Penguatan pengawasan tersebut merupakan respons atas sejumlah aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan umrah. Kemenhaj menegaskan bahwa setiap laporan yang masuk menjadi perhatian serius dan ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pemerintah ingin memastikan tidak ada jemaah yang dirugikan akibat praktik penyelenggaraan yang tidak sesuai aturan.
Kementerian Haji Telah Banyak Menempuh Langkah Konkret
Dalam menangani aduan yang diterima, Kemenhaj telah menempuh berbagai langkah konkret. Di antaranya adalah pemanggilan dan klarifikasi terhadap PPIU yang dilaporkan, pemeriksaan dokumen administrasi, penelusuran aspek operasional di lapangan, serta evaluasi kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, Kemenhaj juga menerapkan sanksi secara bertahap sesuai dengan tingkat pelanggaran yang ditemukan, mulai dari teguran hingga sanksi administratif yang lebih berat, sebagai bentuk penegakan aturan sekaligus pembinaan terhadap penyelenggara.
BACA JUGA: OJK Ingin Usut Terduga Pelaku Saham Gorengan
Kepala Subdirektorat Pengawasan Umrah Kemenhaj, Andi Muhammad Taufik, menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan penyelenggara. Menurutnya, pengawasan merupakan instrumen penting untuk memastikan jemaah terlindungi dan penyelenggara menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.
“Umrah adalah ibadah yang sangat sakral. Di balik setiap keberangkatan, ada doa, tabungan, dan harapan besar dari para jemaah. Karena itu, pengawasan kami lakukan dengan penuh tanggung jawab, kehati-hatian, dan empati,” ujar Andi dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (3/2).
Pengawasan Tak Hanya Ketika Aduan Muncul
Ia menambahkan bahwa pengawasan tidak hanya bersifat reaktif ketika aduan muncul, tetapi juga dilakukan secara preventif untuk mencegah potensi permasalahan sejak dini. Menurutnya, langkah pencegahan menjadi kunci agar pelanggaran dapat diminimalkan sebelum berdampak lebih luas kepada jemaah.
“Pengawasan tidak hanya dilakukan saat ada laporan. Saat ini tercatat total 30 aduan yang masuk. Dari jumlah tersebut, 21 aduan masih dalam proses pemanggilan dan klarifikasi, sementara 9 kasus telah diselesaikan,” jelas Andi.
Ia merinci, dari total aduan tersebut, delapan aduan terkait penyelenggaraan umrah, sembilan aduan berkaitan dengan haji reguler, dan 13 aduan terkait haji khusus. Seluruh aduan tersebut, kata Andi, diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku tanpa tebang pilih.
Kementerian Haji Buka Aduan Luas untuk Masyarakat
Sebagai bagian dari penguatan pengawasan, Kemenhaj juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran. Pengaduan dapat disampaikan melalui kanal resmi yang telah disediakan, dengan melampirkan identitas PPIU, bukti transaksi, serta kronologi kejadian secara jelas.
BACA JUGA: Air Terjun Niagara Membeku, Fenomena Es Menakjubkan
“Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengawasan ini. Kami tidak bisa bekerja sendiri,” kata Andi. Ia menegaskan bahwa keterlibatan publik merupakan bagian dari upaya bersama untuk menciptakan penyelenggaraan umrah yang tertib dan bertanggung jawab.
“Setiap laporan akan kami proses secara transparan. Tidak ada laporan yang diabaikan,” tegasnya.
Melalui penguatan pengawasan serta optimalisasi layanan pengaduan, Kemenhaj menegaskan komitmennya untuk terus hadir mendampingi jemaah. Pemerintah berharap, dengan pengawasan yang ketat dan berkelanjutan, ibadah umrah dapat dilaksanakan secara aman, nyaman, dan penuh ketenangan, sehingga jemaah dapat fokus menjalankan ibadah tanpa kekhawatiran terhadap aspek pelayanan dan perlindungan hak-hak mereka.
