MBG: Megaproyek Koneksi yang Meleset dari Tujuan

NarayaPost – Presiden Prabowo Subianto membanggakan program makan bergizi gratis (MBG) yang sudah mencapai 55 juta penerima manfaat, sejak dimulai pada 6 Januari 2025.

Prabowo menegaskan, program MBG merupakan kebijakan strategis yang dilandasi kepedulian negara terhadap kondisi gizi anak-anak Indonesia.

Berbagai kajian, kata Prabowo, menunjukkan persentase anak Indonesia mengalami kekurangan gizi mencapai lebih dari 20 hingga 30 persen.

“Itu yang jelas dikatakan malnutrisi, stunting, badannya sangat lemah, pertumbuhannya tidak normal.”

“Kemudian ternyata puluhan juta anak-anak Indonesia berangkat sekolah tanpa makan pagi.”

“Banyak juga makan mereka hanya nasi dengan daun-daun,” ujarnya dalam Taklimat Awal Tahun di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

Kondisi tersebut menurutnya menuntut kehadiran negara melakukan intervensi langsung dan terukur, demi menyelamatkan masa depan generasi bangsa, melalui program MBG.

“Hari ini adalah 6 Januari 2026, dan kita sudah mencapai hari ini dilaporkan kepada saya 55 juta penerima manfaat, 55 juta.”

“55 juta anak-anak Indonesia menerima makan tiap hari dan termasuk ibu-ibu hamil.”

“Ini sesuatu yang membanggakan juga,” ucapnya.

Meski demikian, Prabowo tak menutup mata terhadap kekurangan dan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.

Namun, menurutnya, berdasarkan evaluasi objektif, tingkat keberhasilan MBG mencapai angka 99 persen.

BACA JUGA: Pemerintah Diminta Fokuskan MBG ke Wilayah Rentan dan Integrasikan dengan Layanan Kesehatan

“Dengan kekurangan 0,00 sekian itu pun bagi kita sesuatu yang harus kita atasi, dan Alhamdulillah kita sudah mengatasi, dan kita sedang atasi terus.”

“Langkah demi langkah, pengawasan demi pengawasan, langkah-langkah pengamanan terus kita lakukan.”

“Tapi intinya adalah bahwa kita intervensi,” ucapnya.

Prabowo menegaskan, pemimpin yang bertanggung jawab harus bekerja keras untuk menghilangkan kelaparan dan kemiskinan.

Prabowo pun mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk tetap yakin berada di jalan yang benar dalam memberantas kemiskinan dan menghilangkan kelaparan, demi masa depan bangsa.

“Kita buktikan. Kalau niat kita bersih, niat kita tidak mencuri uang rakyat, kita berbuat untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa kita, keselamatan bangsa kita, kita tidak perlu ragu-ragu, kita tidak perlu sedikitpun gentar,” tegasnya.

Zero Defect

Prabowo berkomitmen menerapkan standar zero defect (tanpa cacat), serta memastikan pemerataan penerima manfaat program MBG, mulai 2026.

Berdasarkan data awal pemerintahan, kata Prabowo, rata-rata satu dari lima anak Indonesia (20%) mengalami kekurangan gizi, bahkan angka ini menyentuh 30% di beberapa daerah, yang berdampak pada stunting dan pertumbuhan fisik yang tidak normal.

Prabowo membandingkan akselerasi program ini dengan negara lain, seperti Brazil yang membutuhkan waktu 11 tahun bagi negaranya untuk mencapai 40 juta penerima manfaat.

Sedangkan Indonesia mampu melampaui angka tersebut dengan mencapai 55 juta penerima hanya dalam waktu 1 tahun.

Meski mengeklaim tingkat keberhasilan statistik mencapai 99,99 persen, Presiden tidak menutup mata terhadap adanya kekurangan maupun penyimpangan di lapangan.

Dalam operasi kemanusiaan skala besar, katanya, tantangan operasional adalah hal yang wajar, namun tidak boleh dimaklumi begitu saja.

“Tentunya kita harapkan zero defect, itu yang harus kita capai.”

“Kita tidak puas dengan kekurangan 0,00 sekian persen, itu pun harus kita atasi,” ucapnya.

Ia menyebut pengawasan dan langkah pengamanan akan terus diperketat demi pemerataan yang sempurna.

“Bahkan sekarang saya repot, saya sedih kalau saya ke daerah-daerah, anak-anak panggil saya, Pak kapan kami terima MBG?” Ungkapnya.

Prabowo lantas mengutip filosofi Presiden pertama RI Soekarno, “perut yang lapar tidak bisa menunggu.”

Ia juga menyinggung skeptisisme yang sempat muncul di awal program, di mana banyak pakar meragukan keberhasilan MBG.

