NarayaPost – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Prof. Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pemerintah terus memantau dan menindaklanjuti laporan kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di sejumlah daerah.
Sebagai langkah pencegahan, ia menjelaskan bahwa kini satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hanya diperbolehkan melayani antara 2.000 hingga 2.500 penerima manfaat, dan maksimal 3.000 orang apabila di dapur tersebut terdapat juru masak bersertifikat.
“Kita tetapkan kebijakan, penerima manfaat menjadi rata-rata di 2.000 sampai 2.500 dan boleh dilanjutkan sampai 3 ribu kalau di SPPG itu ada ahli masak yang bersertifikat,” ujar Dadan kepada wartawan, ditulis Rabu, (22/10/2025).
BACA JUGA: DPR Dukung Adanya School Kitchen untuk MBG, Apa itu?
Ia menambahkan, seluruh SPPG baru akan didampingi oleh juru masak profesional selama lima hari pertama operasional, guna memastikan standar keamanan pangan. Pemerintah juga memperluas distribusi rapid test untuk mendeteksi kelayakan bahan baku makanan sebelum dan sesudah proses pengolahan.
“Kita sedang mengusahakan semua SPPG dengan rapid test untuk menguji bahan baku karena pengalaman Jepang sudah 100 tahun MBG, 90 persen gangguan pencernaan yang muncul karena kualitas bahan baku,” jelasnya.
“Rapid test agar hasil masakan bisa dites sebelum dibagikan ke sekolah sehingga kita bisa tahu makanan itu masih berkualitas atau tidak,” tambahnya.
Selain itu, Dadan memastikan seluruh SPPG kini dilengkapi fasilitas sterilisasi food tray, agar wadah makanan yang digunakan ulang tetap higienis setelah dicuci dan dikeringkan dengan suhu tertentu. Upaya ini dilakukan untuk mencegah kasus keracunan akibat sanitasi yang buruk.
“Karena daerah Indonesia itu luas, banyak kasus gangguan pencernaan berasal dari air, oleh sebab itu air yang digunakan pada masak makanan bergizi harus air yang bersertifikat, air galon, atau air isi ulang yang sudah melalui proses sertifikat,” pungkasnya.
Sejak diluncurkan pada awal 2025, program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami sejumlah kendala, salah satunya terkait kasus keracunan massal yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), tercatat 6.517 orang mengalami keracunan yang diduga berasal dari menu MBG sejak Januari hingga September 2025.
Dari jumlah tersebut, wilayah Pulau Jawa mencatat korban terbanyak dengan sekitar 4.147 orang dari 46 kasus, disusul wilayah Sumatra sekitar 1.307 orang dan wilayah timur Indonesia sekitar 1.003 orang. Sebelumnya, hingga Mei 2025 tercatat sedikitnya 17 kejadian luar biasa (KLB) di sepuluh provinsi.
Beberapa kasus menonjol antara lain terjadi di Cianjur, Jawa Barat, di mana 78 siswa mengalami gejala keracunan, serta di Garut, yang melibatkan sekitar 194 pelajar.
BACA JUGA: Gus Yasin Dorong Santri Ikut Serta Program Ketahanan Pangan
Menurut Kepala BGN Prof. Dadan Hindayana, sebagian besar kasus disebabkan oleh pelanggaran standar operasional prosedur (SOP), seperti penggunaan bahan baku yang dibeli terlalu lama sebelum dimasak (H-4) serta proses distribusi makanan yang melewati batas waktu aman.
Selain itu, lemahnya tata kelola dapur massal (SPPG), minimnya pengawasan, serta sanitasi yang tidak memadai turut memperburuk situasi. Beberapa hasil investigasi juga menemukan kontaminasi mikrobiologis pada makanan yang dikonsumsi siswa.
Beragam langkah perbaikan yang dilakukan pemerintah menunjukkan komitmen serius dalam menjaga keamanan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski masih menghadapi tantangan berupa kasus keracunan di sejumlah daerah, penerapan standar baru seperti pembatasan penerima manfaat, penggunaan rapid test, dan sterilisasi food tray diharapkan mampu meminimalisir risiko. Dengan pengawasan ketat, program MBG diharapkan tetap aman dan bermanfaat bagi generasi penerus bangsa.