Maklumat Indonesia Bergerak: Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat

NarayaPost –  Warga Indonesia di luar negeri membangun gerakan Indonesia Bergerak.

Gerakan yang mereka klaim untuk perubahan dari rakyat untuk rakyat ini, lantas merilis Maklumat Indonesia Bergerak bertajuk Indonesia Milik Rakyat: Rebut Kembali Kuasa Rakyat untuk Menata Ulang Indonesia! pada momen peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2025.

Indonesia Bergerak lahir dari keresahan, tumbuh dari percakapan, dan bergerak untuk perubahan.

Menurut mereka, generasi telah berganti sejak Sumpah Pemuda pertama kali diikrarkan pada 28 Oktober 1928, namun kita masih hidup dalam situasi yang sama.

“Kita belum merdeka.”

“Kita masih hidup dalam ketidakadilan dan penindasan penguasa yang korup dan rakus,” begitu secuil isi Maklumat Indonesia Bergerak.

Cita-cita mewujudkan Indonesia sebagai negara-bangsa yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat, serta keadilan sosial yang mampu melindungi, menyejahterakan, dan mencerdaskan seluruh rakyatnya, menurut gerakan Indonesia Bergerak, belum tercapai.

Alih-alih mengantarkan rakyat ke tujuan itu, para penyelenggara negara justru ingkar pada sumpahnya, menyeleweng dari amanat konstitusi, dan merampas kedaulatan rakyat atas politik, hukum, ekonomi, dan sosial-budaya.

Agenda Reformasi 1998 yang kita perjuangkan bersama telah dijegal, tuntutannya diabaikan, dan capaian-capaiannya perlahan dikikis.

“Bahkan, ada upaya-upaya untuk mengembalikan konstitusi UUD 1945 ke naskah awal sebelum diamendemen, menjadikan Soeharto sebagai pahlawan, serta menulis ulang sejarah nasional untuk melemahkan usaha penyelesaian masalah HAM berat masa lalu,” imbuh maklumat.

Orang-orang yang meneriakkan perubahan di jalanan, atau menulis kritik lewat tulisan dan layar media sosial, lanjut maklumat, justru menjadi sasaran kekerasan dan kriminalisasi aparat keamanan.

Aparat keamanan yang semestinya melindungi malah menjadi sumber ancaman bagi rakyat.

BACA JUGA: Prabowo Mengaku Pernah Titipkan Mantan Pengawalnya kepada Kapolri untuk Dijadikan Perwira

Pada Agustus 2025 lalu, 10 orang meninggal, 2 orang hilang, 1.042 orang luka, 3.337 orang ditangkap, dan 950 di antaranya dijadikan tersangka, hanya karena mengingatkan penyelenggara negara untuk kembali berpihak pada rakyat.

Situasi ini memperjelas kembalinya praktik-praktik pembungkaman oposisi gaya Orde Baru.

Sementara, menurut gerakan Indonesia Bergerak, korban kebrutalan aparat tidak pernah mendapatkan keadilan, dan pelaku kekerasan justru diampuni, dinaikkan pangkatnya, atau bahkan dijadikan pahlawan.

“Lembaga-lembaga negara dan pemerintahan dipenuhi pejabat tidak kompeten, serta miskin adab dan empati.”

“Mereka secara terang-benderang bersekongkol, membangkang, dan mengingkari kepentingan rakyat,” lanjut isi maklumat.

Mereka menyoroti ketimpangan ekonomi begitu lebar, dan 194 juta rakyat hidup dalam kemiskinan.

Reformasi Agraria yang tak kunjung dilaksanakan, kata mereka, berarti membiarkan 1% elite menguasai 58% lahan, dan kita semua dipaksa hidup berimpitan di atas sisanya.

“Jutaan lapangan kerja hanya janji, dan kita tak punya pilihan selain bekerja apa saja demi sekadar hidup layak,” imbuh mereka.

Berangkat dari rasa cinta Tanah Air dan keprihatinan atas kondisi bangsa dan negara tersebut, mereka yang belajar dan bekerja di lima benua, 23 negara, dan 43 kota di seluruh dunia, berbulat tekad berhimpun dalam Indonesia Bergerak.

“Kami lahir sejak ‘Indonesia Darurat’, bertumbuh ketika ‘Indonesia Gelap’, dan terus bergerak dan berlipat ganda sejak ‘Reset Indonesia,” begitu mereka menjelaskan keberadaan gerakan Indonesia Bergerak.

Pada momen peringatan Sumpah Pemuda yang ke-97 tahun ini, gerakan Indonesia Bergerak menggelorakan kembali semangat kebangkitan rakyat untuk bersama-sama merebut kembali kuasa, dan menata ulang Indonesia sebagaimana yang kita cita-citakan, yaitu Indonesia menjadi bangsa dan negara yang beradab, berperikemanusiaan, demokratis, bersih dari segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta sejahtera dan berkeadilan secara ekonomi, sosial, maupun ekologis.

Berikut ini isi lengkap Maklumat Indonesia Bergerak:

BACA JUGA: TNI Siapkan Satgas Gabungan untuk Jaga Perdamaian di Gaza

1. Merebut kembali kedaulatan politik rakyat melalui pemulihan demokrasi dengan menolak politik uang korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta kooptasi kekuasaan.

2. Menegakkan kedaulatan hukum dan independensi peradilan, serta mengakhiri impunitas melalui penuntasan penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dengan berpihak pada keadilan korban.

3. Menolak militerisme dalam kehidupan sipil dengan mengembalikan TNI ke barak sesuai dengan fungsi pertahanannya, serta menghentikan kebrutalan aparat terhadap warga sipil dan mereformasi Kepolisian RI.

4. Mewujudkan kedaulatan ekonomi rakyat dengan mendorong perekonomian yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan bersama.

5. Menolak segala bentuk perendahan harkat dan martabat manusia, serta penyangkalan hak rakyat atas pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan dan pekerjaan yang layak.

6. Merebut kedaulatan rakyat atas kebudayaan, serta kebebasan untuk berekspresi dalam berbahasa, berkesenian, berekspresi gender, dan bermedia yang berpihak kepada rakyat.

7. Memperkuat solidaritas sesama rakyat Indonesia, lintas kelas, profesi, agama, suku, ras, gender, generasi, dan geografi untuk melawan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. (*)