Kayu Terbawa Banjir Harus Segera Dimanfaatkan Atau Dibuang

NarayaPost – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) mengatakan, penumpukan kayu yang terbawa banjir di sungai dan memperparah kerusakan, harus segera dibersihkan.

Salah satunya, kata JK, dengan memanfaatkan kayu yang masih memiliki nilai guna.

JK mengatakan, banjir yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh curah hujan tinggi, tetapi juga akibat perubahan lingkungan di wilayah hulu.

Menurut JK, banyaknya kayu yang terbawa arus dan menumpuk di sungai, menjadi salah satu faktor utama yang memperbesar dampak banjir.

“Banjir ini menimbulkan kerusakan yang cukup besar.”

“Salah satu penyebabnya adalah banyaknya kayu yang masuk ke sungai akibat perubahan lingkungan di bagian atas.”

BACA JUGA: Korban Banjir Sumatera Bisa Bangun Rumah Pakai Kayu Hanyut

“Ini harus segera diselesaikan, terutama pada tahap ini, bulan ini, dan bulan depan,” ujar JK saat meninjau lokasi terdampak banjir di Kelurahan Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu (20/12/2025).

JK menegaskan, penanganan kayu-kayu yang terbawa banjir harus dilakukan secara sistematis dan tidak ditunda.

Dia mendorong kayu yang masih memiliki nilai guna dapat dimanfaatkan, sedangkan yang tidak layak segera disingkirkan dari aliran sungai.

“Solusinya jelas, kayu-kayu ini harus dipotong dan diangkut.”

“Yang bisa dimanfaatkan, manfaatkan.”

“Yang tidak bisa, buang di tempat tertentu,” tegasnya.

BACA JUGA: Pejabat Wisata Bencana, Prabowo: Jangan Jadikan Rakyat Objek!

Kayu hasil pembersihan tersebut. lanjutnya, berpotensi dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan masyarakat, seperti bahan bangunan, pembuatan mebel, kursi, atau keperluan lainnya, tergantung kondisi, dan kualitas kayu.

“Bisa untuk perumahan, bisa untuk media, kursi, macam-macam.”

“Yang penting dimanfaatkan semaksimal mungkin.”

“Tidak semuanya dibuang agar masyarakat tidak semakin kesulitan,” tutur Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu.

JK juga mengingatkan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait agar penanganan setelah banjir berjalan cepat, efektif, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola lingkungan ke depan.

Bisa Bangun Rumah Pakai Kayu Hanyut

Pemerintah mengizinkan masyarakat memanfaatkan kayu gelondongan yang terbawa banjir di Sumatera, untuk membangun kembali rumah mereka yang hancur. 

Untuk itu, pemerintah menyiapkan payung regulasi, untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana di tiga provinsi terdampak.

“Beberapa hari setelah kejadian bencana di tiga provinsi, Kementerian Kehutanan telah membuat surat edaran yang ditujukan kepada seluruh pemerintah provinsi maupun pemkab/pemkot, berkenaaan dengan pemanfaatan kayu-kayu,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Aturan tersebut, lanjutnya, disusun untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan tertib, terkoordinasi, dan sesuai ketentuan.

Ia menjelaskan, surat edaran itu mengatur mekanisme pemanfaatan kayu yang dapat digunakan untuk kepentingan rehabilitasi, termasuk pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.

Menurut dia, regulasi tersebut telah disosialisasikan kepada pemerintah daerah di semua tingkatan, agar pelaksanaannya berjalan selaras di lapangan.

Ia menekankan, pemanfaatan kayu oleh masyarakat dimungkinkan, namun harus melalui koordinasi dengan pemerintah daerah setempat sesuai kewenangan masing-masing.

“Jadi, kalau masyarakat ingin memanfaatkan, tentunya dikoordinasikan dengan pemerintahan terkait di setiap jenjangnya,” jelasnya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, jumlah total korban meninggal akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera hingga Sabtu (20/12/2025) pukul 18.00 WIB mencapai 1.090 jiwa, 186 orang hilang, serta 7 ribu orang terluka.

Sebanyak 52 kabupaten/kota terdampak banjir.

Banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat merusak sebanyak 147.236 rumah, 1,6 ribu fasilitas umum, 219 unit fasilitas kesehatan, 967 fasilitas pendidikan, 434 rumah ibadah, 290 gedung/kantor, serta 145 jembatan. (*)