Krisis Ekologi di Balik Bencana Banjir-Longsor Sumatera

NarayaPost – Deretan banjir bandang dan longsor yang melanda berbagai wilayah di Sumatera dalam beberapa pekan terakhir kembali memperlihatkan betapa rapuhnya bentang alam pulau tersebut yang disinyalir berakibat dari krisis ekologi.

Krisis Ekologi Jadi Penyebab Utama

Di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat, ribuan rumah terendam dan akses transportasi lumpuh setelah hujan deras memicu luapan sungai serta runtuhan tanah di kawasan perbukitan.

Meski kondisi cuaca ekstrem berperan besar, para ahli menilai skala bencana kali ini tak lepas dari perubahan drastis pada tutupan hutan dan tata kelola ruang yang kian longgar.

Selain curah hujan yang meningkat, degradasi kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi faktor yang berulang dalam setiap laporan resmi pemerintah daerah. Perluasan perkebunan, proyek tambang, serta pembangunan permukiman di zona rawan telah menghilangkan penyangga alami yang seharusnya menahan air dan menjaga stabilitas tanah. Sejumlah peneliti lingkungan menyebut kondisi ini sebagai akumulasi dari kebijakan yang tidak sejalan dengan peta risiko bencana.

BACA JUGA: Poin Damai Ukraina Ada yang Tak Bisa Diterima Putin

Bobby Tinjau Sejumlah Titik Bencana

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau sejumlah titik bencana yang melanda berbagai wilayah di provinsi tersebut. Peristiwa yang terjadi pada Selasa (25/11) itu menimbulkan kerusakan di banyak kawasan dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

Sejumlah daerah seperti Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan hingga kini belum dapat diakses karena jalur menuju wilayah tersebut terputus. “Sekarang yang masih benar-benar terisolasi itu daerah Tapanuli Tengah, Sibolga, dan sebagian Tapanuli Selatan. Karena memang aksesnya saling terhubung,” ujar Bobby saat ditemui di Lanud Soewondo, Medan, Kamis (4/12/2025).

Kebutuhan Alat Berat

Bobby menerangkan bahwa untuk membuka kembali akses yang terputus, diperlukan alat berat agar distribusi bantuan kemanusiaan dapat berlangsung lebih cepat. Mengingat peralatan di daerah terdampak sangat minim, ia kemudian meminta dukungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka guna menambah perbantuan alat berat.

“Di sana dibutuhkan alat-alat berat. Yang kita gunakan di sana terbatas. Kami mengajukan kepada Wapres untuk membuka daerah terisolasi, mohon dibantu alat berat yang bisa masuk melalui laut yaitu dari Pelabuhan Sibolga,” jelasnya.

“Mungkin itu bisa membantu mempercepat pembukaan daerah-daerah terisolasi,” tambah Bobby.

Ia juga menjelaskan bahwa jaringan listrik di wilayah yang terisolasi masih dalam proses pemulihan. Menurutnya, proses perbaikan membutuhkan sekitar sembilan hari sejak bencana terjadi, dengan target aliran listrik kembali pulih paling lambat esok hari. “Malam ini ditargetkan bisa hidup, paling lama besok malam,” kata Bobby.

Saat ini, wilayah yang sudah kembali mendapatkan pasokan listrik adalah Sibolga, sedangkan Tapanuli Tengah masih mengalami keterlambatan. “Untuk sekarang yang teraliri listrik adalah Tapteng dan Sibolga. Sibolga sudah 75%, Tapteng masih sangat rendah,” tuturnya.

Aroma Jenazah Mulai Tercium

Bobby menegaskan bahwa dampak bencana masih dirasakan terutama di Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tapanuli Utara. Pencarian korban di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara saat ini menjadi prioritas. “Yang masih banyak terisolasi itu daerah Tapanuli Tengah. Di Tapanuli Utara juga banyak akses yang terputus karena kendaraan tertimpa,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa potensi penambahan korban jiwa cukup besar. “Pasti kemungkinan besar akan bertambah (korban jiwa). Karena ada beberapa kecamatan yang saya datangi langsung kemarin, memang sudah tercium aroma mayat,” tutup Bobby.

