Menteri Keuangan Gelontorkan Dana 2,14 Triliun untuk Gelaran Sekolah Rakyat
NarayaPost – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 mengalokasikan dana sebesar Rp2,14 triliun untuk mendukung program sekolah rakyat. Saat ini, program sekolah rakyat sebagian telah dimulai. Sementara, sekolah rakyat lainnya akan dibuka secara bertahap.
“Anggaran APBN (2025) Rp2,14 triliun dan akan makin meningkat pada tahun 2026,” ungkap Sri Mulyani dilansir NarayaPost melalui akun Instagram pribadinya @smindrawati, Selasa, (29/7/2025), dikutip Kamis, (31/7/2025).
Dari target total 159 sekolah rakyat yang direncanakan beroperasi pada 2025, sebanyak 63 sekolah telah mulai beraktivitas sejak 14 Juli 2025. Selain itu, ada lebih dari 9.000 siswa telah diterima untuk mengikuti pendidikan di sekolah rakyat tersebut.
BACA JUGA: Peneliti Temukan Jenis Golongan Darah Baru, Apa itu?
Sebagian Sekolah Rakyat Sudah Berjalan
Pada 1 Agustus 2025 mendatang, pemerintah dijadwalkan meluncurkan tambahan 37 sekolah rakyat, disusul 59 sekolah lainnya yang akan dibuka pada awal September 2025.
Sementara itu, 41 sekolah rakyat masih menunggu proses pendataan oleh Kementerian Sosial untuk kemudian disurvei oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
“Ini adalah pemihakan nyata kepada anak-anak keluarga yang tidak mampu untuk mendapatkan kesempatan belajar secara berkualitas dan berkembang sehingga mereka akan memiliki bekal masa depan yang lebih baik,” ujar Sri Mulyani dalam keterangannya.
Menteri Keuangan Pastikan Sekolah Lain Dibuka Bertahap
Sebanyak 96 sekolah lainnya akan dibuka secara bertahap. Pemerintah merencanakan 37 Sekolah Rakyat mulai beroperasi pada 1 Agustus 2025, sementara 59 sekolah sisanya dijadwalkan mulai beroperasi pada awal September 2025.
Sementara itu, masih ada 41 Sekolah Rakyat yang menunggu pengiriman data dari Kementerian Sosial (Kemensos) sebelum dapat disurvei oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Menteri Keuangan juga menyatakan bahwa pemerintah akan menambah anggaran untuk program ini pada tahun 2026.
“Ini merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka bisa mengakses pendidikan yang berkualitas dan memiliki peluang masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Program Sekolah Rakyat Adalah Agenda Presiden
Program sekolah rakyat merupakan bagian dari agenda strategis Presiden Prabowo Subianto dalam menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa sekolah rakyat diharapkan mampu menjadi instrumen pemutus mata rantai kemiskinan.
“Ini adalah program strategis Bapak Presiden Prabowo Subianto, di mana Kementerian Sosial menentukan lokasi-lokasi yang dianggap sangat membutuhkan kehadiran sekolah rakyat yang gratis bagi masyarakat kurang mampu. Jadi, ini untuk anak-anak kita yang memang berasal dari keluarga yang kurang mampu,” jelas AHY.
BACA JUGA: Usai Periksa Stafsus, KPK Buka Peluang Periksa Nadiem Makarim Soal Kasus Korupsi Google Cloud
Penutup: Dukungan Menteri Keuangan untuk Akses Pendidikan
Melalui alokasi anggaran sebesar Rp2,14 triliun pada tahun 2025, Menteri Keuangan menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menghadirkan akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak Indonesia, khususnya dari keluarga kurang mampu.
Program Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan bagian dari agenda besar negara yang digagas Presiden Prabowo untuk menciptakan masa depan yang lebih adil dan berkualitas bagi generasi penerus bangsa.
Peluncuran sekolah rakyat akan segera dilakukan secara bertahap dan rencana penambahan anggaran di tahun berikutnya, pemerintah menegaskan bahwa pendidikan adalah hak semua anak, bukan privilese bagi sebagian anak.
