Kepala BGN Tanggapi Anggaran Jasa Event Organizer Senilai Rp 113 Miliar

NarayaPost – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberikan penjelasan terkait penggunaan jasa event organizer (EO) yang belakangan menjadi sorotan publik, khususnya terkait alokasi anggaran sekitar Rp 113 miliar. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari kebutuhan strategis lembaga yang masih berada dalam tahap awal pembentukan.

Menurut Dadan, sebagai institusi baru yang dibentuk untuk menjalankan program strategis nasional, BGN saat ini tengah membangun fondasi kelembagaan, mulai dari sistem kerja, struktur organisasi, hingga tata kelola operasional. Dalam fase ini, BGN belum sepenuhnya memiliki sumber daya internal yang siap untuk menangani berbagai kegiatan berskala besar secara mandiri.

“Sebagai lembaga baru yang dibentuk untuk menjalankan program strategis nasional tentu berada dalam fase awal pembangunan sistem, struktur organisasi, serta tata kelola operasional. Dalam tahap ini, BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri,” ujar Dadan dalam keterangan resmi, Minggu (12/4).

BACA JUGA: Sholat Istikharah: Tata Cara, Niat, dan Doa Lengkap

Kepala BGN Sebut Acara Besar Perlu Kehadiran EO

Ia menjelaskan, dalam pelaksanaan kegiatan seperti event besar, kampanye publik, maupun sosialisasi nasional yang kompleks, dibutuhkan dukungan tenaga profesional. Dalam hal ini, EO dinilai memiliki keahlian yang belum sepenuhnya dimiliki oleh BGN, terutama dalam aspek manajemen acara secara menyeluruh.

“Penggunaan jasa EO dalam konteks ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kegiatan dapat berjalan secara profesional, terstandar, dan tepat waktu. EO memiliki keahlian khusus dalam manajemen acara, mulai dari perencanaan, koordinasi vendor, pengelolaan teknis lapangan, hingga mitigasi risiko operasional,” jelasnya.

Dadan menambahkan bahwa kemampuan tersebut membutuhkan pengalaman serta tim yang solid, yang secara realistis belum dimiliki BGN secara optimal di tahap awal pembentukannya. Oleh karena itu, kehadiran EO dianggap mampu menjembatani kebutuhan tersebut.

Penggunaan EO Berikan Manfaat Administrasi-Keuangan

Selain mendukung aspek teknis, penggunaan EO juga dinilai memberikan manfaat dalam pengelolaan administrasi dan keuangan. Dengan melibatkan pihak ketiga, proses pengadaan barang dan jasa, pembayaran vendor, hingga pelaporan kegiatan dapat dilakukan secara lebih terpusat dan sistematis.

“Hal ini justru memudahkan proses audit, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, karena seluruh komponen kegiatan terdokumentasi secara sistematis,” lanjut Dadan.

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan yang ditangani oleh EO tidak semata-mata bersifat seremonial. Lebih dari itu, kegiatan tersebut merupakan bagian dari strategi komunikasi publik terkait isu gizi nasional, termasuk program-program penting seperti bimbingan teknis (bimtek) bagi para penjamah makanan guna meningkatkan standar keamanan pangan.

“Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan menjadi krusial. EO berperan dalam memastikan pesan yang ingin disampaikan pemerintah dapat dikemas secara efektif, menarik, dan berdampak luas, sehingga tujuan program dapat tercapai secara optimal serta pengelolaan SDM yang terlatih di bidangnya,” paparnya.

Dadan Nilai EO Lebih Rasional

Dari sisi efisiensi, Dadan menilai penggunaan EO merupakan langkah yang lebih rasional dibandingkan membangun kapasitas internal dalam waktu singkat. Proses pengembangan SDM internal membutuhkan waktu, biaya pelatihan, serta proses rekrutmen yang tidak instan, sementara program harus segera dijalankan.

“Sementara itu, kebutuhan pelaksanaan program harus segera berjalan. EO hadir sebagai solusi bridging (jembatan) agar program tetap dapat dieksekusi tanpa mengorbankan kualitas dan waktu,” ujarnya.

BACA JUGA: Hizbullah Bilang Negosiasi Lebanon dan Israel Langgar Konstitusi

Dalam pelaksanaannya, EO juga tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai mitra strategis. Mereka turut memberikan masukan dalam perencanaan kegiatan, strategi komunikasi, pengelolaan audiens, hingga optimalisasi anggaran agar menghasilkan dampak yang maksimal.

Meski demikian, Kepala BGN menekankan bahwa seluruh tim akan tetap berkomitmen menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran negara. Ia memastikan seluruh proses pengeluaran, termasuk penggunaan jasa EO, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terbuka untuk diawasi.

“Setiap pengeluaran, termasuk penggunaan jasa EO, dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terbuka untuk diawasi oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal,” pungkasnya.