NarayaPost – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semula diharapkan menjadi solusi untuk memperkuat asupan gizi anak sekolah kini menghadapi sorotan tajam. Alih-alih membawa manfaat, pelaksanaannya justru menimbulkan rentetan kasus di berbagai daerah. Bahkan, korban keracunan MBG mencapai puluhan ribu kasus yang menimpa siswa-siswi.
Berdasarkan laporan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), hingga 12 Oktober 2025 jumlah korban mencapai 11.566 anak. Kasus terbaru terjadi di SMAN 1 Yogyakarta, di mana sekitar 426 siswa mengalami gejala keracunan pada Kamis (16/10). Angka tersebut menggambarkan situasi memprihatinkan yang jauh dari tujuan awal program untuk menjamin pemenuhan gizi bagi para pelajar.
Persoalan Tata Kelola yang Belum Siap
Kondisi ini turut mendapat perhatian dari Guru Besar Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Drs. Dafri, M.A., yang menilai bahwa gagasan MBG sebenarnya selaras dengan prinsip dasar Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu memenuhi kebutuhan nutrisi anak sebagai bagian dari tanggung jawab negara. Namun, ia menilai persoalan muncul pada pelaksanaan di lapangan yang belum siap secara tata kelola maupun teknis.
BACA JUGA: Ancaman Trump Bila Israel Nekat Caplok Blok Barat!
“Permasalahan ini tidak bisa dilihat semata sebagai kegagalan ide tetapi dari sisi kelemahan tata kelola dan kesiapan implementasi. Terlebih, di negara yang akses keluarga dan anak-anak ke makanan sehat dan bergizi masih terbatas sehingga kehadiran negara untuk menutup kesenjangan tersebut penting,” ungkapnya dilansir dari laman resmi UGM, Jum’at (23/10/2025).
Lebih lanjut, Prof. Dafri menilai bahwa kebijakan strategis seperti MBG seharusnya lahir dari kajian mendalam yang mempertimbangkan faktor kesehatan, budaya, hingga distribusi sosial di tiap wilayah. Ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis riset sebelum kebijakan dijalankan agar tidak tergesa-gesa.
“Apalagi, konteks sosial dan lingkungan di Indonesia berbeda jauh dengan negara-negara yang menjadi rujukan program serupa,” jelasnya.
Program Prioritas MBG dari Perspektif HAM
Dari perspektif HAM, Dafri menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki dasar hukum yang mengatur kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak dasar warga negaranya. Namun, ia menilai pelanggaran kerap terjadi bukan hanya karena tindakan langsung, tetapi juga akibat kelalaian dalam pelaksanaan kebijakan.
Ia menegaskan, kasus keracunan MBG tidak disebabkan oleh gagasan dasarnya, melainkan oleh lemahnya aspek teknis di lapangan. Dafri juga menyoroti pentingnya penerapan keadilan substansial, bukan hanya keadilan prosedural, dalam menjalankan program tersebut.
“Negara hanya menerapkan prosedural yang menyamaratakan semua kebutuhan makan yang penerimanya tentu dari bermacam kalangan,” ujarnya.
Akademisi UGM Imbau MBG Tepat pada Sasaran yang Membutuhkan
Menurutnya, pelaksanaan program sebaiknya lebih tepat sasaran dengan memprioritaskan kelompok anak-anak yang benar-benar membutuhkan bantuan gizi tambahan. “Ada anak-anak dari keluarga mampu terbilang bisa lebih memenuhi gizi dari takaran yang disediakan. Justru mereka yang rentan kekurangan gizi lah yang perlu diprioritaskan,” tambahnya.
Selain menyoroti aspek keadilan, Prof. Dafri juga mengingatkan bahwa evaluasi MBG perlu mencakup faktor kebersihan air, sanitasi lingkungan, serta pola hidup masyarakat yang memengaruhi kualitas makanan. Ia bahkan meragukan kecukupan anggaran makan per porsi yang disediakan pemerintah, mengingat biaya yang terbatas bisa berdampak pada kualitas bahan pangan yang digunakan.
Evaluasi Menyeluruh
Terkait banyaknya korban keracunan, Dafri menilai pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Ia juga mengingatkan adanya potensi trauma fisik dan psikologis yang bisa dialami para korban, terutama anak-anak.
BACA JUGA: Pakar UGM Sebut Masalah SPBU Swasta Berdampak pada Investasi
Sebagai langkah sementara untuk menghindari adanya korban keracunan MBG, ia mengusulkan agar program dihentikan untuk sementara waktu demi meninjau ulang seluruh rantai produksi dan distribusi makanan, mulai dari standar bahan pangan hingga pengawasan mutu di lapangan.
“Kita tidak bisa menutup mata. Dua atau tiga korban saja seharusnya sudah menjadi peringatan serius sebab ini menyangkut nyawa manusia,” tegasnya.
Pembenahan Serius Program Prioritas MBG
Kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis menjadi sinyal perlunya pembenahan serius dalam pelaksanaan kebijakan publik yang menyangkut keselamatan anak-anak. Pemerintah diharapkan segera melakukan evaluasi menyeluruh agar tujuan utama program, yakni pemenuhan gizi bagi pelajar, dapat tercapai tanpa mengorbankan aspek keamanan dan kualitas pangan.