“Mereka katakan MBG pasti gagal, tapi kita buktikan kepada mereka, MBG berhasil dan dinantikan oleh seluruh rakyat.”

“Saya ingat kata-kata pendahulu-pendahulu kita, salah satu ucapan Bung Karno, ‘the hungry stomach cannot wait’, perut yang lapar tidak bisa tunggu.”

“Pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang punya hati, pemimpin yang punya kepedulian harus bekerja keras untuk menghilangkan kelaparan dan kemiskinan,” cetusnya.

Diapresiasi

Prabowo menceritakan apresiasi berbagai pihak kepada program MBG, termasuk dari lembaga riset ternama asal Amerika Serikat (AS), Rockefeller Institute.

Ahli-ahli dari Rockefeller Institute, ungkap Prabowo, sengaja datang ke Indonesia untuk melihat langsung pelaksanaan MBG di sekolah-sekolah.

“Rockefeller Institute datang ke Indonesia lihat kita punya proyek (MBG), dan menyampaikan kepada saya di Istana Merdeka.”

“Ahli dari Rockefeller Institute, dia mengatakan Ini adalah investasi Anda yang terbaik,” bebernya di hadapan jemaat Kristiani, saat Perayaan Natal Nasional Tahun 2025 di Jakarta, Senin malam.

Ahli dari Rockefeller Institute itu kemudian menyampaikan kepada Prabowo, uang yang diinvestasikan dalam program MBG itu dapat menghasilkan pelipatan ekonomi (multiplier effect) hingga 5–35 kali.

“Ini mereka yang bicara. Saya tidak mengejar itu.”

“Saya hanya didorong oleh, tidak sampai hati saya melihat anak-anak Indonesia kurang gizi.”

“Untuk mereka yang kaya, untuk mereka yang sudah mapan, ya tidak penting, tetapi untuk anak-anak di banyak daerah, makan bergizi gratis itu sangat-sangat penting,” tuturnya.

Prabowo juga kembali menceritakan pemikirannya mengenai MBG telah muncul dalam waktu yang cukup lama, yaitu saat ia berkeliling ke daerah-daerah Indonesia, saat pertama kali masuk dalam bursa pilpres beberapa dasawarsa yang lalu.

“Saya datang ke desa-desa, di mana-mana saya lihat anak-anak kecil.”

“Saya tanya: Umurmu berapa? (Anak kecil itu menjawab) 9, 10, 11, tetapi badannya sama dengan anak 4 tahun, kecil.”

“Sia alami kurang gizi, di mana-mana.”

BACA JUGA: Prabowo Subianto: Kasus Keracunan MBG Cuma 0,0007 Persen

“Dan saya belajar, saya keliling dunia, saya belajar.”

“Saya lihat bagaimana India membantu rakyat miskinnya dengan makan bergizi gratis,” ulasnya.

Prabowo kemudian menyampaikan besaran anggaran yang dialokasikan oleh India untuk makan bergizi gratis pun menempati urutan tiga besar, setelah sektor pertahanan yang menempati urutan pertama.

“Nomor dua atau nomor tiga adalah makan bergizi.”

“Brazil juga sudah melaksanakan makan bergizi 12–13 tahun yang lalu. Sekarang, sudah ada 76 negara melaksanakan makan bergizi,” terangnya.

Dinantikan

Prabowo menilai pemandangan anak-anak yang antusias menanti kedatangan MBG, seharusnya mampu menyentuh nurani siapa pun, sebab menjadi bukti kuat pentingnya program itu di masyarakat.

Hal itu diungkapkan Prabowo saat menyaksikan pemutaran video distribusi MBG yang disambut para penerima manfaat.

“Saya tidak paham, manusia macam mana yang tidak tergerak hatinya melihat anak-anak seperti itu.”

“MBG dinantikan oleh semua rakyat,” kata Prabowo usai pemutaran video.

Prabowo mengatakan, MBG bukan sekadar program pemerintah, melainkan bentuk kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan paling mendasar rakyat, khususnya anak-anak yang selama ini berangkat sekolah dalam kondisi lapar atau dengan asupan gizi yang sangat terbatas.

Ia menegaskan, respons positif masyarakat terhadap MBG menjadi bukti nyata program tersebut benar-benar dibutuhkan.

Antusiasme anak-anak dan keluarga penerima manfaat, menurutnya, justru menjadi penguat semangat pemerintah untuk terus menyempurnakan pelaksanaan program tersebut.

Prabowo juga menyinggung adanya kritik hingga ejekan terhadap MBG sejak awal peluncurannya.

