JPPI Ungkap Ribuan Anak Keracunan MBG pada Periode Oktober

NarayaPost – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan bahwa ribuan anak kembali menjadi korban keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam sepekan terakhir. Temuan ini membuat JPPI menilai bahwa negara telah mengabaikan keselamatan anak-anak.

Berdasarkan hasil pemantauan bersama relawan dan laporan daerah, dalam periode 6–12 Oktober 2025 tercatat 1.084 korban baru, sehingga total kasus sejak awal tahun mencapai 11.566 anak, ungkap Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, dalam keterangan tertulis, Senin (13/10). Ia mengecam sikap pemerintah yang masih membiarkan dapur program tetap beroperasi, padahal “menjalankan program dengan ribuan korban setiap minggu adalah bentuk kelalaian sistemik yang mendekati kejahatan kebijakan,” tegasnya.

JPPI Catat Penyebaran Kasus Kian Meluas

JPPI mencatat penyebaran kasus semakin luas, dengan Kalimantan Selatan (Kabupaten Banjar) dan Gorontalo (Kota Gorontalo) kini ikut terdampak. Dalam sepekan terakhir, provinsi dengan korban tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur (384 korban), Jawa Tengah (347 korban), dan Kalimantan Selatan (130 korban). Sejak Januari hingga 12 Oktober 2025, total tertinggi berasal dari Jawa Barat (4.125 korban), disusul Jawa Tengah (1.666), Yogyakarta (1.053), Jawa Timur (950), dan NTT (800). Ubaid menilai lonjakan di Jawa Timur dan NTT menandakan “peningkatan eskalasi dan kegagalan pengendalian mutu di lapangan.”

BACA JUGA: Daftar 21 Negara yang Sudah Lolos ke Piala Dunia 2026

Lebih lanjut, JPPI menemukan bahwa korban kini tidak hanya siswa, tetapi juga guru, balita, ibu hamil, hingga anggota keluarga. Ubaid menjelaskan, distribusi paket MBG ke rumah atau Posyandu menyebabkan keracunan meluas ke lingkungan rumah tangga di daerah seperti Bima, Ketapang, dan Timor Tengah Selatan.

Ia menilai Badan Gizi Nasional (BGN) gagal menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. “Anggaran ratusan triliun digelontorkan tanpa payung hukum yang jelas, sementara ribuan anak jadi korban percobaan kebijakan yang belum matang,” ujarnya.

Transparansi-Akuntabilitas MBG Harus Diperkuat

JPPI merekomendasikan agar transparansi dan akuntabilitas program MBG diperkuat serta konflik kepentingan dihapus. Ubaid mengkritik keras keterlibatan lembaga-lembaga negara dalam proyek tersebut. “Bagaimana mungkin Polri menindak dapur yang mereka kelola sendiri? DPR mengawasi proyek yang dikerjakan timnya sendiri? Bahkan dapur di bawah BGN terafiliasi dengan TNI. Program publik tak bisa dikelola seperti bisnis keluarga kekuasaan,” katanya.

JPPI juga menekankan agar kualitas diutamakan daripada kuantitas, serta mendesak penutupan sementara seluruh dapur MBG hingga dilakukan audit independen dan diterbitkan aturan hukum yang jelas.

“Ribuan korban setiap pekan bukan sekadar angka statistik, itu adalah nyawa anak-anak bangsa yang mestinya dilindungi, bukan dijadikan eksperimen proyek politik. Setiap sendok nasi dari MBG yang berujung keracunan adalah bukti nyata gagalnya negara menyehatkan rakyatnya,” pungkas Ubaid.

BACA JUGA: Pakistan dan Afghanistan Saling Serang di Perbatasan

Sementara itu, pemerintah menyatakan telah menggelar rapat lintas kementerian untuk memperketat pengawasan program MBG. Pengawasan akan melibatkan lebih dari 450 ribu sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) serta diikuti dengan survei gizi nasional tahunan guna mengevaluasi dampak program terhadap anak-anak sekolah.

Langkah Demi Langkah Perbaiki Program MBG

Kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan bahwa persoalan kualitas dan pengawasan masih menjadi titik lemah kebijakan publik. Ribuan anak yang menjadi korban bukan sekadar angka, tetapi cerminan nyata dari kegagalan sistem dalam melindungi generasi penerus bangsa.

Pemerintah perlu segera melakukan audit menyeluruh, menegakkan transparansi, dan memastikan program berjalan dengan standar keamanan yang ketat. Program gizi seharusnya menjadi instrumen untuk menyehatkan rakyat, bukan menimbulkan penderitaan baru. Tanpa perbaikan serius, cita-cita meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia hanya akan menjadi slogan tanpa makna.