Menteri Bahlil Sebut Aktivitas Tambang Tak Jadi Pemicu

Sementara, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa aktivitas pertambangan tidak menjadi pemicu bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat. Meski demikian, ia masih mendalami kemungkinan adanya kontribusi kegiatan tambang terhadap bencana yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara.

“Kalau di Sumatera Barat, itu tidak ada. Di Aceh pun kita lagi melakukan pengecekan. Kalau di Sumut, tim evaluasi kita lagi melakukan evaluasi. Jadi nanti setelah tim evaluasi, baru saya akan cek dampak dari tambang ini ada atau tidak,” ujar Bahlil di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi kepada perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terbukti melanggar ketentuan.

“Tetapi saya pastikan, kalau ada tambang atau IUP yang bekerja tidak sesuai dengan kaidah aturan yang berlaku, kita akan memberikan sanksi tegas,” tambahnya.

Bahlil Cek Langsung ke Lokasi Tambang

Terkait tudingan bahwa tambang emas di Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, memperburuk banjir dan longsor, Bahlil menyebut sudah melakukan peninjauan langsung ke lokasi.

Ia menyampaikan bahwa pihak tambang menghentikan sementara kegiatan operasional demi fokus membantu warga yang terdampak. “Nah, (Tambang) Martabe itu di Tapsel. Saya kemarin juga mengecek lokasi itu, di Martabe ini tambang emas. Kalinya, sungainya itu kan ada tiga,” tuturnya.

“Ada tiga kali gede, sama kali yang kena banjir ini kali yang sedangnya, yang tengah. Kali yang di Martabe ini yang paling kecil. Tim tambang tetap melakukan evaluasi sampai sekarang. Kemarin saya juga cek, tapi tim kami lagi mengecek sampai selesai baru kami memutuskan,” pungkasnya.

Wamensos Tinjau Dapur Umum-Salurkan Bantuan

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono meninjau dapur umum dan menyalurkan bantuan untuk warga terdampak banjir di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada Kamis (4/12/2025). Sebelum itu, ia juga menyambangi wilayah banjir di Aceh Tamiang.

Agus Jabo menyampaikan bahwa, berdasarkan laporan Bupati Langkat, banjir merendam 16 kecamatan dan memengaruhi sekitar 200 ribu penduduk. Untuk memenuhi kebutuhan mendesak para korban, Kemensos bekerja sama dengan Pemkab Langkat, Dinas Sosial, dan Tagana menyediakan bantuan logistik serta mengoperasikan dapur umum.

“Kemensos bersama Dinsos dan Tagana menyalurkan bantuan logistik, buffer stock, dan makanan untuk warga terdampak,” ujar Agus Jabo. Saat ini, Kemensos telah mendirikan satu dapur umum induk di Kantor Dinsos Langkat serta tiga dapur umum mandiri yang juga mendapat dukungan Kemensos. Seluruh dapur umum itu menghasilkan sekitar 6.000 porsi makanan per hari untuk pengungsi.

Agus Jabo menegaskan bahwa prioritas utama dalam masa tanggap darurat mencakup makanan, pakaian keluarga, pakaian ibu dan anak, tenda, selimut, hingga kasur. Selain itu, kebutuhan lain seperti air bersih, listrik, dan pasokan BBM terus diupayakan agar segera tersedia.

Pastikan Kebutuhan Dasar Terpenuhi

“Kami ingin memastikan kebutuhan dasar di masa tanggap darurat ini terpenuhi dulu. Selanjutnya kami usahakan air bersih, listrik, dan BBM bisa segera masuk,” ujarnya. Ia berharap kondisi banjir dapat segera membaik sehingga warga bisa kembali beraktivitas dan roda sosial ekonomi bisa berjalan normal kembali. Menurutnya, stok logistik pemerintah mencukupi, namun hambatan terbesar adalah akses transportasi yang masih sulit akibat genangan banjir.