Namun, Prabowo menilai kritik tersebut menjadi tidak relevan ketika dihadapkan pada kenyataan di lapangan.

“Hei orang-orang pintar, hei orang-orang yang mengejek, lihatlah dengan mata hatimu, rakyat kita, anak-anak itu,” cetusnya.

Klaim Serap 780 Ribu Tenaga Kerja

Badan Gizi Nasional (BGN) mengeklaim telah memberdayakan 46 ribu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), selama satu tahun menjalankan program MBG.

Kepala BGN Dadan Hindayana di Jakarta, Selasa, mengemukakan pihaknya terus mendorong penguatan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kini telah mencapai 19.188 SPPG, tersebar di 38 provinsi.

“Sebanyak 46 ribu lebih UMKM telah beroperasi sebagai pemasok bahan baku dapur SPPG.”

“Kolaborasi ini menciptakan rantai pasok pangan yang berkelanjutan, memberdayakan usaha kecil, dan memastikan bahan makanan berkualitas sampai ke tangan penerima manfaat,” bebernya.

Dadan menambahkan, sebanyak 780 ribu lebih tenaga kerja telah terserap dan aktif dalam operasional dapur, dari persiapan bahan baku hingga distribusi makanan untuk menyukseskan MBG.

“Program SPPG juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat.”

“Sebanyak 780 ribu lebih tenaga kerja telah terserap dan aktif dalam operasional dapur, dari persiapan bahan baku hingga distribusi makanan,” ujarnya.

Menurutnya, kehadiran SPPG tidak hanya meningkatkan kapasitas dapur, tetapi juga memberi kesempatan ekonomi bagi masyarakat lokal, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, dan membangun keterampilan pada sektor pangan.

“Program ini sangat mendukung tumbuh kembang balita dan anak sekolah, menjaga kesehatan ibu hamil dan menyusui, serta mencegah stunting sebagai fondasi mewujudkan generasi emas 2045,” tambah Dadan Hindayana.

Bagi anak-anak sekolah, MBG serempak akan dimulai pada Rabu 8 Januari 2026.

Setiap SPPG diminta terus melakukan persiapan dan menjalankan standar operasional prosedur (SOP) dengan baik.

Karena Koneksi

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), ada seratusan yayasan atau mitra SPPG yang mendapatkan proyek tersebut karena diduga punya koneksi dengan lingkaran pejabat.

ICW merinci, dari 102 yayasan di 38 provinsi di Indonesia:

• 28 yayasan diduga terkait dengan partai politik, baik di parlemen maupun luar parlemen.
• 18 yayasan diduga terafiliasi dengan pebisnis.
• 12 yayasan diduga terikat dengan birokrasi pemerintahan.
• 9 yayasan diduga terafiliasi dengan kelompok relawan atau organisasi kemasyarakatan pendukung atau simpatisan kampanye pemilihan presiden.
• 7 yayasan diduga tersangkut dengan individu yang merupakan orang dekat pejabat di daerah.
• 6 yayasan diduga terkait dengan militer.
• 4 yayasan diduga terikat dengan mantan penyelenggara negara.
• 3 yayasan diduga tersangkut dengan pengurus atau pendiri yang pernah tersangkut kasus korupsi.
• 2 yayasan diduga terafiliasi dengan kepolisian dan kejaksaan.

Peneliti ICW Seira Tamara mengatakan, temuan ini merupakan hasil pemantauan yang dilakukan secara acak pada periode Oktober-November 2025.

Dia juga menyebut data yayasan yang dipantau ICW diperoleh dari laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum.

Sedangkan nama-nama individu yang terafiliasi dengan yayasan-yayasan tersebut ditelusuri berdasarkan apa yang tercantum dalam struktur resmi yayasan.

“Kesimpulan kami pelaksanaan makan bergizi gratis dipenuhi dengan praktik patronase, serta konflik kepentingan.”

“Hal ini menjadikan makan bergizi gratis sebagai wadah berbagi proyek dan dijalankan oleh pihak tanpa kompetensi yang relevan.”

“Masalahnya pengawasan tidak bisa berjalan secara optimal, salah satunya karena bagian dari BGN justru ikut menjadi eksekutor program,” paparnya.

Tujuan Tak Tercapai

Riset Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan, dibanding seporsi MBG dengan nilai Rp10 ribu, tiap penerima MBG bisa mendapat Rp50 ribu uang tunai per hari

Celios mengungkapkan, tidak terbukti secara empiris orang tua menilai anaknya lebih rajin, fokus, dan aktif di sekolah setelah menerima MBG.

Secara empiris, orang tua merasa tidak adanya kenaikan berat badan anak setelah menerima MBG.

