NarayaPost – Kepercayaan publik terhadap pemerintah kembali menguat di tengah sorotan terhadap gaya komunikasi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang dikenal tegas dan ceplas-ceplos.
Data terbaru yang dirilis pada Oktober 2025 memperlihatkan adanya kenaikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tak lama setelah Purbaya resmi menjabat sebagai Bendahara Negara.
Temuan ini sekaligus menjadi bantahan atas kritik dari mantan Kepala Kantor Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, yang sebelumnya menilai gaya komunikasi Purbaya bisa mengganggu soliditas kabinet.
BACA JUGA: Jurnalis Inggris Ditangkap Usai Diduga Dukung Terorisme
“Stabilitas pemerintah amat baik di mata masyarakat, kecuali di mata orang itu ya,” ujar Purbaya di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).
Ia lalu memaparkan hasil survei indeks kepercayaan konsumen yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Oktober 2025. Data tersebut menunjukkan kepercayaan masyarakat mulai pulih setelah sempat anjlok pada Agustus 2025, ketika gelombang demonstrasi besar melanda sejumlah daerah.
“Juli-Agustus-September turun terus ke titik terendah, ini lah terjadi banyaknya demo. Kita lakukan kebijakan yang mungkin bagi kalangan lain agak drastis, agak katakanlah ceplas ceplos, tapi ini berhasil membalikkan sentimen masyarakat ke pemerintah. Justru ini levelnya sekarang sudah sama dengan ini, jadi sudah stabil lagi,” jelasnya sambil memperlihatkan grafik survei yang dipegangnya.
Purbaya menilai peningkatan kepercayaan publik tidak lepas dari perbaikan kondisi ekonomi nasional. Ia juga menyebut gaya komunikasinya yang disebut “koboi” justru berdampak positif terhadap persepsi masyarakat.
“Jadi ini ada korelasinya. Ketika ekonomi buruk mereka nggak suka pemerintah, makanya banyak demo besar-besaran. Ketika balik mereka juga senang ke pemerintah. Jadi sepertinya saya koboi tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah,” imbuhnya.
Purbaya menegaskan, setiap pernyataannya di ruang publik merupakan bagian dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, bukan inisiatif pribadi. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan demi mempercepat pertumbuhan ekonomi.
“Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya koboi, saya hanya perpanjangan tangan dari Bapak Presiden kira-kira begitu dengan versi yang lebih halus malah,” ucapnya.
Ia menambahkan, “Saya pernah bilang ke beliau saya akan memastikan belanjanya tepat waktu. Dia bilang go ahead jalan saja. Kenapa? Karena kita perlu ekonomi yang lebih cepat di triwulan IV tahun ini. Sudah mulai kelihatan kan saya harapkan ke depan lebih baik lagi. Saya tidak mencampuri kebijakan mereka ya tapi memastikan bahwa penyerapan anggarannya tepat karena uangnya kan ada biayanya untuk saya ada cost-nya,” terang Purbaya.
Sebelumnya, Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang dinilai terlalu keras terhadap pejabat lain di ruang publik. “Kalau kita bicara dalam konteks pemerintah ya sesama anggota kabinet sesama pemerintah enggak bisa baku tikam terus-menerus di depan umum karena itu akan melemahkan pemerintah,” ujar Hasan melalui kanal YouTube pribadinya.
BACA JUGA: Segini Perbandingan Nilai Investasi Whoosh Indonesia-Arab Saudi
Ia menilai, perdebatan atau kritik antar pejabat sebaiknya dilakukan secara tertutup, bukan di ruang publik. “Kalau mau baku tikam di ruang tertutup mau saling koreksi mau saling marah-marah mau saling debat mau tunjuk-tunjukkan di ruang tertutup tapi kalau di ruang terbuka kita nanti akan meng-entertain orang yang tidak suka dengan pemerintah,” tambahnya, mencontohkan perbedaan pendapat antara Purbaya dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait dana yang mengendap di bank.
Kenaikan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi penegasan bagi Purbaya Yudhi Sadewa bahwa gaya komunikasinya yang tegas justru efektif dalam membangun sentimen positif.
Meski dikritik karena kerap menyinggung pejabat lain di ruang terbuka, Purbaya menegaskan seluruh langkahnya merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Di tengah perbedaan pandangan itu, stabilitas kepercayaan publik kini menjadi tolok ukur penting bagi soliditas pemerintahan ke depan.