Menlu China Ungkap Pernyataan PM Jepang Lebihi Batas

NarayaPost – Menteri Luar Negeri (Menlu) China, Wang Yi, menilai pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi terkait Taiwan telah melampaui batas kewajaran. Ia menyebut sikap tersebut sebagai sesuatu yang mengejutkan dan tidak semestinya disampaikan oleh seorang pemimpin negara.

Apa yang Disampaikan PM Jepang?

“Sangat mengejutkan bahwa pemimpin Jepang saat ini secara terbuka menyampaikan sinyal yang salah tentang upaya intervensi militer dalam isu Taiwan, mengatakan hal yang tidak seharusnya mereka katakan, dan melewati batas yang seharusnya tidak disentuh,” kata Wang dalam pernyataan yang diunggah di situs Kementerian Luar Negeri China, dikutip dari AP, Senin (24/11/2025).

Wang menegaskan China perlu merespons secara tegas tindakan Jepang itu, seraya mengingatkan bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab untuk mencegah potensi bangkitnya kembali militerisme Jepang. Pernyataan itu muncul setelah Takaichi awal bulan ini menyebut kemungkinan serangan China terhadap Jepang dapat mengancam keamanan nasional dan berpotensi menjadi dasar bagi respons militer Tokyo. Sikap tersebut dinilai memperkeruh hubungan kedua negara.

BACA JUGA: Pemerintah Terus Berantas Dugaan Masuknya Beras Ilegal di RI

Menlu China Kirim Surat ke Sekjen PBB

Sebagai tindak lanjut, China juga mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang berisi kritik atas dugaan pelanggaran berat hukum internasional dan norma diplomatik oleh Takaichi.

“Jika Jepang berani melakukan intervensi bersenjata dalam situasi Selat Taiwan, maka itu adalah tindakan agresi,” kata Wakil Tetap China untuk PBB Fu Cong dalam suratnya.

“China dengan tegas akan menjalankan hak membela diri sesuai Piagam PBB dan hukum internasional, serta dengan teguh mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayahnya,” kata Fu lagi.

Bagi Beijing, Taiwan dianggap sebagai bagian wilayah China yang bisa direintegrasikan dengan paksa bila diperlukan. Karena itu, China menolak campur tangan pihak lain di Taiwan, khususnya Amerika Serikat yang selama ini menjadi pemasok utama persenjataan bagi pulau tersebut. Taiwan juga dikenal sebagai sekutu AS di kawasan Asia, bersama Jepang dan Filipina.

Sikap Takaichi Dinilai Lebih Keras

Sikap Takaichi disebut lebih keras dibanding para pendahulunya, yang sebelumnya hanya menyampaikan kekhawatiran atas ancaman China terhadap Taiwan tanpa secara terbuka menjabarkan kemungkinan respons Jepang. Meski demikian, Takaichi menolak mencabut pernyataannya, namun menyatakan akan menghindari pembahasan skenario spesifik ke depan.

Di sisi lain, Takaichi dan Perdana Menteri China Li Qiang tidak terlihat berinteraksi selama pelaksanaan KTT G20 di Afrika Selatan. Setelah menghadiri KTT G20 pertamanya, Takaichi mengungkapkan kepada wartawan bahwa dirinya belum menjadwalkan pertemuan dengan Li.

“Sejak saya menjadi perdana menteri, niat Jepang untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan, konstruktif, dan stabil tetap tidak berubah,” kata Takaichi sebagaimana dilaporkan kantor berita Kyodo.

“Jepang terbuka berdialog dalam berbagai level,” lanjut Takaichi.

BACA JUGA: Gibran Bahas AI dalam Penutupan G20 di Afrika Selatan

“Ada kekhawatiran dan isu antara Jepang dan China. Inilah mengapa kita harus bekerja menguranginya, memahami satu sama lain, dan bekerja sama lebih erat. Tentu juga penting bagi Jepang untuk mengatakan apa yang perlu dikatakan kepada China,” ujar Takaichi.

Saling Kritik Terbuka Para Pejabat Negara

Memanasnya hubungan antara Menlu China dan PM Jepang soal isu Taiwan tercermin dari saling kritik terbuka para pejabat kedua negara, termasuk pernyataan keras Beijing yang menilai sikap Tokyo telah melampaui batas. Di tengah situasi tersebut, komunikasi tingkat tinggi belum menunjukkan tanda perbaikan setelah tidak adanya interaksi langsung dalam forum G20.

Meski mempertahankan sikapnya, pemerintah Jepang tetap menegaskan komitmen untuk menjaga hubungan yang konstruktif dan membuka ruang dialog. Sementara itu, China menegaskan kembali posisinya terkait Taiwan serta kesiapan mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayahnya sesuai hukum internasional.