Menteri Diminta Rutin ke Luar Negeri, Sampaikan Kebijakan di RI

NarayaPost – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto agar jajaran pemerintah lebih aktif melakukan sosialisasi kebijakan ke tingkat global. Arahan tersebut menekankan pentingnya roadshow dan komunikasi berkala dengan para pemangku kepentingan internasional untuk memperluas pemahaman terhadap berbagai program dan reformasi yang tengah dijalankan Indonesia.

Menurut Rosan, selama ini pemerintah telah membuka banyak kebijakan yang dinilai positif bagi perekonomian dan investasi. Namun, keterbukaan itu perlu disampaikan secara lebih sistematis dan agresif kepada pihak luar negeri, termasuk lembaga pemeringkat internasional. “Kami berdiskusi dengan Presiden. Banyak keterbukaan yang sangat positif, tetapi sosialisasinya harus lebih luas, tidak hanya di dalam negeri, melainkan juga ke luar negeri, termasuk ke rating agency. Presiden meminta kami lebih aktif menjangkau mereka,” kata Rosan dalam konferensi pers usai kegiatan Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).

Pemerintah Akan Bentuk Tim Lintas Menteri

Rosan menjelaskan, pemerintah akan membentuk tim lintas kementerian dan lembaga untuk melaksanakan roadshow secara rutin. Tim tersebut akan melibatkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta sejumlah institusi strategis yang berkaitan langsung dengan sektor keuangan dan pasar modal. Pendekatan kolektif ini dinilai penting agar pesan yang disampaikan pemerintah konsisten dan komprehensif.

BACA JUGA: Menkeu Ingatkan Anak Muda, Akan Ada Banyak Lapangan Pekerjaan!

“Nanti akan dibentuk tim bersama dengan Pak Menko dan juga Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, serta Kementerian Keuangan. Kami akan mengadakan roadshow secara reguler, bukan hanya kepada rating agency, tetapi juga pemangku kepentingan lain di luar Indonesia,” lanjut Rosan. Ia menekankan bahwa komunikasi aktif menjadi kunci untuk membangun kepercayaan dan memperkuat persepsi positif terhadap iklim investasi nasional.

Langkah tersebut, kata Rosan, bertujuan menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tetap konsisten menjalankan reformasi kebijakan. Reformasi itu mencakup perbaikan iklim usaha, penyederhanaan regulasi, serta penguatan tata kelola ekonomi. Selain itu, roadshow juga menjadi sarana untuk mendengarkan masukan dari pihak luar, yang dinilai penting sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan ke depan.

“Kita akan lebih aktif lagi karena kita juga banyak mendapatkan masukan. Sebenarnya banyak kebijakan kita yang positif, tetapi perlu disosialisasikan lebih luas kepada dunia internasional,” ujarnya. Dengan komunikasi dua arah tersebut, pemerintah berharap dapat mengurangi kesenjangan informasi antara kebijakan yang dijalankan di dalam negeri dan persepsi yang berkembang di pasar global.

BACA JUGA: Banggakan MBG, Prabowo: Indonesia akan Jadi Negara Kuat

Prabowo Sampaikan Kondisi Ekonomi Indonesia ke Investor

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo secara terbuka memaparkan kondisi ekonomi Indonesia kepada para investor dan pelaku pasar dalam agenda sarasehan ekonomi bertajuk “Indonesia Economic Outlook 2026”. Forum tersebut menjadi ruang dialog langsung antara pemerintah dan investor, sekaligus ajang untuk menjelaskan arah kebijakan ekonomi nasional dalam beberapa tahun ke depan.

Agenda itu juga digelar sebagai respons atas sejumlah penilaian negatif dari lembaga internasional. Lembaga pemeringkat Moody’s sebelumnya memberikan outlook kredit negatif terhadap Indonesia, sementara MSCI melaporkan sentimen kurang positif terhadap pasar modal domestik. Pemerintah menilai, penilaian tersebut perlu direspons dengan penjelasan yang proporsional dan berbasis data agar investor memperoleh gambaran utuh mengenai fundamental ekonomi Indonesia.

Dengan langkah sosialisasi global yang lebih intensif, pemerintah berharap kepercayaan investor dapat kembali menguat. Ke depan, komunikasi yang konsisten dan transparan diharapkan mampu memperbaiki persepsi pasar, menjaga stabilitas ekonomi, serta mendorong masuknya investasi berkualitas yang berkelanjutan ke Indonesia.