NarayaPost – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan, Kementerian Kehutanan bakal mengejar siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran, dalam insiden gelondongan kayu yang terbawa banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
“Kami berkomitmen untuk melakukan investigasi secara tuntas material kayu yang terbawa arus banjir.”
“Kami sudah berkoordinasi dengan Kapolri.”
“Saya akan kejar siapapun yang melakukan pelanggaran dan melakukan investigasi.”
“Saya akan buktikan dan tindak tegas,” ujar Raja Antoni di DPR, Kamis (4/12/2025).
Raja Antoni menegaskan dirinya tidak akan menolerir praktik perusakan hutan yang berdampak langsung pada keselamatan masyarakat.
BACA JUGA: Kayu Gelondongan di Banjir Sumatera Hasil Buka Kebun Sawit
Temuan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir ini, katanya, ditelusuri secara ilmiah, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan penegakan hukum, untuk memastikan sumber dan potensi pelanggaran di baliknya.
“Tidak ada kompromi bagi siapa pun yang merusak hutan Indonesia,” tegasnya.
Penegakan hukum kehutanan, menurut Raja Antoni, dijalankan progresif sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Salah satunya, terkait pencabutan 18 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Februari lalu.
Raja Antoni akan kembali mencabut izin 20 PBPH berkinerja buruk di seluruh Indonesia, termasuk pada tiga provinsi yang terdampak banjir dan longsor.
“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, sebelumnya kami sudah melakukan pencabutan 18 PBPH seluas 526.144 hektare pada 3 Februari 2025.”
“Kementerian Kehutanan, atas persetujuan Bapak Presiden, akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH berkinerja buruk seluas kurang lebih 750.000 hektare di seluruh Indonesia, termasuk pada tiga provinsi terdampak banjir,” ungkapnya.
Raja Antoni menyebut, pihaknya terus melakukan investigasi dan evaluasi terkait kejadian ini.
Ia juga menegaskan akan melakukan moratorium baru PBPH Hutan Alam dan Hutan Tanaman.
“Saya juga akan memoratorium izin baru PBPH hutan alam dan hutan tanaman,” imbuhnya.
Harus Berani Jaga Hutan
Raja Antoni kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga hutan Indonesia.
Ia menyampaikan amanah untuk menjaga hutan yang dititipkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Sejak awal menjabat, pesan Presiden cuma satu, jaga hutan dan harus berani,” ucapnya.
Prabowo, lanjutnya., juga memerintahkan dirinya untuk berhati-hati dalam menerbitkan PBPH.
Ia menegaskan, selama dirinya menjabat Menteri Kehutanan, tidak ada satupun izin PBPH baru yang diterbitkan untuk penebangan.
“Presiden juga memerintahkan agar berhati-hati menerbitkan perizinan.”
“Amanah ini saya jaga betul.”
“Tidak satu pun izin PBPH baru saya terbitkan untuk penebangan.”
“PBPH Yang saya terbitkan semua adalah Jasa Lingkungan yang merupakan izin untuk menanam,” jelasnya.
Raja Antoni menyebut komitmen Presiden Prabowo dalam menjaga hutan tidak diragukan.
Hal ini terbukti dengan dibentuknya Satgas PKH, pemulihan 12 juta hektare lahan kritis, hingga menghibahkan lahan pribadi Prabowo di Aceh untuk konsevasi Gajah Sumatera.
“Presiden Prabowo jangan diragukan soal jaga hutan.”
“Satgas PKH dibentuk Januari 2025.”
“Kami sudah menyita 3,5 juta hektar sawit Ilegal di kawasan hutan.”
“Sekarang lagi bekerja menertibkan pertambangan ilegal,” bebernya.
Raja Antoni mengaku membuka kerja sama nasional dan internasional yang selama ini macet.
Ia lantas meminta dukungan dan doa untuk terus menjalankan amanah yang diberikan Prabowo dalam menjaga hutan Indonesia.
“Amanah jaga hutan ini bentuk pertanggungjawaban saya kepada Presiden dan Rakyat Indonesia.”
“Mohon dukungannya,” cetusnya.
Dipotong Manusia
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memperkuat koordinasi investigasi dan penegakan hukum, terkait temuan gelondongan kayu pada bencana banjir dan longsor di Sumatera.
Kolaborasi ini menjadi langkah cepat pemerintah untuk menjawab keingintahuan publik mengenai asal-usul material kayu.
Raja Antoni menjelaskan, Kementerian Kehutanan telah memiliki data awal berdasarkan pemindaian drone di sejumlah titik terdampak.
Raja Antoni juga mengatakan pihaknya memanfaatkan perangkat lunak AIKO (Alat Identifikasi Kayu Otomatis) untuk mengidentifikasi jenis kayu gelondongannya.
“Keingintahuan publik tentang asal-usul material kayu itu sudah kami respons.”
“Kami memiliki data awal dari penerbangan drone di daerah terdampak, dan memanfaatkan perangkat lunak AIKO untuk mengetahui jenis kayunya dan merekonstruksi asal-muasal kayu tersebut,” terangnya di Mabes Polri, Kamis (4/12/2025).
BACA JUGA: Pemerintah Tangani Bencana Banjir di Sumatera Secara Nasional
Ia menegaskan, kerja bersama kepolisian akan mempercepat pembuktian lapangan.
Raja Antoni meminta ruang bagi tim untuk bekerja, agar hasil yang disampaikan tidak prematur.
“Kerja sama dengan kepolisian memungkinkan kami sesegera mungkin mengungkap.”
“Kami juga berkoordinasi dengan Satgas PKH untuk menyelesaikan kasus ini secara menyeluruh.”
“Beri kesempatan kami memproses semuanya agar tidak terburu-buru.”
“Tadi disampaikan Polri sudah turun ke dua DAS di Batang Toru.”
“Bagaimana kompletnya, biar tim bekerja secara sinergi,” paparnya.
Raja Antoni juga mengungkapkan, Kementerian Kehutanan telah mengambil sampel kayu untuk uji jenisnya.
Ia menegaskan, berbagai jenis kayu ditemukan sama dengan jenis kayu yang ada di hulunya, dan secara langsung terlihat sebagian kayu gelondongan tersebut memiliki bekas dipotong oleh tangan manusia dengan bantuan gergaji.
Pada kesempatan yang sama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan Polri menyambut baik kerja sama ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden.
Kapolri menyebut penyelidikan dilakukan menyeluruh dari hulu hingga hilir.
“Dengan beberapa temuan yang menjadi atensi Bapak Presiden, kami akan bekerja bersama Menteri Kehutanan, tim gabungan, dan Satgas, untuk menyelidiki temuan kayu yang diduga berdampak pada kerusakan jembatan, rumah, hingga jatuhnya korban jiwa.”
“Tim bergerak cepat.”
“Dari lokasi-lokasi yang kami dapati ada potensi pelanggaran, kami lakukan pendalaman,” ucapnya. (*)