Terkait penanganan pascabencana, Agus Jabo menjelaskan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilakukan setelah status tanggap darurat dicabut oleh Bupati. Kemensos bersama kementerian dan lembaga terkait nantinya akan mengikuti rapat koordinasi yang umumnya dipimpin Menko PMK. “Rapat nanti akan membahas kerusakan-kerusakan yang perlu ditangani, seperti jalan, jembatan, pom bensin, hingga rumah warga yang rusak,” tuturnya.

Koordinasi tersebut melibatkan BNPB, Kementerian PUPR, BMKG, dan instansi lainnya. Agus Jabo menutup kunjungannya dengan menegaskan bahwa pemerintah hadir dan bekerja bersama berbagai pihak untuk membantu pemulihan korban banjir di Langkat.

UGM Buka Keringanan UKT untuk Mahasiswa Asal Sumatera

Universitas Gadjah Mada (UGM) membuka kemungkinan memberikan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa asal Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang keluarganya atau daerah asal mereka terdampak banjir maupun tanah longsor.

“Kemungkinan untuk itu (keringanan UKT) ada untuk kita lakukan, dan yang perlu sebenarnya sekarang adalah bagaimana gerak cepat bahwa mahasiswa-mahasiswa kita tetap akan menjalankan studinya, karena minggu depan sudah akan masuk masa Ujian Akhir Semester,” ujar Sekretaris UGM Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu di kampus UGM, Kamis (4/12/2025).

Saat ini pihak universitas sedang mengumpulkan data mahasiswa yang keluarganya terdampak. “Ini yang sekarang kita lagi kumpulkan data-datanya, baik dari fakultas. Ini sudah mulai terkumpul, dan kita akan lihat nanti tindakan-tindakan mitigasi yang akan dilakukan, mungkin sampai pada tahap penyesuaian UKT,” jelasnya.

Besaran keringanan nantinya akan ditentukan berdasarkan kondisi tiap mahasiswa. Prinsip utama UGM adalah memastikan mahasiswa yang terdampak tetap dapat menyelesaikan pendidikan.

“Kami yakin anak-anak kami tetap akan bisa survive sampai dengan mereka lulus, dan apa yang bisa dibantu oleh universitas itu akan kita lakukan untuk membantu mereka mencapai cita-cita mereka,” katanya.

Andi Sandi menuturkan bahwa beberapa mahasiswa dan dosen sempat kesulitan berkomunikasi dengan keluarga mereka di wilayah bencana. “Bahkan, tidak hanya mahasiswa, ada juga dosen, ada juga tendik yang ini. Tetapi, sampai sekarang update-nya belum kami terima. Tetapi, kami berupaya untuk mencarikan itu…” ujarnya. Koordinasi dilakukan bersama kementerian terkait dan BRIN, termasuk Kemenko PMK.

1.800 Mahasiswa dan Dosen Terdampak

Direktur Pengabdian kepada Masyarakat (DPKM) UGM, Rustamaji, menyebut sedikitnya 1.800 mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan memiliki keluarga yang terdampak. “Kami menghitung minimal ada 1.800 mahasiswa dan tendik serta dosen yang mungkin keluarganya terdampak,” sebutnya.

Verifikasi data dilakukan melalui fakultas dan tim membuka ruang dialog mengenai risiko yang dihadapi sivitas akademika. Unit-unit UGM juga dikerahkan ke lokasi, termasuk FKKMK, Disaster Response Unit (DERU), serta Rumah Sakit Akademik UGM.

Pemkot Surabaya Kirimkan Bantuan Tahap Pertama

Di sisi lain, Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan kepedulian dengan mengirimkan bantuan tahap pertama untuk korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan dilepas dari Posko Peduli Bencana Sumatera di Balai Kota Surabaya menuju BPBD Jawa Timur, Kamis (4/12).

Kepala BPBD Surabaya Irvan Widyanto menjelaskan bahwa sejak posko dibuka pada 30 November hingga 3 Desember, donasi masyarakat mencapai Rp194.901.239,00, ditambah bantuan kebutuhan pokok. “Dana donasi tersebut telah kami belanjakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak di lokasi bencana,” katanya.

Bantuan dikirim menggunakan pesawat kargo bersama bantuan BPBD Jawa Timur.