Setelah setahun pelaksanaan, Celios menilai empat tujuan MBG tak ada yang tercapai. Empat tujuan itu adalah:

• Memperbaiki status gizi anak;
• Mengurangi beban ekonomi rumah tangga;
• Pemberdayaan pelaku ekonomi lokal; dan
• Penciptaan lapangan kerja baru.

Celios lantas merekomendasikan 10 langkah radikal reformasi program MBG, yakni:

1. Moratorium Nasional dan Audit Total.

• Hentikan sementara seluruh ekspansi dan pembukaan dapur baru (SPPG).
• Fokuskan energi pada evaluasi dan perbaikan sistem.

2. Lakukan audit total terhadap seluruh SPPG yang sedang berjalan, mencakup:

• Keamanan pangan dan standar gizi
• Efektivitas dan tata kelola ketenagakerjaan
• Tata kelola keuangan dan kepatuhan kontrak
• Publikasikan hasil audit secara terbuka agar publik mengetahui kondisi riil dan tingkat akuntabilitas. 

3. Pembekuan Kontrak dan Penuntasan Kewajiban

• Tuntaskan seluruh keterlambatan pembayaran (gaji & vendor) hingga November 2025, dengan prioritas untuk tenaga lapangan dan penyedia lokal. Setelah pembayaran tuntas, bekukan seluruh kontrak dan pembayaran baru sampai sistem reformasi dan audit selesai.

4. Restrukturisasi Kepemimpinan dan Akuntabilitas

• Copot Kepala BGN dan jajaran yang gagal mengawasi keamanan pangan
• Tunjuk Plt profesional independen berlatar belakang gizi atau kesehatan masyarakat
• Bentuk organisasi baru berbasis merit dan kompetensi, diisi oleh tenaga ahli gizi, dietetik, keamanan pangan, manajemen publik, dan keuangan negara. 

5. Pembentukan Satgas Reformasi MBG Lintas Lembaga Anggota: KPK, BPKP, BPOM, Kemenkes, Kemendikbud, IDAI, dan perguruan tinggi. Dengan mandat:

• Audit, reformasi sistem, dan eksekusi perbaikan dalam 100 hari
• Mengawasi proses seleksi ulang kontraktor, dapur, dan sistem pembayaran.
• Proses hukum bagi pelanggaran kontrak, mark-up, dan pelanggaran keamanan pangan
• Publikasikan studi kemajuan reformasi setiap 30 hari selama masa 100 hari kerja Satgas.

6. Desentralisasi Sistem dan Standar Pelaksanaan Baru dan hanya didistribusikan ke sekolah targeted.

• Hapus model dapur besar terpusat.
• Ganti dengan model desentralisasi berbasis sekolah dan UMKM lokal di bawah pengawasan ahli gizi daerah.

7. Terapkan standar menu nasional berbasis:

• Bahan pangan lokal dan segar, tidak UPF, sesuai budaya makan daerah.

8. Transformasi Arah Program (Pasca Audit). Umumkan restart nasional MBG dengan dua skema terarah:

• Direct Meal(Makan Gratis Terbatas) +Beasiswa

Hanya untuk targeted school di wilayah prioritas stunting, 3T, dan miskin ekstrem.

Pelaksana: sekolah dan UMKM lokal dengan pengawasan langsung ahli gizi daerah.

• Nutrition Voucher / Cash Transfer + Pelatihan Penyediaan Makanan Bergizi di Rumah Tangga

Untuk ibu hamil, menyusui, dan balita dari keluarga miskin.

Diberikan melalui voucher pangan bergizi atau transfer tunai bersyarat agar rumah tangga dapat memilih bahan sesuai konteks lokal.

Tujuannya, memperkuat ketahanan gizi keluarga dan mengurangi risiko stunting.

9. Realokasi dan Efisiensi Anggaran

• Lakukan budget cleaning untuk menghapus tumpang tindih dan inefisiensi dana MBG.
• Realokasikan ±Rp335 triliun secara terukur.
• Rp112 triliun untuk program MBG terarah (direct meal & nutrition voucher).
• ±Rp223 triliun dikembalikan ke pos pendidikan, untuk mendukung kualitas SDM.

10. Tahap Konsolidasi Permanen (Pasca-100 Hari)

• Bangun sistem MBG dengan skema baru yang berkelanjutan dan adaptif, dengan:
• Pengawasan lintas lembaga dan masyarakat.
• Integrasi dengan program gizi nasional (Kemenkes, Kemendikbud, Kemensos).
• Mekanisme digital untuk pembayaran, pelaporan, dan audit berkelanjutan.
• Bangun dashboard publik digital berisi menu harian, uji keamanan pangan, lokasi dapur aktif, serta kanal pengaduan masyarakat. (*)