Kata Bahlil Bila Sumber Daya Alam Indonesia Tak Jalankan Hilirisasi

NarayaPost – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi yang dijalankan pemerintah saat ini merupakan langkah strategis untuk membawa Indonesia menuju status negara maju. Kata Bahlil, sejumlah ekonom menilai tidak ada satu pun negara berkembang dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) melimpah yang berhasil naik kelas menjadi negara maju tanpa melalui proses hilirisasi dan industrialisasi.

“Tidak ada sebuah negara yang punya sumber daya alam yang banyak yang sekarang menjadi negara berkembang untuk menjadi negara maju kalau tanpa ada industrialisasi dan hilirisasi. Kalau tidak, kita menjadi negara kutukan sumber daya alam,” ujar Bahlil dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

Kata Bahlil Soal Awal Mula Kebijakan Hilirisasi

Ia kemudian mengisahkan awal mula lahirnya kebijakan hilirisasi yang diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahlil menuturkan bahwa pada tahun 2017 hingga 2018, nilai ekspor ore nikel Indonesia hanya mencapai sekitar US$ 3,3 miliar. Namun, setelah dirinya menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, ia mendapat mandat untuk menghentikan ekspor bahan mentah tersebut.

BACA JUGA: WiFi Bisa Lacak Orang Tanpa Perangkat, Ancaman Privasi Baru

“Saya diminta untuk menyetop itu. Oh saya dihajar oleh teman-teman saya. Waktu saya menyetop itu, ada sekitar 500 ton ore nikel perusahaan saya dulu waktu saya jadi pengusaha. Profitnya cukup bagus lah kira-kira begitu tapi oke, kalau itu sudah menjadi pejabat, kepentingan pribadi jangan kita bawa. Apa yang terjadi? 2023-2024, begitu kita membangun hilirisasi, itu ekspor kita sudah mencapai US$ 34 miliar,” tutur Bahlil.

Kebijakan Hilirisasi Belum Sepenuhnya Menguntungkan

Meski begitu, Bahlil mengakui bahwa kebijakan hilirisasi pada awal pelaksanaannya belum sepenuhnya memberikan keadilan bagi semua pihak karena hanya menguntungkan sebagian kecil pelaku usaha besar.

“Saya katakan kenapa tidak adil. Contoh IUP-IUP semua sekarang dulu didapatkan lewat tender dan yang dapat itu lagi, itu lagi, dan sebagian besar kantornya di Jakarta. Saya sebagai mantan pengusaha daerah merasa ini nggak adil. Kita ubah undang-undang benar pak. Kita kasih porsi untuk orang daerah. Untuk BUMD, Koperasi, UMKM. Kita jadikan orang daerah itu jadi tuan negerinya. Jangan jadi penonton ketika investasi masuk,” katanya menegaskan.

BACA JUGA: Rentetan Pujian Donald Trump kepada Prabowo Upaya Rayu Indonesia Gabung Abraham Accords?

Hilirisasi Jadi Fondasi Utama Pembangunan Ekonomi Nasional

Pernyataan Bahlil Lahadalia menegaskan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat hilirisasi sebagai fondasi pembangunan ekonomi nasional. Melalui langkah ini, Indonesia diharapkan mampu keluar dari jebakan negara pengekspor bahan mentah dan beralih menjadi negara yang mengolah sumber daya alamnya secara mandiri. Keberhasilan peningkatan nilai ekspor nikel dari US$ 3,3 miliar menjadi US$ 34 miliar dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti konkret bahwa hilirisasi dapat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional.

Namun, Bahlil juga menyoroti pentingnya keadilan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurutnya, hilirisasi tidak boleh hanya menguntungkan kelompok pengusaha besar di pusat, tetapi juga harus membuka ruang bagi pelaku usaha daerah, BUMD, koperasi, dan UMKM agar mereka turut menikmati hasil dari pemanfaatan sumber daya alam di wilayahnya. Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak hanya terpusat di kota besar, tetapi dapat menyebar secara merata ke berbagai daerah.

Melalui upaya ini, pemerintah berupaya menciptakan sistem industri yang inklusif dan berkelanjutan. Visi besar hilirisasi bukan hanya untuk meningkatkan angka ekspor, tetapi juga memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat menjadi bagian dari transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju.