Ia mengungkapkan telah meminta tenggat waktu selama satu tahun kepada Prabowo untuk melakukan pembenahan internal di Ditjen Bea dan Cukai. Menurutnya, opsi pembekuan akibat kinerja beacukai akan berdampak besar karena menyangkut keberlangsungan nasib sekitar 16.000 pegawai.
Persoalan Mendesak Jadi Perhatian
Sejumlah persoalan mendesak yang menjadi perhatian antara lain maraknya penyelundupan barang ilegal serta praktik under-invoicing, yakni pelaporan nilai barang impor atau ekspor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya dalam dokumen resmi.
BACA JUGA: Ukraina Serang Rusia Gunakan Drone, 2 Tewas
Purbaya menilai, ancaman pembekuan justru mulai mendorong perbaikan kinerja pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Ia berpandangan, para pegawai sejatinya memiliki kemampuan yang baik, namun membutuhkan dorongan agar dapat bekerja secara maksimal.
Purbaya Apresiasi Beacukai
“Kira-kira kita minta waktu satu tahun untuk memperbaiki Bea Cukai. Ini kan beberapa minggu aja udah kayak gini, udah lumayan nih. Artinya mereka mampu. Memang perlu didorong-dorong aja,” ujar Purbaya saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jumat (12/12).
Ia menambahkan, “Jadi gebuk-gebuk, dorong-doronglah. Mereka orang pintar, jadi kita nggak usah khawatir. Nanti kalau setahun ke depan nggak ada kemajuan, mungkin kita akan mikir hal itu (pembekuan Ditjen Bea dan Cukai). Tapi kalau udah maju, udah bagus, buat apa lagi.”
Lebih lanjut, Purbaya menyampaikan bahwa adanya perbaikan kinerja tersebut membuat pembahasan lanjutan terkait pembekuan Ditjen Bea dan Cukai bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini dinilai belum diperlukan. Untuk saat ini, ia menegaskan fokus utama pemerintah adalah mendorong peningkatan kinerja dan pembenahan internal di tubuh Ditjen Bea dan Cukai.
Titik Tekanan untuk Upaya Pembenahan
Pembekuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada akhirnya menjadi titik tekan bagi upaya pembenahan kinerja lembaga tersebut. Ancaman tersebut tidak semata dimaknai sebagai langkah represif, melainkan sebagai sinyal kuat agar reformasi internal dijalankan secara lebih serius dan terukur. Dalam konteks ini, pemerintah memilih memberi ruang waktu untuk perbaikan sebelum mengambil keputusan yang berdampak luas terhadap institusi dan ribuan pegawai di dalamnya.
Fokus pembenahan diarahkan pada persoalan-persoalan krusial yang selama ini menjadi sorotan publik, seperti penyelundupan barang ilegal dan praktik under-invoicing yang dinilai merugikan penerimaan negara. Isu-isu tersebut tidak hanya berkaitan dengan kinerja teknis, tetapi juga menyangkut integritas sistem pengawasan dan penegakan aturan di sektor kepabeanan.
Oleh karena itu, kinerja beacukai yang kini alami perbaikan yang dilakukan diharapkan tidak bersifat sementara, melainkan menyentuh akar persoalan.
BACA JUGA: Mahfud MD: Perpol 10/2025 Inkonstitusional
Pemerintah Nilai Ada Sinyal Positif untuk Perubahan
Pemerintah menilai adanya sinyal positif dari perubahan yang mulai terlihat dalam beberapa waktu terakhir. Dorongan dan evaluasi yang ketat disebut mampu memicu peningkatan kinerja pegawai, sekaligus menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai sebenarnya memadai.
Dengan demikian, keberhasilan reformasi sangat bergantung pada konsistensi pengawasan serta komitmen pimpinan dan jajaran di bawahnya. Di sisi lain, keputusan untuk menunda pembahasan lebih lanjut mengenai pembekuan dengan kementerian terkait menunjukkan bahwa pemerintah masih mengedepankan pendekatan perbaikan daripada sanksi kelembagaan.
Langkah ini sekaligus menjadi ujian bagi Ditjen Bea dan Cukai untuk membuktikan kinerjanya dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Ke depan, hasil dari proses pembenahan tersebut akan menjadi penentu arah kebijakan selanjutnya. Apakah Ditjen Bea dan Cukai mampu menjawab tantangan dan memulihkan kepercayaan publik, atau justru kembali membuka wacana pembekuan, sepenuhnya akan ditentukan oleh capaian nyata yang ditunjukkan dalam satu tahun ke depan.