Mayoritas Bantuan Berasal dari Donasi Warga

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Surabaya, Linda Novanti, menyebut pengiriman ini baru tahap pertama. Mayoritas bantuan berasal dari hasil belanja donasi warga. Ia merinci berbagai barang kebutuhan yang dikirim, termasuk beras 2,2 ton, susu, popok bayi, pembalut, makanan instan, hingga perlengkapan ibadah.

Linda menegaskan besarnya kebutuhan di lokasi bencana dan mengajak warga terus menyalurkan bantuan. “Kondisinya sangat memprihatinkan,” ujarnya.

Personel BPBD Surabaya, Pratama, menambahkan bahwa bantuan berasal dari antusiasme warga. Semua barang dipilah sebelum disalurkan melalui BPBD Jawa Timur menggunakan dukungan TNI. Pengiriman berikutnya akan dilakukan jika bantuan kembali mencukupi.

Masyarakat masih dapat memberikan bantuan langsung ke posko setiap pukul 08.00–21.00 WIB. BPBD mengimbau agar pakaian bayi yang disumbangkan adalah barang baru dan fokus bantuan diarahkan pada kebutuhan makanan, kesehatan, sanitasi, serta perlengkapan shelter. Air minum kemasan sementara tidak diterima karena keterbatasan logistik.

Pemkot Surabaya berharap semangat solidaritas masyarakat terus mengalir untuk meringankan beban para korban. “Dengan dukungan dan kepedulian masyarakat yang terus mengalir ini dapat meringankan beban para korban bencana,” pungkasnya.

Tekanan Krisis Ekologi di Hampir Sebagian Wilayah Sumatera

Rangkaian banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam beberapa pekan terakhir kembali menegaskan bahwa wilayah tersebut berada dalam tekanan krisis ekologi yang tidak dapat diabaikan.

Berbagai laporan resmi pemerintah daerah, temuan lapangan, hingga pernyataan para ahli menunjukkan bahwa bencana yang terjadi bukan hanya dipicu cuaca ekstrem, tetapi juga hasil dari akumulasi perubahan bentang alam yang kian rentan akibat krisis ekologi berkepanjangan. Degradasi kawasan hulu, masifnya pembukaan lahan, serta tata ruang yang tidak sejalan dengan peta risiko memperlihatkan bagaimana krisis ekologi telah memperbesar dampak bencana di banyak titik.

Di tengah upaya penyelamatan dan pemulihan yang dilakukan pemerintah daerah, kementerian, lembaga pendidikan, hingga masyarakat sipil, tantangan terbesar tetap berkaitan dengan kemampuan menghadapi krisis ekologi secara lebih terstruktur. Mulai dari penanganan darurat di daerah terisolasi, pemulihan jaringan listrik, distribusi logistik, hingga koordinasi antarinstansi menunjukkan besarnya beban yang harus ditangani ketika krisis ekologi tidak dikelola sejak awal.

BACA JUGA: Aturan Baru dari OJK soal Masa Klaim Asuransi, Seperti Apa?

Berbagai bantuan dan dukungan yang mengalir, termasuk dari pemerintah daerah seperti Surabaya dan lembaga pendidikan seperti UGM, menegaskan kuatnya solidaritas publik, namun juga memperlihatkan skala kebutuhan yang terus meningkat akibat dampak krisis ekologi tersebut.

Seiring pencarian korban yang masih berlangsung dan pemulihan infrastruktur yang belum sepenuhnya pulih, rangkaian peristiwa ini menjadi pengingat bahwa dinamika bencana di Sumatera berkaitan erat dengan kondisi lingkungan yang terus tergerus. Dari hulu hingga hilir, dari desa hingga kota, setiap wilayah kini merasakan konsekuensi dari krisis ekologi yang memengaruhi stabilitas tanah, kualitas air, hingga keselamatan warga.

Dalam konteks itu, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dijalankan pemerintah menjadi langkah penting, sekaligus momentum untuk menata ulang pengelolaan ruang agar lebih selaras dengan mitigasi risiko. Tanpa perbaikan menyeluruh, ancaman krisis ekologi berpotensi terus berulang dan memperbesar dampak bencana di masa mendatang.