata Ubaid.

Atas temuan ini, JPPI mendesak Presiden Prabowo Subianto menghentikan sementara program MBG sembari melakukan evaluasi menyeluruh. Organisasi ini juga mengingatkan agar keselamatan anak lebih diutamakan daripada target politik pemerintah.

JPPI Desak Pemerintah Hentikan & Lakukan Evaluasi

Salah satu kasus terbaru muncul di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, ketika 251 siswa dari jenjang SD hingga SMA harus dilarikan ke rumah sakit setelah menyantap makanan MBG pada Rabu, 17 September 2025.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa dapur yang melayani sekolah tersebut sebenarnya sudah beroperasi selama delapan bulan tanpa kendala. Menu yang disajikan juga merupakan hidangan rutin. Karena itu, ia menduga sumber keracunan berasal dari bahan baku yang baru saja berganti pemasok.

“Dugaan sementara dari bahan baku, kebetulan baru berganti pemasoknya,” jelas Dadan melalui pesan tertulis, Kamis (18/9/2025).

Pemerintah Tetap Memaksa Jalankan Program MBG

Namun, JPPI menilai pemerintah tetap memaksakan jalannya program meskipun ribuan anak telah menjadi korban. “Ribuan anak menjadi korban keracunan, sementara pemerintah tetap memaksakan program ini berjalan tanpa evaluasi menyeluruh dan terkesan tidak serius,” tegas Ubaid Matraji.

Ia menambahkan, “Kalau kejadian semacam ini hanya sekali, mungkin bisa disebut kesalahan teknis. Tetapi bila ribuan anak menjadi korban di banyak tempat, ini jelas kesalahan sistemik.”

JPPI juga menilai klaim pemerintah mengenai “zero incident” tidak sesuai dengan realitas. Menurut Ubaid, program yang awalnya ditujukan untuk meningkatkan gizi justru berubah menjadi ancaman serius.

“Kami tidak tega melihat anak-anak harus dilarikan ke rumah sakit, berjuang dengan selang infus di tangan mungil mereka, bahkan ada yang nyawanya hampir melayang,” ujarnya.

BACA JUGA: Jokowi Kerahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode

MBG Menjelma Menjadi Darurat Kemanusiaan

Bagi JPPI, tragedi MBG telah menjelma menjadi darurat kemanusiaan. Ubaid menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak boleh menjadikan siswa sebagai “kelinci percobaan” dari kebijakan yang belum matang.

“Kalau Presiden serius dengan janji melindungi generasi emas, hentikan MBG sekarang juga dan lakukan evaluasi total,” kata dia.

JPPI pun mengajukan tiga tuntutan mendesak: penghentian sementara program MBG, evaluasi penuh atas tata kelola di bawah BGN, serta menempatkan keselamatan anak di atas kepentingan politik maupun target program pemerintah.