Luncurkan Buku Sejarah Indonesia, Fadli Zon: Bukan Alat Politik

NarayaPost – Menteri Kebudayaan Fadli Zon meluncurkan buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global, di Plaza Intan Berprestasi, Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Minggu (14/12/2025).

“Pembuatan buku ini merupakan bagian dari upaya negara merawat memori kolektif, dan memperkuat jati diri bangsa melalui penulisan sejarah yang komprehensif, dengan perspektif Nusantara,” kata Fadli Zon.

Buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global, kata Fadli, disusun dalam 10 jilid yang memetakan perjalanan panjang Bangsa Indonesia, mulai dari akar peradaban Nusantara, interaksi global dengan India, Tiongkok, Persia, Timur Tengah, hingga Barat, masa kolonial, pergerakan kebangsaan, perjuangan mempertahankan kemerdekaan, konsolidasi negara, era Orde Baru, hingga reformasi dan konsolidasi demokrasi sampai 2024.

Menurut Fadli, buku ini tidak dimaksudkan sebagai satu-satunya rujukan sejarah, melainkan salah satu acuan di negara demokrasi.

Ia menyadari penulisan sejarah bersifat dinamis dan terbuka terhadap diskursus.

“Kalau sejarah kita ditulis lengkap, mungkin harus seratus jilid.”

BACA JUGA: Penetapan Soeharto Sebagai Pahlawan Nasional Cederai Cita-cita Reformasi 1998 dan Fakta Sejarah

“Buku ini adalah highlight perjalanan bangsa,” jelasnya.

Fadli Zon menegaskan, buku sejarah tersebut disusun oleh para ahli, dan bukan ditulis oleh pemerintah.

Ia menyebut, proses penulisan buku itu melibatkan 123 sejarawan dari 34 perguruan tinggi di Indonesia, dan 11 penulis dari lembaga non-perguruan tinggi se-Indonesia, yang difasilitasi oleh Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Sejarah.

“Ini ditulis oleh para ahlinya, sejarawan Indonesia.”

“Kalau sejarawan tidak menulis sejarah, lalu bagaimana kita merawat memori kolektif bangsa kita?” Ucapnya.

Penulisan sejarah nasional, lanjut Fadli, merupakan amanat pasal 32 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan peran negara dalam memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia.

Fadli Zon mengatakan, kehadiran kembali Direktorat Sejarah menjadi fondasi penting dalam penulisan sejarah nasional.

Direktorat tersebut dihidupkan kembali, seiring berdirinya Kementerian Kebudayaan pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Peluncuran buku ini juga menjadi bagian dari peringatan menuju 80 tahun Indonesia merdeka, sekaligus upaya menghadirkan pembacaan sejarah dari sudut pandang Indonesia, yang terbuka terhadap kritik dan masukan publik seiring berkembangnya kajian sejarah nasional.

“Buku sejarah ini diharapkan menjadi sarana merawat memori kolektif bangsa, memperkuat identitas, dan memahami Indonesia sebagai bagian dari arus global sejak masa lampau,” harapnya.

Bukan Alat Politik

Total keseluruhan Buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global mencapai 7.958 halaman, yang terbagi dalam 10 jilid utama. 

Karya ini didukung oleh 20 editor jilid dan tiga editor umum.

Negara, menurut Fadli, bertanggung jawab merawat memori kolektif bangsa agar tidak hilang.

Fadli Zon mengakui proses penulisan ulang sejarah ini tidak lepas dari polemik.

Namun, perbedaan pandangan adalah wajar dalam proses demokrasi.

“Sejarah bukan alat politik dan tidak boleh disempitkan menjadi satu suara,” cetusnya.

BACA JUGA: Ray Rangkuti: Kalau Soeharto Dianggap Pahlawan, Para Tokoh Reformasi Dianggap Apa?

Sejarah, kata Fadli, harus dijadikan ruang dialog dan diskusi.

Fadli juga menyoroti pentingnya pendekatan Indonesia-sentris dalam penulisan sejarah nasional.

Pendekatan ini mengubah sudut pandang penulisan sejarah.

“Selama ini banyak sejarah ditulis dari sudut pandang kolonial yang keliru.”

“Cara pandang inilah yang perlu diluruskan secara mendalam,” ulasnya.

Buku ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia.

Buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan masyarakat secara luas.

“Ini bukan karya yang sempurna,” imbuhnya.

Isi Buku

Buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global diampu 20 editor jilid dan tiga editor umum, yakni Prof Dr Susanto Zuhdi (Universitas Indonesia), Prof Dr Jajat Burhanudin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), dan Prof Dr Singgih Sulistiyono (Universitas Diponegoro).

Ke-10 jilidnya meliputi sejarah panjang Bangsa Indonesia sedari awal.

10 jilid plus 1 jilid Faktaneka dan Indeks mencoba menarasikan proses menjadi Indonesia yang dimulai dari periode yang sangat awal, tepatnya di Jilid 1 dengan tajuk Akar Peradaban Nusantara.

Lalu, Jilid 2 bertajuk Nusantara dalam Jaringan Global: Perjumpaan dengan India, Tiongkok, dan Persia yang berkelindan  ke Jilid 3 dengan judul Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah.

“Dari jilid satu terjadi komunikasi dan interelasi di antara berbagai macam suku bangsa di Indonesia.”

“Kemudian juga berinteraksi dengan dunia global yang kemudian akhirnya disusul juga karena kegiatan perdagangan, pelayaran.”

“Akhirnya kita terlibat secara aktif di dalam perdagangan dan pelayaran internasional dengan India, dengan Cina, dengan Persia.”

“Kemudian juga disusul dengan jejaring pelayaran dan maritim dengan Timur Tengah, sehingga menghasilkan kebudayaan Indonesia, kebudayaan Nusantara yang sangat khas dan berbeda dengan kawasan lain,” ulas Prof Singgih.

Lalu, disusul Jilid 4 Interaksi Awal dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi (IV).

Lalu Jilid 5 Masyarakat Indonesia dan Terbentuknya Negara Kolonial 1800-1900, hingga Jilid 6 Pergerakan Kebangsaan, serta Jilid 7 Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan, dan Jilid 8 dengan tajuk Konsolidasi Negara Bangsa: Konflik, Integrasi dan Kepemimpinan Internasional (1950-1965).

“Kita, ada satu jilid yang meneruskan jilid sebelumnya, yaitu bagaimana pemimpin kita pada waktu itu di bawah Bung Karno, melakukan konsolidasi negara bangsa dan mencoba menampilkan diri sebagai pemimpin dunia.”

“Kemudian disusul dengan masa pemerintahan Orde Baru yang dipandang berfokus kepada stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan.”

“Meskipun di balik itu ada banyak paradoks yang terjadi, sehingga akhirnya nanti ditutup dengan jilid yang terakhir tentang konsolidasi demokrasi,” terangnya.

Yang dimaksud adalah Jilid 9 Pembangunan dan Stabilitas Nasional: Era Orde Baru, (1967-1998), yang ditutup dengan Jilid 10 Dari Reformasi ke Konsolidasi: Demokrasi (1998-2024), serta Jilid 11 Faktaneka dan Indeks. (*)